ULASAN BUKU: “PERUMAHAN DALAM JEJAK PARADOKS”

Penulis buku:  Johan Silas

Tahun terbit: 2016

Penerbit: Laboratorium Perumahan dan Permukiman

Penulis review:

Bugi Ardhytio, Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Universitas Diponegoro

Fitri Nadia Prasasti, Mahasiswa Sosiologi Universitas Sebelas Maret

Mu’alim Nur, Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Universitas Diponegoro

M.Zeyd Arhan Juan R., Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Universitas Diponegoro

Penyediaan perumahan oleh pemerintah selama ini hanya dipandang dari sisi formal, padahal ada solusi penyediaan informal secara swadaya. Sisi formal cenderung hanya dengan membangun unit-unit rumah baru. Padahal perumahan juga terdiri atas aspek sosial, ekonomi, hingga kebudayaan. Penyediaan rumah secara swadaya mampu memenuhi aspek tersebut, lewat penataan mandiri dari warganya.

Paradoks yang timbul adalah “rumah ini kumuh, namun menjamin perlindungan bagi penduduk berpenghasilan rendah, namun pemerintah terusik, sebaliknya jika kekumuhan ini hilang, pemerintah senang namun penduduk berpenghasilan rendah tidak dapat memberi perlindungan bagi keluarganya.” Rumah yang dibuat secara informal dianggap kurang layak, bahkan penghuninya dikategorikan kurang mampu. Hingga akhirnya masalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengurangi angka backlog kebutuhan rumah pun tidak pernah selesai.

Masyarakat berpenghasilan rendah sebagian besar menempati tanah yang bukan miliknya dan mendirikan hunian secara ilegal, dengan kondisi bangunan yang kurang baik dan seringkali satu rumah dihuni oleh terlalu banyak orang. Selalu ada upaya untuk membangun rumah susun yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun justru masyarakat yang ditarget masih belum mampu membeli maupun menyewa meskipun sudah dilakukan program subsidi.

Saat ini, rumah tidak lagi dipandang sebagai suatu kebutuhan primer untuk dimiliki malahan berubah menjadi objek investasi.  Dalam hal ini, pemahaman atas sumberdaya perumahan lebih terfokus pada unsur fisik seperti lahan, bahan, serta kemampuan pemilik rumah itu sendiri.

Pengadaan perumahan menjadi urgensi bagi negara-negara pasca perang dunia kedua. Jepang dan negara-negara Eropa, berusaha membenahi kembali perekonomian negaranya dengan membangun kembali perumahan. Begitupun dengan Indonesia, namun dengan dana yang relatif lebih terbatas bagi pemerintah maupun penduduknya. Sebagian penduduk hanya dapat bekerja di sektor informal dan membangun rumah swadaya terbatas.

Indonesia tergolong paling lambat dalam pelaksanaan pengadaan perumahan yang terprogram. Pemerintah baru turun ke masalah perumahan pada Repelita I (1969-1974). Dimana ada dua pendekatan berupa pengadaan rumah baru dan perbaikan rumah yang diadakan swadaya oleh masyarakat sendiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah menunjukkan keengganan bergeser dari konsep formal, karena ada doktrin dari badan internasional dan konsep pemahaman negara-negara maju. Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak siapnya lembaga pelaksana. Hasil program perumahan kota yang dilaksanakan 1976 hanya melayani sepersepuluh kebutuhan perumahan rakyat. Tahun 1960-an tidak ada perkembangan konsep perumahan. Namun selama kurun waktu 1971-2010, perumahan swadaya di kampung kota menjadi cukup populer.

Perumahan Formal oleh Pemerintah (Sumber: blhd.bantenprov.go.id)

Sejak merdeka, Indonesia mengalami kehidupan yang paradoksal, terutama dalam perumahan. Maka muncullah istilah Paradoks Perumahan yang berisikan retorika perumahan di Indonesia. Pemerintah menyediakan “perumahan” sebagai tanggung jawab dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 sampai 4 tentang hak asasi manusia atas rumah yang layak dan sehat serta menjamin kepemilikan rumah yang ada. “Perumahan tidak dapat maju bila kotanya belum maju” merupakan paradoks yang menggambarkan kondisi perumahan sekarang dan untuk puluhan tahun kedepannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *