Kampung Kota Dalam Tiga Babak

Penulis :Fahmi Idris Sudrajat . Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia . Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Bertabayun Atas Lahan Kesrakat Jakarta

Jauh sebelum kota-kota besar yang saat ini berkembang dengan embel-embel identitas khas perkotaan seperti metropolitan, megapolitan, serta tema perkotaan lainnya yang biasanya menjadi cerminan pencapaian pembangunan dari sebuah peradaban, alangkah baiknya kita sedikit melirik kebelakang tentang ‘Kampung’ sebagai sebuah entitas nyata yang juga menjadi bagian dari sejarah perkembangan sebuah kota.

Pemahaman mengenai kampung sebenarnya tidak sesederhana apa yang kita bayangkan, berbagai perdebatan dari para ilmuan menjadi bukti bahwa kampung bukan sekedar tentang keterbelakangan, namun ada proses lain didalamnya yang menarik untuk ditelisik lebih dalam.

Semuanya tentu tidak ahistoris, sejarah panjang yang menarik untuk dipanggil kembali, semuanya demi memperkaya khazanah untuk mengurai hakikat serta tabiat dari lahan kesrakat ini.

Karena sampai hari ini baik nasib penghuni maupun keberadaan lokasi lahan kesrakat tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami Marlina si Pembunuh Empat Babak, orang-orang yang mendiami lahan kesrakat kerap di cap sebagai tersangka walau belum ditetapkan bersalah oleh peradilan. Lebih riskan lagi, khalayak seolah enggan bertabayun untuk benar-benar faham akan histori yang diperdebatkan.

Babak Pertama: Kampung Kota di Era Kolonial

Tidak heran, jika pemahaman kampung kota tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Pasalnya, sejak era kolonial kampung kota sudah menjadi buah bibir para pakar perencanaan kota saat itu. Berbagai macam definisi tentang kampung kota bermunculan dari berbagai ahli untuk menjelaskan secara harfiah tentang pemaknaan kampung kota di era kolonial.

Beberapa ahli coba mengurai pemahaman tentang kampung kota. Dari perspektif kontemporer perencanaan kota, kampung diartikan sebagai lingkungan kumuh, yang biasanya terdiri dari struktur perumahan yang dikemas secara berdekatan, tanpa ada perencanaan jalan, serta kurangnya infrastruktur sanitasi (Silver, 2007 ; Jalinek,1991). Mengenai sifatnya, Kampung mewujudkan ide swadaya dalam aspek perumahan, kampung juga ditandai dengan informalitas, ketidakteraturan (Tunas dan Peresthu, 2010). Berkaitan dengan perannya, kampung dianggap sebagai ruang kehidupan juga sebagai penyangga, yang menengahi transisi dari desa ke kehidupan perkotaan.

Sumber : https://historia.id/kota/articles/cerita-kampung-kumuh-dari-zaman-kolonial-P0mEW

Saat era kolonial Blackburn (2011) menyebutkan saat kampung digambarkan sebagai kediaman yang sebagian besar terbuat dari kayu dengan atap terbuat dari daun bambu, dikelilingi oleh taman dimana unggas dipelihara, dan sayuran yang ditanam. Dengan demikian kampung dianggap sebagai “lingkungan pribumi”, kontras dengan lingkungan kolonial yang bergaya eropa dengan penataan perumahan, jalan, hingga kawasan perdagangan. Dari sini awal paradigma kampung sebagai ruang informal muncul.

Rezim kolonial yang terus menatata aspek fisik selalu mengabaikan aspek sosial dari kampung, kampung dirasa sebagai ruang tidak teratur dan sangat bermasalah. Dari sini kampung juga dianggap sebagai antitesis dari modernitas. Selanjutnya, kampung seperti lokasi yang enggan diakses karena dianggap sebagai lingkungan yang tidak higienis, zona dimana tempat bersarangnya penyakit dan prilaku kriminal. Hingga pada akhirnya kampung-kampung tersebut mengalami wabah kolera yang menyebabkan pemerintah kolonial menganggap itu sebuah ancaman bagi kesehatan mereka sendiri.

Dengan wabah kolera yang semakin parah, menuntut pemerintah kolonial untuk melakukan ‘berbaikan’ kampung, karena itu dianggap sebagai kebutuhan dan kepentingan umum. Dengan demikian, Program Perbaikan Kampung adalah kebijakan top-down (Jellinek, 1991; Tunas, 2010; Colombijn, 2013; Versnel dan Colombijn 2014; Roosmalen, 2014).

Namun program tersebut tidak optimal dijalankan karena adanya krisis ekonomi, kampung-kampunng tersebut tetap mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan.

Babak Kedua: Menatap Kampung Kota Dari Mata Ali Sadikin

Bersatu dan Mandiri, itulah visi Soekarno untuk mengubah Jakarta menjadi simbol dari Indonesia, dengan cara pembangunan yang meluas selama dekade 1957-1966 Soekarno coba merealisasikan visinya tersebut.

Pada tahun 1966 Soekarna menunjuk Ali sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta, saat itu lansekap Ibu Kota didominasi oleh kampung yang mencapai 60% dari luas Jakarta. Dominasi kampung tersebut terbentuk akibat urbanisasi besar-besaran yang beralasan ekonomi dan keamanan. urbanisasi diintensifkan karena pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mengakibatkan meningkatnya populasi Jakarta hingga 250% (Darundono, 2011).

Sadikin dihadapkan dengan permasalahan akibat urbanisasi besar-besaran tersebut, khususnya permasalahan backlog perumahan dan perkampungan kumuh yang tumbuh subur.

Dalam hal membayangkan Jakarta yang modern yang diimpikan Soekarno, Gubernur Ali Sadikin mengusulkan pendekatan yang berbeda untuk menangani kawasan kumuh. Tekanan untuk mengembangkan Jakarta telah diintensifkan, tapi Sadikin menolak untuk mengusir kampung kumuh dan merelokasi warga kampung ke perumahan sosial (rusunawa).

Setelah itu Sadikin memilih program Kampung Improvement untuk meningkatkan kondisi kampung, namun dengan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan pemerintah kolonial lakukan. Dalam era kolonial, tujuan dari Program Perbaikan Kampung adalah untuk melindungi bangsa Eropa dari penyebaran penyakit dari kampung. Di bawah Sadikin, kampung-kampung diperbaiki untuk memfasilitasi jutaan imigran yang datang ke kota, namun dengan minimnya dana yang ada program tersebut tetap memiliki masalah terkait kekumuhan.

Melihat potensi serta progres yang cukup baik pada program Kampung Improvement, pemerintah melalui pinjaman dari Bank Dunia menggelontorkan dana untuk program Kampung Improvement, hasilnya pada tahun 1972 Kampung Improvement dinilai sebagai pendekatan terbaik untuk penanganan kawasan kumuh.

Program Perbaikan Kampung menjadi bagian penting dalam mewujudkan peningkatan lingkungan selama era kepemimpinan Soekarno dan dua dekade pertama rezim Orde Baru Soeharto.

Kemudian, Program Peningkatan Kampung diikuti oleh lebih ambisius proyek revitalisasi perkotaan yang dimulai pada 1980-an yang ironisnya menyebabkan penggusuran banyak kampung yang awalnya telah diselamatkan oleh Sadikin melalui program Kampung Improvement (Silver, 2008; Darundono, 2011).

Babak Ketiga: Dari Bang Yos, Foke, Hingga Jokowi-Ahok

Sutiyoso atau biasa kita kenal dengan sapaan akrab Bang Yos merupakan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat di era sebelum dan sesudah reformasi, tepatnya beliau menjabat dari tahun 1997 hingga tahun 2007. Tentu kita ketahui bersama, periode tahun 1997 hingga 2000 merupakan titik berat bangsa Indonesia karena dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, yang paling kita ingat pastinya tentang krisis moneter yang berujung dengan penggulingan kekuasaan Orde Baru.

Saat itu, situasi jakarta sangat bergejolak, dilatarbelakangi dengan meningkatnya kemiskinan dan dibarengi hancurnya nilai mata uang membuat masyarakat jakarta berhamburan melakukan penjarahan besar-besaran.

Setelah kejadian tersebut Bang Yos memimpin Jakarta dengan sedikit arahan dari Pemerintah Nasional untuk melakukan percepatan perekonomian. Dengan Visinya menjadikan Jakarta menjadi “New York City”nya Asia, Bangyos mulai melakukan proyek ‘Mempercantik Jakarta’. Namun semuanya masih belum banyak berubah, Bang Yos masih terwarisi pendekatan penataan kota era Orde Baru (Top-Down).

Termasuk kampung-kampung kota Jakarta menjadi korbannya, dari tahun 2001 hingga 2007 penggusuran dengan sedikit atau tanpa peringatan, hingga tidak jarang terjadi tindak kekerasan; Penggusuran Paksa, telah menghilangkan hampir 200.000 rumah dan tentunya kampung mereka (Watch Report Hak Asasi Manusia, 2006; Jellinek, 2011).

Dengan penggusuran yang luas, Sutiyoso dikenal sebagai “Raja Penggusuran” (Silver, 2007, Kusno, 2004).

Sebagian besar kampung yang dilabeli kumuh dan miskin biasanya bertempat di lahan yang awalnya terlantar, hal ini disebut sebagai tanah “tidak terpakai”, biasanya terletak di bawah jembatan, bersama sungai dan rel kereta api. Padahal awalnya selama krisis ekonomi pada tahun 1998, pemerintah mengizinkan orang miskin dan tunawisma untuk menduduki tanah terlantar sebagai solusi untuk kekurangan perumahan (Kusno, 2013; Irawaty, 2012).

Namun saat itu, BangYos mengacu pada orang-orang yang menetap di tanah terlantar sebagai penghuni liar, menetapkan lokasi-lokasi liar dengan konotasi negatif. Setelah diidentifikasi sebagai penghuni liar, yang warga dapat diusir secara paksa, tanpa kompensasi atau pemukiman kembali (Winayanti, 2004).

Bergeser pada Gubernur DKI Jakarta selanjutanya yaitu Fauzi Bowo, penyelesaian kampung kota yang di cap kumuh tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya, setiap yang dinilai informal tentu penggusuran adalah jawabannya. Namun, sedikit perbedaan dengan Bang Yos, Foke dibenarkan dengan kebijakannya pada penggusuran berdasarkan kampanye Jakarta “clean and Green”. Saat itu UU Tata Ruang No 26/2007 dikeluarkan yang diamanatkan masing-masing kota untuk mengakuisisi 30% ruang hijau. Target jakarta untuk menaikan ruang hijau dari 9% menjadi 13,9% dan menargetkan 30% ruang hijau di tahun 2030 membuat pemerintah kota merencanakana untuk mengusir lebih dari 15.000 penghuni liar di sekitar ruang publik. Ada dua besar penggusuran; Kolong Tol pada tahun 2007 dan Taman BMW pada tahun 2008, yang mempengaruhi lebih dari enam ribu keluarga (Kusno, 2011; Irawaty, 2012; Rukmana, 2015).

Usaha pemerintah untuk mendapatkan ruang hijau dengan menggusur kampung informal ditentang oleh LSM yang menyatakan bahwa tidak hanya orang miskin yang melanggar batas ruang hijau. Menurut laporan dari Urban Poor Consortium (UPC), zona hijau sebenarnya lebih banyak dipergunakan oleh mal, apartemen, perumahan mewah, lapangan golf dan pompa bensin.

Keberadaan kampung kota mulai mendapat angin segar saat pasangan Jokowi-Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta, pendekatan yang selalu menggunakan dikotomi legal dan ilegal sedikit berubah dengan mencoba melakukan pendekatan partisipatif.

Dengan mempromosikan Kampung Deret sebagai solusi untuk masalah kondisi kampung yang buruk, Jokowi memenangkan hati warga miskin kota.

Program kampung Deret yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan kampung, yang memiliki utama Persyaratan: legalitas kepemilikan lahan, untuk memenuhi syarat untuk program ini, warga kampung yang diperlukan untuk memberikan bukti kepemilikan lahan formal atau semi-formal. Dengan program ini, pemerintah Jakarta berjanji untuk memberikan sertifikat tanah bagi mereka yang telah menduduki sejenis sebidang tanah selama 20 tahun terakhir. Kampung deret di Petogogan dan Pekojan menjadi salah satu kampung yang telah dibangun.

Tidak berlangsung lama, Jokowi yang tadinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih sebagai Presiden Republik Indonesi pada tahun 2014, tentu jabatan Gubernur otomatis beralih kepada sang kolega yaitu Ahok.

Dibawah kepemimpinan Ahok pendekatan terhadap kampung dan permmukiman informal berubah drastis, penggusuran dan relokasi pindak ke rusunawa menjadi tawaran ahok kala itu. Terbukti dengan warga yang mendiami kampung di sepanjang Waduk Pluit dipaksa untuk pindah ke rusunawa Muara Baru.

Ditambah lagi dengan keberlangsungan  program Jokowi yaitu Kampung Deret yang dihentikan di bawah rezim Ahok, sejak saat itu program tersebut tidak didukung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan audit digambarkan bahwa banyak rumah yang dibangun melalui Program Kampung Deret berdiri di atas tanah negara, di daerah resapan air dan bahkan jalan umum, yang melawan hukum dan dengan demikian tidak dapat dibiayai oleh pemerintah.

Sepanjang kepemimpinannya, Ahok telah memimpin salah satu kampanye paling agresif tentang penggusuran dan bersaing dengan Sutiyoso, yang dikenal karena penggusuran brutal (Wilson, 2016). Kontroversi muncul bersama dengan cara Ahok diriwayatkan orang miskin dan bagaimana ia menarik dukungan dari kelas menengah untuk penggusuran, dimana aspirasi kelas menengah untuk kota tertib; bebas dari kemacetan lalu lintas yang mengerikan dan banjir.

Dibandingkan dengan Sutiyoso, Ahok berhasil dikenal dengan “program pemerintahan yang bersih”,  Ahok digambarkan sebagai orang ‘suci’ yang hanya bekerja untuk kepentingan warga Jakarta, termasuk orang miskin. Dia juga mempertahankan pemerintahan yang bersih dan membuang yang dianggap korup. Selama kepemimpinannya, banyak pejabat tinggi pemerintah Jakarta ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan gaya kepemimpinannya, Ahok menonjol dari gubernur sebelumnya, ia banyak mendapat dukungan dan juga dicetuskan sebagi orang yang dibenci oleh orang dengan gaya politik Indonesia kontemporer yang biasanya lekat dengan korupsi, kurangnya transparansi, dan inefisiensi (Hatherell & Welsh, 2017).

Babak Tambahan: Demi Masa Depan Kampung Kota

Konotasi negatif macam kumuh, menjijikan, kotor, dan sarang penyakit masih menyelimuti pemaknaan kampung kota hingga saat ini. Tentu saja sebenarnya tidak ada orang yang mau tinggal di lahan kesrakat, dan pasti semua ingin hidup di hunian yang layak.

Pendekatan secara teknokratik sudah berulang kali dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang di cap sebagai borok dari wajah kota, tapi hasilnya masih jauh dari kata sempurna, bahkan tak jarang menguras air mata hingga mereka yang terdampak menyebut ini adalah bentuk dari kejamnya Ibu Kota.

Seburuk apapaun kampung sejatinya ia tetap bagian dari sebuah kota, tidak etis jika menghapusnya begitu saja dari lansekap sebuah kota.

Mari kita duduk bersama, menyumbangkan apa yang benar-benar kita bisa dan kita tau demi terciptanya hunian layak tanpa harus membunuh kampung kota.

rsvp : hamhunianlayak04.eventbrite.com