Isu PKL di DKI Jakarta tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Keberadaannya sering dianggap mengganggu lalu lintas, mengokupasi jalur pejalan kaki, merusak pemandangan, serta menjual produk yang berkualitas rendah maupun tak layak konsumsi. Tapi mengapa PKL ini masih bertahan dan justru jumlahnya terus bertambah?
Oleh Khairunnisa dan Dinar Ramadhani
PKL muncul di sela-sela kota sebagai ironi. Ia hadir di pasar-pasar tradisional, gang-gang sempit, terminal, hingga sekolah-sekolah. Namun keberadaannya juga banyak ditemukan di tengah-tengah gedung-gedung megah perkantoran maupun pusat perbelanjaan dan mall-mall yang bergengsi. Ia juga memadati jalan utama dan taman kota yang menjadi tempat lalu lalang dan persinggahan bagi para citizens. Jelas, keberadaan PKL ini didukung dengan adanya kebutuhan atau permintaan dari masyarakat. Selain karena harga yang ditawarkan relatif ramah kantong, keberadaannya pun mudah dijumpai di berbagai tempat, tak harus memaksa konsumen untuk berjalan masuk menuju bangunan tertentu. Namun, keberadaan PKL ini ternyata menimbulkan perdebatan. Lokasi yang mereka pilih untuk berjualan seringkali mengganggu area pejalan kaki dan menjadi salah satu alasan penyebab kemacetan.
PKL ada karena kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat akan produk/jajanan murah yang dapat dijangkau dengan mudah. Lebih jauh lagi jika melihat mengenai PKL, nilai-nilai apa yang membuat PKL berbeda dari penjaja yang lain?
Jajanan pikulan atau dorongan itu punya sejarah lebih, ada nilai story telling, (Bondan Winarno)
Salah satu nilai yang ada pada PKL adalah sejarah. Seorang pedagang sate ayam di daerah Sabang misalnya, sudah berjualan hampir 20 tahun lamanya. Bayangkan, peristiwa apa saja yang sudah ia alami sepanjang berjualan disana? Ikatan pedagang dengan suatu lokasi menjadikan mereka sebagai salah satu saksi sejarah terjadinya perubahan di lingkungan tempat mereka berjualan. Saya udah jualan di sini berapa tahun neng, lama banget. Dulu tuh ya, jalanan tuh enggak begini, mungkin ini menjadi salah satu kalimat yang kebanyakan dikatakan oleh pedagang saat menceritakan kisah selama ia berjualan di tempat itu.
Beberapa konsumen bahkan memiliki kesan nostalgia pada PKL yang menjajakan produk/makanan tertentu, mengingatkan pada masa sekolah, kuliah, bahkan suasana pada kampong halaman. Wajar saja, sebagian besar penjaja di kaki lima ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat perkotaan yang umumnya heterogen dan multikultur akan merasakan sepenggal kampung halaman ketika mengunjungi PKL dari daerahnya. Masyarakat dari daerah lain pun tak ketinggalan, penasaran mengicip rasa kampung halaman orang bisa menjadi salah satu alasannya. Terlebih dengan harga yang murah dan dapat dijangkau semua kalangan.
Keakraban pun dapat terjalin melalui percakapan-percakapan singkat yang terjadi antara pedagang dan pembeli membuat adanya. Tante, Mami, dan Om, adalah sapaan-sapaan akrab yang dimiliki oleh konsumen tetap terhadap pedagang, ataupun sebaliknya pun sering ditemukan. Konsumen yang membeli makanan di PKL, akan berhubungan dengan pedagangnya secara langsung dan lebih dekat. Hal ini akan sulit ditemukan jika membeli makanan di restoran karena ada jarak antara konsumen dan pedagang.
Pada perkotaan di negara-negara berkembang, sektor informal seperti PKL ini belum cukup mendapat perhatian. Akibatnya, pelaku sektor informal ini tidak mendapatkan ruang dan menjadi kaum marjinal yang seolah harus ditertibkan. Tentu telah banyak cerita bahwa relokasi PKL tak jarang menempati lokasi baru yang sepi pembeli, sementara tempatnya berjualan dulu dibangun menjadi pasar modern megah bagi investor besar. Tak pelak, PKL ini kerap mengajukan keberatannya terhadap kebijakan penggusuran maupun relokasi. Meskipun mereka menyadari kesalahannya, tapi itu tak berarti pihak lain tidak memiliki andil dalam pelanggaran ini. PKL umunya telah membayar iuran untuk retribusi daerah berupa iuran kebersihan, keamanan, dan sewa tempat. Hal itu membuat PKL merasa berhak akan usahanya tersebut. Lalu ke mana bermuaranya iuran-iuran ini? Berdasarkan suvei yang telah dilakukan di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, mereka mengaku iuran ini dibayarkan ke kelurahan, atau pengurus daerah setempat seperti RT/RW.
Berbeda dengan pemerintah DKI Jakarta yang terlihat masih kurang menaruh perhatian pada PKL, lain halnya di Singapura. Singapura tidak berbeda dengan Jakarta, di mana banyak orang menyukai makanan PKL, tetapi tampak perbedaan keberadaan PKL di Singapura dengan di Jakarta. Lokasi PKL di Singapura telah diatur oleh pemerintah, mereka dikumpulkan di satu lokasi untuk berjualan dengan tempat yang bagus dan rapi. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Singapura sejak tahun 1960-an.
Seperti yang sudah dikatakan bahwa PKL itu ada karena ada yang membutuhkan. Suatu kebutuhan itu muncul karena ada hal yang tidak terpenuhi, salah satu contohnya adalah bagi para pegawai. Kawasan Universitas Bina Nusantara dan Senayan City, serta kawasan Grand Indonesia adalah contoh lokasi di mana ditemukan PKL yang cukup banyak. Sebagian besar konsumen yang ditemukan di lokasi ini adalah pegawai mall setempat. Murah adalah alasan mereka mengonsumsi makanan yang dijajakan oleh PKL sebab makanan yang terdapat di tempat mereka berkerja tidak terjangkau. Makanan yang tersedia memiliki harga yang cukup mahal, sehingga makanan yang dijajakan oleh PKL menjadi alternatif terbaik bagi mereka.
PKL telah menjadi salah satu wajah kompleksitas kota. Sektor informal yang dibina, diberi ruang, dan diintegerasikan dengan perkekonomian kota tentu dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Menilik kebutuhan masyarakat dengan segala keunikan PKL yang telah disebutkan di atas, sudah seharusnya masalah PKL ini menjadi perhatian. Penanganan PKL di setiap titik pun bisa jadi amat berbeda, bergantung pada karakteristik lokasi, peralatan serta barang dagangan, serta jenis konsumennya. Penangan PKL ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tiap perkotaan di Indonesia. Pengusutan pihak-pihak di balik PKL ini tentu akan menyebabkan benturan di berbagai tataran. Oleh karenanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak tentu amat diperlukan dalam menangani masalah PKL ini.
