Pada 16 Desember 2024, ketinggian air laut di PA Marina mencapai 273 sentimeter, ketika pasang maksimum yang bertepatan dengan fase bulan baru, dan menyapu enam kawasan permukiman di sepanjang pesisir Jakarta Utara. Muara Angke, kampung nelayan padat yang kini berdiri di bawah permukaan laut akibat penurunan tanah dan kompaksi, kebanjiran lagi. Penyebabnya, menurut diagnosis internal Dinas Sumber Daya Air sendiri, sangat lugas: “Belum terbangun NCICD.” NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development.
Peristiwa itulah, menjadi pemicu politik bagi apa yang kemudian disebut tanggul mitigasi Gubernur Pramono Anung: tanggul senilai Rp 52 miliar di sepanjang Jalan Dermaga Ujung, RW 22, Muara Angke, yang diluncurkan enam bulan kemudian sebagai bagian dari program prioritas 100 hari gubernur. Idenya sederhana: tinggikan koridor jalan yang ada hingga +2,5 meter di atas permukaan laut, pasang saluran drainase yang terhubung ke Waduk Muara Angke, dan tahan banjir sampai tanggul laut raksasa selesai dibangun, saat ini diproyeksikan rampung pada 2029–2030, setelah dua kali meleset dari target awal 2028.
Yang terjadi setelahnya adalah pelajaran tentang bagaimana infrastruktur darurat, ketika dipaksakan pada komunitas yang hidup tanpa proses yang memadai, bisa memindahkan beban krisis alih-alih menyelesaikannya.
Solusi Sementara di Atas Solusi Sementara
Tanggul mitigasi bukan solusi darurat pertama di Muara Angke, dan paparan Dinas SDA terus terang soal hierarki ketidakcukupan ini. Untuk setiap titik banjir yang diidentifikasi pasca kejadian Desember 2024: Muara Angke, Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, RE Martadinata, Marunda, selalu bernarasi pada dua hal: “NCICD belum terbangun” atau “kebocoran pada tanggul sheetpile eksisting.” Berdasarkan paparan Dinas Sumber Daya Air, solusi yang diusulkan berkisar dari pemasangan geobag hingga penambalan dengan metode shotcrete.
Karena ini solusi sementara demi Quick Win politis, tidak satu pun menyentuh penurunan muka tanah, yang terus berlangsung hingga 5-6 sentimeter per tahun di titik-titik paling kritis dan menjadi alasan struktural mengapa ketinggian tanggul eksisting 1,8 meter tidak lagi memadai dalam tempo waktu dekat.
Gambar desain tanggul mitigasi yang juga termuat dalam dokumen Dinas SDA jauh lebih canggih dari kenyataan yang terbangun. Potongan desain menunjukkan lapisan-lapisan yang terencana: timbunan tanah di atas curtain grouting sedalam 1,5 meter, sistem sub-drain, saluran U-ditch, dan sambungan ke rumah pompa Waduk Muara Angke. Solusi drainase itu ada di atas kertas sejak Januari 2025. Apakah solusi itu benar-benar terbangun di lapangan adalah pertanyaan berbeda, dan satu yang membuat banjir Desember 2025 menjadi penting untuk ditelaah.
Banjirnya Tetap Datang
Groundbreaking dilakukan pada 12 Juni 2025. Target penyelesaian: Desember 2025. Pada Oktober, setelah tiga bulan pengerjaan, sekitar 100 meter dari 1,1–1,4 kilometer yang direncanakan telah selesai. Namun ternyata banjirnya tetap datang, dan bahkan lebih lama surut.
Dan itu terjadi tak lama setelah groundbreaking. Ketika pasang supermoon tiba pada 4–6 Desember 2025, ternyata tanggul mitigasi yang hampir selesai tersebut malah membawa masalah baru. Akibatnya delapan RT di RW 22 tergenang hingga selutut orang dewasa pada periode yang sama, dengan warga memindahkan barang elektronik dan barang berharga ke lantai dua dalam rutinitas yang sudah terlatih.
Gambar 1-3. Air banjir terperangkap di belakang tanggul pantai sementara yang belum selesai dibangun di Muara Angke, Jakarta Utara, 6 Desember 2025. Air pasang tidak dapat mengalir karena struktur tersebut menghalangi aliran keluar gravitasi. Air juga memasuki rumah-rumah penduduk. (Sumber: Tangkapan Layar Video Dokumentasi Warga 6 Desember 2025)
Dokumentasi video lapangan yang diperoleh Rujak RCUS dari 6 Desember 2025 merekam genangan di lokasi ketika tanggul berdiri di posisi 80 persen. Air mengalir di balik dinding tanggul, alias masuk rumah warga tanpa ada saluran keluar. Inilah poin kritis yang kabur dalam narasi resmi: tanggul yang meninggikan jalan di sisi barat sebagai akses masuk, tanpa sambungan drainase dan pompa di sisi dalam yang berfungsi penuh, tidak sekadar menahan air dari luar. Dalam kondisi pasang tertentu, tanggul itu justru bisa menjebak air di dalam. Peta polder dalam paparan Dinas SDA menunjukkan anak panah aliran masuk banjir rob dari segmen Kali Adem dan Pantai Muara Angke, tepat dari arah barat, arah yang dihadapi tanggul mitigasi. Menutup titik masuk itu tanpa menyelesaikan drainase internal bukan solusi. Itu redistribusi risiko.
Masalah Struktural yang Tidak Bisa Diselesaikan Tanggul Mana Pun
Muara Angke memang lebih rendah dari permukaan laut . Tanah sedimen di bawah RW 22 telah mengalami penurunan selama puluhan tahun, dipercepat oleh pengambilan air tanah dari kawasan perkotaan di sekitarnya. Ketinggian tanggul eksisting 1,8 meter dulunya cukup. Kini tidak lagi. Tanggul mitigasi menaikkan jalan ke 2,5 meter — mungkin membeli waktu satu dekade sebelum penurunan tanah mengikis margin itu lagi, dengan asumsi NCICD tidak pernah selesai, yang berdasarkan trajektori saat ini tetap menjadi skenario yang masuk akal.
Penurunan tanah tidak hanya bisa diatasi sementara, namun dia harus diikuti dengan perbaikan kawasan dan hunian, serta regulasi dan pengawasan untuk menghentikan pengambilan air tanah dalam. Dan juga diikuti dengan penyediaan jaringan air bersih kepada segenap warga. Tanggul mitigasi bukan adaptasi pesisir. Ia seperti ember yang dipasang di bawah atap bocor; mungkin perlu, sementara menunggu tukang atap, tetapi bukan pengganti memperbaiki atapnya.
Pertanyaan bagi kebijakan pesisir Jakarta adalah: berapa lama lagi menunggu, dan siapa yang menanggung biayanya selama menunggu itu.
Untuk memahami isu ini lebih lanjut, baca makalah yang telah kami susun di tautan ini.
