Penataan PKL : Solo, Bandung, Surabaya dan Bangkok

 

Sumber: tribunnews.com, diakses13 Juli 2013
Sumber: tribunnews.com

 

Text oleh Annisa Sukmaningtyas

 

Setiap kota mempunyai kebijakan penataan PKL yang berbeda, meski persoalan dasar yang dihadapinya sama. Sebagai contohnya bisa dilihat dari penataan PKL di tiga kota, yaitu Solo, Bandung, dan Surabaya. Pengertian PKL yang tercantum dalam peraturan daerah masing – masing kota tersebut juga berbeda, seperti yang tertera pada tabel berikut.

 

Clip_28

 

SOLO

Mungkin masih banyak yang mengingat dan menceritakan kisah bagaimana Pak Jokowi, yang saat itu masih menjabat sebagai walikota Solo, merelokasi PKL yang sebelumnya berdagang di Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo dengan mengajak makan perwakilan mereka hingga 54 kali. Pendekatan yang dilakukan Pak Jokowi saat itu, yang terkenal dengan sebutan nguwongke uwong (memanusiakan manusia), merupakan salah satu konsep penataan dengan menggunakan pendekatan sosial budaya dan relokasi.

Pendekatan lain dalam penataan PKL Kota Solo berupa bantuan fasilitas PKL, modal usaha, pemindahan, dan pengangkutan saat relokasi. Perijinan usaha bagi PKL juga diberikan gratis. Selain itu dilakukan juga promosi lokasi PKL melalui berbagai media. Pendekatan tersebut termasuk dalam pendekatan ekonomi.

Dalam mengatur kawasan dan kantong-kantong PKL, cara-cara yang dilakukan adalah dengan relokasi jika di lokasi tidak tersedia lahan dan jumlah PKL banyak. Sedangkan jika masih tersedia lahan akan dibangunkan shelter knock down  atau shelter bongkar pasang. Jika PKL hanya melakukan aktivitas pada malam hari, maka diberikan tenda. Bagi PKL yang wilayah lahannya tidak tersedia baik untuk shelter maupun tenda, akan diberikan gerobak. Lalu penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir bila PKL tidak mengikuti program pemerintah. Dinas pemerintah yang menangani PKL di Kota Solo adalah Dinas Pengelolaan Pasar.

Tentu saja teori tidak selamanya dapat dipraktikkan di lapangan tanpa masalah. Kota Solo mempunyai perda yang mengatur tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yaitu Perda No. 3 Tahun 2008. Dari sebelas bab yang terdapat dalam perda tersebut, lima diantaranya ditolak oleh Aliansi Pedagang Kaki Lima Surakarta (APS) karena dianggap mematikan usaha mereka, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, dan mengancam keberlangsungan hidup PKL. Pada tahun 2011, sekitar 150 PKL mendatangi Balai Kota Surakarta dan melakukan unjuk rasa. Namun perda tersebut pada akhirnya tetap diberlakukan menyusul Peraturan Walikota No. 17-B Tahun 2012 mengenai petunjuk pelaksanaan perda tersebut. Kasus lainnya adalah rencana citywalk Purwosari dan penataan koridor Bhayangkara yang belum mencapai kesepakatan antara pemerintah dan PKL. Rencana pembangunan citywalk ini berupa pembuatan pedestrian, pembenahan saluran drainase, pemasangan street furniture, dan integrasi dengan museum keris (sentuhan seni di sepanjang jalur).

 

Sumber: solopos.com, 2013
Sumber: solopos.com, 2013

 

BANDUNG

Jika dibandingkan dengan Kota Solo, penataan PKL di Kota Bandung terlihat lebih jelas secara spasial / keruangan –walau tentunya pendekatan sosial dan ekonomi juga mempunyai peranan yang sama pentingnya. Selain melakukan pembinaan, Kota Bandung membagi ruangnya menjadi tiga zonasi, yaitu zona merah, kuning, dan hijau.

Sumber: Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011
Sumber: Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011

 

Penataan yang dilakukan terbagi menjadi lima konsep, yaitu:

  1. Relokasi; proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL,
  2. Revitalisasi pasar; peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL,
  3. Belanja tematik; penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu,
  4. Konsep Festival; penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu, dan
  5. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera); penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.

Pada tahun 2012, Satuan Gabungan Khusus Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung menetapkan 283 titik yang termasuk zona merah, 217 titik yang termasuk zona kuning, dan 63 titik yang termasuk dalam zona hijau. Di antara 283 titik di zona merah tersebut, 7 diantaranya adalah Alun-alun, Jl. Dalem Kaum, Jl. Kepatihan, Jl. Asia Afrika, Jl. Dewi Sartika, Jl. Otto Iskandardinata, dan Jl. Merdeka.

 

Sumber : Tim PRAKSIS Bandung
Sumber : Tim PRAKSIS Bandung

 

Alun-alun dan Kepatihan menjadi prioritas utama karena merupakan simbol pemerintah. Selain itu pemerintah juga menginginkan pengembalian fungsi trotoar dan hak pejalan kaki, memfasilitasi PKL agar tetap tidak kehilangan lahan tempat berusaha, dan menjaga estetika kawasan. Sebelumnya PKL telah menyatakan kesediaannya dalam mendukung program penataan. Aktivitas dagang dihentikan selama dua minggu agar bisa dilakukan pendataan. Relokasi direncanakan ke Pasar Gedebage. PKL juga terpaksa berhenti berjualan untuk sementara sampai tempat relokasi sementara di Jalan Cikapundung Timur siap. Namun berita terakhir tanggal 4 Maret 2013, tenda yang dijanjikan pemerintah agar PKL lebih terlihat rapih belum direalisasikan dan surat resmi pemindahan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya juga belum sampai ke tangan PKL sehingga mereka memutuskan untuk kembali berjualan di Jalan Kepatihan dan Alun-alun karena Pemkot dianggap tidak serius. Sekarang PKL tersebut justru pindah ke Jalan Dalem Kaum yang letaknya tidak jauh dari Alun – alun dan Jalan Kepatihan.

 

SURABAYA

Belakangan ini program penataan PKL Kota Surabaya terkenal dengan pembuatan sentra PKL-nya. Sampai saat ini sudah ada 9 sentra PKL yang terbangun, yaitu Sentra PKL Gayungan, Urip Sumoharjo, Taman Bungkul, Ketabang Kali, Taman Prestasi, Ikan Hias Gunungsari, Benowo, Bulak, dan Karah. Sementara itu  ada tiga belas sentra PKL lagi yang direncanakan di tahun 2013.

Konsep penataan PKL di Kota Surabaya dilaksanakan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

  • Penetapan:

1. Penetapan dan pengaturan waktu kegiatan usaha PKL

2. Penetapan dan pengaturan jumlah PKL pada setiap lokasi PKL

3. Penetapan jenis barang yang diperdagangkan

4. Pengaturan alat peraga (perlengkapan PKL seperti gerobak, dll)

  • Pemindahan lokasi
  • Penghapusan lokasi
  • Pemberdayaan PKL:

1. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha

2. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain

3. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan

4. Peningkatan kualitas alat peraga PKL

Salah satu contoh penataan PKL yang berhasil adalah pembuatan Sentra PKL Taman Bungkul. Penataan PKL Taman Bungkul ini bertujuan untuk penataan taman, makam, dan pemberdayaan sektor informal. Pada awalnya lokasi tersebut merupakan lahan yang digunakan warga sebagai ruang terbuka untuk rekreasi, yaitu untuk bermain voli dan jumlah PKL hanya sedikit. Namun krisis ekonomi tahun 1997 membuat PKL menjadi berdatangan dan sebagian di antaranya menetap. Setelah adanya penertiban dari Satpol PP pada tahun 1999, PKL Taman Bungkul membentuk paguyuban yang dinamakan Paguyuban Trisula. Penataan lokasi PKL dilakukan karena luas lahan bekas lapangan voli yang ditempati PKL saat itu mencukupi, sehingga dibuatkan sentra PKL. Status PKL Taman Bungkul ini tercatat sebagai PKL Binaan pada tahun 2005. Pemerintah (Dinas Koperasi) bekerja sama dengan Surabaya Hotel School juga memberikan bimbingan (binaan teknis) dalam manajemen usaha kepada PKL Taman Bungkul tahun 2009 dan 2011.

 

Sumber: http://gitanandya.blogspot.com/2011/11/analisis-taman-bungkul-surabaya.html
Sumber: http://gitanandya.blogspot.com/2011/11/analisis-taman-bungkul-surabaya.html

 

Namun tentunya penataan PKL tidak semuanya berjalan semulus PKL Taman Bungkul. Sentra PKL Urip Sumoharjo sepi dari pembeli. Begitu juga dengan relokasi PKL ikan hias Gunungsari tidak semuanya bisa diterima di pasar ikan hias tersebut. Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang PKL juga sudah lama dituntut untuk direvisi oleh APKLI.

Menilik dari contoh penataan PKL di tiga kota di Indonesia tersebut, dapat dilihat beberapa perbedaan dalam konsep penataan masing – masing kota. Alangkah baiknya jika kita juga membandingkannya dengan contoh penataan PKL dari luar negeri agar kita bisa melihat bagaimana perbedaan kultur mempengaruhi cara penataan PKL. Kota yang diambil sebagai pembanding tersebut adalah Kota Bangkok, Thailand.

 

BANGKOK

Pedagang Kaki Lima di Kota Bangkok sudah dianggap sebagai kultur dan mempunyai ikatan yang kuat dengan masyarakat. Mereka merupakan bagian dari kota Bangkok. Diperkirakan 20% rumah tangga di Bangkok bergantung pada PKL dalam mendapatkan makanannya. Jumlah tersebut naik menjadi 70% pada saat makan siang (Susanti dkk, 2007). PKL di trotoar-trotoar juga memberikan rasa aman dan rasa memiliki karena menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan unik di Bangkok. PKL dipandang sebagai orang-orang yang bekerja keras dan berjuang untuk bertahan hidup dan sudah lama digambarkan dalam literatur. Aspek positif PKL bagi masyarakat Thai lebih jelasnya dapat dilihat pada poin di bawah (Susanti dkk, 2007):

  1. Memainkan peranan signifikan dalam menyediakan makanan bagi warga Thailand,
  2. Menyediakan sumber makanan murah dan enak bagi warga kota yang terlalu sibuk untuk menyiapkan makanan dan terlalu miskin untuk membayar pembantu,
  3. Menyediakan tempat alternative untuk berbelanja di luar pertokoan yang dimiliki perusahaan besar dan perusahaan multinasional,
  4. Merepresentasikan kebudayaan Thai dan merupakan gaya hidup masyarakat Thai, dan
  5. Membawa kehidupan dan makna bagi tempat di lingkungan kota.

Karena itulah meski dengan peraturan yang banyak dan ketat, pemerintah Thailand selalu berusaha untuk menciptakan ruang bagi PKL.  Pemerintah menyediakan ruang untuk PKL terlebih dahulu. Setelah itu baru menerapkan ketentuan untuk mengontrol dan menjaga ketertiban. Peraturan yang banyak dan ketat pun pada prakteknya dapat dinegosiasikan. Penyediaan ruang tersebut dilakukan dengan tiga cara, yaitu 1) menentukan lokasi khusus bagi PKL, 2) memberi ijin bagi PKL untuk berdagang di tempat-tempat tertentu pada jam-jam tertentu, dan 3) mengintegrasikan PKL dalam pusat-pusat komersial.

Untuk konsep penataan PKL-nya sendiri di Kota Bangkok setidaknya ada empat model (Herlambang, 2007), yaitu:

  1. Sistem zona, yaitu daerah-daerah tertentu yang dialokasikan untuk PKL,
  2. Sistem waktu berdagang, seperti pasar weekend dan pasar malam,
  3. Integrasi dengan mall atau pusat perbelanjaan, dan
  4. Pemberian ijin PKL di pedestrian, sekitar taman, dan trotoar, dengan persyaratan tertentu.

Sementara Peraturan yang bertujuan untuk menata PKL di Thailand ini ada dua, yaitu Undang-undang Kesehatan Publik tahun 1992 dan Undang-undang Pemeliharaan dan Ketertiban Kota tahun 1992.

Dari empat contoh penataan PKL di kota-kota di atas -salah satunya dari luar negeri, kita bisa banyak belajar mengenai hal-hal penting dalam penataan PKL, mulai dari partisipasi PKL itu sendiri, sikap masyarakat dan pemerintah terhadap PKL, pemberian ruang bagi PKL, hingga pendekatan sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap perspektif PKL dalam kehidupan mereka sebagai pekerja. Beberapa perbedaan yang jelas terlihat dalam kebijakan dari empat kota tersebut terlihat dari Solo yang di stigma terkenal dengan pendekatan sosial, ketentuan zonasi PKL di Bandung, sentra PKL di Surabaya, hingga sikap terhadap PKL yang sudah dianggap sebagai kultur Kota Bangkok. Perbedaan tersebut bisa dibilang cukup menggambarkan bagaimana kebijakan PKL dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik masing-masing kota.

 

 

3 thoughts on “Penataan PKL : Solo, Bandung, Surabaya dan Bangkok

  1. Pingback: Tautan Pekan: Tunanetra di Surabaya, TPA Benowo, Gedung Setan, dsb. :: c2o library & collabtive

  2. Joko Santoso says:

    Sukses cerita penataan PKL dari pak Jokowi saat ini sedang diterapkan di ibukota Jakarta, semoga ekonomi rakyat tetap dapat berjalan dengan baik dan di sisi lain, dapat tercipta lingkungan yang lebih humanis…

  3. david g siahaan says:

    Tahun 2000 ILO telah menyerukan kepada setiap negara untuk memberikan penbinaan kepada PKL. Seruan ILO tersebut diimplemetasikan melalui program pelatihan dan pendidikan dan pendampingan( konvensi Jeneva yang telah diratifikasi ) dimana anggotanya diambil dari setiap serikat buruh yang memliki sektor khusus untuk sektor informal. proyek ini didanai oleh pemerintah Denmark ( AIDA ) Melalui ACTRAV. Sungguh lambat respon Pemerintah Indonesia. Baru 10 tahun kemudian Indonesia membuka mata dan telinga, setelah Jakowi membuat kebijakan yang positip di Ibukota ( DKI ) Kalau dilihat dari sejarah PKL, adalah ssalah satu penomena dari planning Pemerintah Indonesia yang tidak berimbang antara perkotaan dengan Desa. sehingga terjadi kecemburuan sosial antara masyarkat dan mengakibatkan URBANISASI. nah sekarang bagaimana mengatasinya ” MARI BERTANYA KEPADA PEMERINTAH ”
    Solusinya?. Bangun dan berdayakan Petani pedesaan.( ambil alih semua tanah milik KORRUPTOR BERIKAN KEPADA MASYARAKAT.
    Bangun dan berdayakan petani Nelayan dan buatkan Pabrik Pengalengan Ikan.
    Benagi populasi penduduk pada sektor masyarakat Miskin mencegah populasi Kelahiran anak yang tidak berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *