Dilema Angkutan (Umum) Jakarta

Ruas Jalan Tol Wiyoto Wiyono (Cawang-Tj.Priok) di sore hari (Elisa Sutanudjaja)
Ruas Jalan Tol Wiyoto Wiyono (Cawang-Tj.Priok) di sore hari (Elisa Sutanudjaja)

Jakarta macet total tahun 2011? Di tahun 2011 itu diperkirakan luas kendaraan di Jakarta sama dengan luas jalannya. Siapkah Jakarta dan masyarakatnya menghadapi itu? Hanya tersisa satu setengah tahun sebelum bencana itu terjadi. Apakah strategi pemerintah Jakarta, entah itu rencana sistem angkutan ataupun tata ruang, nantinya akan mampu menanggulangi ‘bencana buatan’ tersebut?

Hingga Juli 2009, koridor-koridor TransJakarta belum beroperasi maksimal, monorail masih sangat jauh dari selesai, dan MRT baru jadi atraksi pameran di Pekan Raya Jakarta – dan rencananya baru akan dimulai tahun 2011. Saat ini tidak ada yang mampu secara signifikan menghambat penambahan 1500 unit sepeda motor dan 250 unit mobil per hari. Apa yang terjadi dengan sistem angkutan di Jakarta? Mengapa seperti jalan ditempat?

‘Tragedi’ transportasi publik di California terjadi dalam kurun waktu 1920-1960, ketika angkutan umum dalam rupa trem dibunuh perlahan-lahan, dimulai dari Los Angeles hingga ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Trem, atau streetcar, dianggap sebagai ancaman bagi industri mobil yang terdiri dari General Motors (GM), Firestone Tire, Standard Oil of California, Phillips Petroleum, Mack dan Federal Engineering Corporation. Mereka bersama-sama menyatukan modal dalam konsorsium National City Lines, yang secara bertahap membeli jaringan trem di 80 kota besar di Amerika Serikat dan secara sistematis mematikan jaringan trem tersebut dan menggantikannya dengan jaringan bus. Strategi tersebut diterapkan tanpa mempedulikan hasil jajak pendapat yang menunjukkan 88% responden lebih memilih pengembangan jaringan baru trem. Tak lama setelah matinya jaringan trem, GM memajukan pembangunan jaringan jalan tol, yang akhirnya menaikkan pamor dan budaya berkendaraan bermotor (pribadi). Perusahan-perusahaan itu kemudian dituntut dan dinyatakan bersalah karena melanggar hukum anti-monopoli, yang menguasai industri dari hulu hingga hilir.

Rute Trem/Streetcar di Amerika Serikat pada tahun 1920an
Rute Trem/Streetcar di Amerika Serikat pada tahun 1920an

Sementara di Jakarta, ada perusahaan multinasional produsen mobil motor menanamkan modal melalui anak perusahaannya untuk mengelola jalan tol Tangerang Merak. Tak hanya berhenti disitu, untuk proyek jalan tol Kunciran-Serpong, perusahaan tersebut bekerja sama dengan Jasa Marga untuk membiayai, membangun dan mengoperasikan jalan tol tersebut.

Jika pendanaan monorail dan MRT berliku-liku dan tersendat-sendat, tidak demikian dengan pendanaan jalan tol di Jakarta maupun di Indonesia. Bank-bank lokal pun bersedia mengucurkan kredit sindikasi demi terwujudnya jalan tol Cinere-Jagorawi, walaupun pelaksananya adalah pendatang baru dari grup penerbit dan koran nasional terbesar. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum pernah berujar dengan optimis: Investor (Jalan Tol) pasti untung! Belum lagi dengan rencana pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota sepanjang 85 kilometer, yang konstruksinya akan dimulai di akhir tahun 2009.

Bagaikan api dengan minyak, penambahan jalan tol akan menambah kenikmatan pemakaian mobil pribadi, terutama bagi golongan yang mampu membayar tarif. Dan tentu saja, keberpihakan terhadap kendaraan pribadi tersebut berlawanan dengan Pola Transportasi Makro yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jakarta no.103 tahun 2007. Di situ dinyatakan perlunya mengoptimalkan penggunaan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Sementara pembangunan jalan tol turut berpengaruh pada penyebaran hunian di Jakarta. Jalan tol Kebon Jeruk dan Serpong membuka akses sebesar-besarnya pada pengembangan real estate di barat Jakarta, yang menyebabkan warga terpaksa ulang-alik (commuting) dengan sebagian besar tergantung pada kendaraan pribadi. Sementara rencana dan konstruksi jalan tol Cinere-Jagorawi menggiatkan perambahan real estate di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan penyangga Jakarta.

Jadi masih perlukah Jakarta membangun jalan tol? Apakah dengan terus menerus membangun jalan (tol) Jakarta pasti terbebas dari macet total 2011?

Suasana Jalan S.Parman dan Tol Grogol di siang hari (Sara Singara)
Suasana Jalan S.Parman dan Tol Grogol di siang hari (Sara Singara)

7 thoughts on “Dilema Angkutan (Umum) Jakarta

  1. Priscilla says:

    Memang dilema ya.. (untuk menanggapi Dilema angkutan umum-nya, bukan pembangunan jalan tolnya)
    Saya sendiri penikmat transportasi publik juga kendaraan pribadi.
    Namun, jika transportasi publik kita seperti di negara-negara maju, pasti akan banyak yang memilih menggunakan transportasi publik. masalahnya, di Jakarta (atau di Indonesia umumnya) sektor ini dipegang, dimonopoli atau di’mafiai oleh swasta. sehingga pemerintah nyaris tak bergigi. setelah trans Jakarta (busway) direalisasi, terlihat main banyak warga kota yang lebih memilih untuk menggunakan transportasi publik dari pemerintah (kalau bisa) dibanding dari swasta. Hal ini pertanda baik dan seharusnya bisa membuat PD Pemda DKI untuk terus mengembangkan, menyusun rencana2 perbaikan sistem transportasi di kota ini. Asalkan serius, dilakukan secara profesional (termasuk perawatannya tak hanya manajemennya saja) pasti akan bisa dijadikan contoh bagi transportasi swasta untuk memperbaiki diri (tak hanya bisa protes karena jalurnya mau diambil alih lalu demo dll). Sebenranya rute dari trans Jakarta juga tidak semuanya efisien bagi warga, karena hal ini berbentrokan dengan rute2 dari perusahaan transportasi swasta yang sudah berjalan lebih lama (karenanya juga lebih ‘strategis). Hal ini pula yang membuat banyak warga tetap setia dengan bus-bus regulernya.
    Dari sisi lain: Jika dicermati, dihitung-hitung, ternyata menggunakan kendaraan pribadi itu lebih hemat waktu jauh – yang merupakan faktor krusial bagi warga ibukota.
    Jika demikian, Pemda harus berani menentukan suatu solusi, usulan, rencana yang ‘berani’ demi keberlangsungan kota ini bermobilisasi.
    2011? Wow, mepetnya.. saya pun akan penasaran menanti: menyaskiskan, mengalami dan menderita bersama-sama semua :p

  2. Hendro Boedhiwibowo says:

    2011? Wah itu mah sebentar lagi. Kendaraan pribadi (mobil dan motor), rasanya masih lebih disukai karena lebih cepat dan bisa diandalkan. Transportasi umum yang lain ??? Kadang-kadang saya masih menggunakan Trans Jakarta, jika tidak dikejar waktu. Bus kota regular ?? Itu kalo mau lebih nyantai lagi.
    Penambahan ruas jalan tol ?? Jika tidak diimbangi dengan budaya berlalu lintas yang baik, rasanya sih nggak banyak pengaruhnya. Mungkin malah menambah jumlah ruas jalan yang macet.

  3. yanaika says:

    sekedar bertanya, apabila transportasi umum cukup memadai, tapi bagaimana dengan pedestrian yang tidak terawat? karena jujur saja buat saya, saya merasa malas naik busway,karena pedestrian2 yang tidak tersambung dengan baik.apalagi yang rusak-rusak.mungkin apa tidak lebih baik sambil transportasi umum dibenarkan, sedikit2 pedestrian pun diutamakan.karena pedestrian-pedestrian itu yang menjadi titik sambung tempat tujuan dengan titik pemberhentian transportasi umum.(beruntung kalau si transportasi umum berhenti tepat di tempat tujuan.kalau tidak?) hehe.

    • Marco Kusumawijaya says:

      Halo Yanaika! Benar sekali, sistem angkutan umum yang baik itu mencakup jalur-jalur pejalan-kaki yang baik, seharusnya! Pejalan-kaki dalam sistem angkutan kan sering disebut sebagai “perekat” dari semua jenis/moda angkutan yang lain. Apapun angkutan yang digunakan seseorang, pasti ia harus jalan kaki juga, misalnya bahkan dari tempat parkir menuju ke gedung tujuan. Perlu kampanya “jalan kaki” nih….lebih penting daripada “sepeda” bahkan. Sebab semua orang bisa dan harus jalan kaki, tidak mungkin tidak.

  4. Dian says:

    Semuanya sudah diperlukan oleh Jakarta. Tidak ada prioritas dan tidak ada ampun lagi kalau mau diperbaiki…

    Jadi: Pedestrian (buat jalan kaki) adalah wajib; Bus kota (apapun bentuknya: busway, standard, shuttle dll); Kereta Api Kota (apapun bentuknya; bawah tanah, layang, listrik dll); Jalur Sepeda; integrated stations (gabungan stasiun singgah: kereta api/bus/mobil/motor) dll

    Peraturan2: 3 in 1; pajak daerah khusus; menaikkan tarif parkir mobil dan motor ditempat umum dll

    Bagaimana caranya, supaya semuanya bisa dibangun serentak? Karena kalau satu2 sudah terlambat dan tidak akan menyelesaikan masalah. Percepatan pertumbuhan kendaraan dibanding jalan sudah sangat tidak seimbang. Jakarta sudah terlambat 10 tahun (at least) dalam pengembangan ‘transportation system infrastructure’.

    Jadi, menurut saya:
    1. Harus dikampanyekan habis2an.. fiercely and deadly… pembersihan seluruh pedestrian jakarta. Dan harus dijaga dan harus dikeluarkan peraturan hukum pedestrian jakarta dan para pelanggar hukumnya harus di hukum kerja sosial (nyapu jalan, membersihkan wc umum dll) atau membayar penalty sebesar2nya (milyaran rupiah karena jutaan sudah tidak mempan)
    2. Semua pengembang (developer) yang tidak membangun pedestrian harus didenda ratusan milyar atau dipaksa membangun pedestrian segera diwilayahnya dalam waktu 1 tahun maksimum.
    3. Bus Kota harus di digitalisasi semuanya. Artinya pembayaran harus menggunakan kartu, tidak ada pembayaran cash. Untuk menghindari kebocoran dilapangan. Mudah2an bisa membantu keuangan bus kota.
    4. Penertiban bus kota di stasiun2 dengan memaksa penumpang untuk belajar antri. Yang ini juga harus di kampanyekan… fiercely… plus membangun jalur antri di semua stasiun dan di semua bus stop.
    5. Dll.. dlll… yang harus di perbaiki/kampanyekan banyak sekali. Dan semuanya harus segera dilakukan.

    Uangnya datang dari mana? Ya dari PAD (Pendapatan Asli daerah). Makanya PAD jangan dipotong buat pejabat. Pendapat Daerah ya mestinyakan buat pembangunan. Apa ga malu tuh… masa Gubernur DKI pendapatannya bisa lebih besar dari Obama yang Presiden USA. Sementara negara masih miskin, ngurusin Busway di Jakarta aja ga bisa beres… Presiden USA itu ngurusin USA plus seluruh dunia. Sangat memalukan sebetulnya… tapi kalau buat sebagian orang justru hal ini jadi kebanggaan. Jadi perlu juga di kampanyekan; budaya sadar diri.

    Kalau dibahas terus.. ada ribuan pe-er Jakarta yang sudah karatan. Harus dimulai dari mana? Kesadaran pribadi 11 juta penduduk Jakarta untuk belajar tau diri? Rasanya tidak mungkin. Yang 11 juta itu sudah bayar pajak ke pemerintah. Jadi harus dimulai dari mana?

    PEMDA DKI.

    Salam
    Dian

  5. Tiyok Prasetyoadi says:

    Yanaika, Marco, setuju sekali dengan memanusiawikan sarana pejalan kaki. Diluar segala kekurangannya, gubernur Sutiyoso, memadukan sistem busway dengan paralel membangun fasilitas pejalan kaki di sepanjang jalan Thamrin (kemudian diteruskan ke Sudirman). Sayangnya, banyak replikanya dibuat hanya meniru warna, beberapa prinsip, seperti aksesibilitas (kemiringan dan lebar) sangat tidak memenuhi syarat. Sayangnya juga, pembangunan koridor-koridor transjakarta selanjutnya kurang memerhatikan hal ini.

    Sekarang akan fokus ke Kuningan dan Jl.Satrio. Semestinya bisa diperluas lagi. Kontribusinya bisa dari masing-masing kavling di depan fasilitas pejalan kaki tersebut. Seharusnya juga, dibuat di seluruh jalan utama di kota, dari kawasan hunian ke jalan utama/transport publik.

    Jadi, kapan kita mulai kampanye fasilitas pejalan kaki ini? Saya sudah pernah menulis tentang hal ini untuk seminar Great Asian Streets Symposium, 5 tahun yang lalu.

  6. Ine WawoRuntu says:

    Enthusiasm yang tinggi untuk mulai dengan semuanya sekaligus untuk memperbaiki Jakarta…..

    Pedestrian/trotoir (buat jalan kaki: Jakarta sudah lama memilikinya maintance dan penggunaannya saja yang salah. Kalau ini diluruskan lagi dan peraturan yang sudah dimiliki dikeluarkan lagi dari laci atau dicetak ulang dengan huruf yang lebih besar supaya mudah terbaca akan membantu.

    Bus kota: biasa, patas AC, Metro Mini, Kopaja, Mikrolet sudah dari jaman dahulu. Busway adalah versi termodern dr Patas AC. Kereta Api Kota: dari jaman dulu juga sudah dr Gambir ke Manggarai, Jatinegara, Depok, Bekasi. Jalur Sepeda; kalau yang ini sudah diintroduksi sejak jaman kolonial. Masalahnya kembali kepada manusianya, penduduk Jakarta, apakah mau menggunakan sarana yang disediakan ataukah merasa everyone who are anyone should shown their status?

    Pajak daerah khusus; menaikkan tarif parkir mobil dan motor ditempat umum dll. Yang namanya karcis parkir (bukti bahwa uang parkirnya masuk dinas pajak sudah lama sekali out of the air, patut dipertanyakan uang parkir larinya ke mana?) Kalau parkir diregister lagi dan uangnya masuk kas negara aakan ada dana untuk maintenance jalan dan trotoir. Begitu juga dengan karcis bis, yang sudah puluhan tahun tidak pernah terlihat lagi.

    Yang perlu di perbaiki manusianya. Warga kotanya. Kesadaran setiap warganya. Dan Pemerintah pusatnya harus diikut-sertakan tidak bisa tidak. Masalah terbesar yang dihadapi Jakarta adalah kepadatan penduduknya. Entah yang hanya bekerja during the day atau yang tinggal di Jakarta. They all contribute for a crowded Jakarta.

    Desentralisasi akan membantu mengurangi kepadatan. Desentralisasi yang saya maksu adalah juga melibatkan provinsi/pulau lain. Jangan hanya Jawa Barat. Penduduk Serpong, Bintaro, Depok, Beksi, Tambun akan setiap hari datang ke Jakarta tidak ada gunanya untuk desentral ke arah sana. Kesempatan kerja hrs didesentralisasikan ke pulau lain sehingga kepadatan Jakarta akan berkurang dan ini akan membantu mengatasi masalah angkutan (umum), polusi and green Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *