Kota Kita Setelah 20 Tahun

Lebih dari 20 tahun lalu, bagi-bagi sembako adalah hal lumrah yang ditemui di kota, apalagi saat Krismon.

Namun, 20 tahun sesudah reformasi, kita masih bagi-bagi sembako dengan cara-cara yang memakan korban.

Padahal, dalam 1 dekade ke belakang, ekonomi Indonesia selalu tumbuh pada kisaran 5-6%.

 

Tapi kemana pertumbuhan ekonomi kita dan kota? Mengapa sembako itu aikonik? Ia mulai sebagai solusi sementara masuk akal di masa krisis. Kini ia menjadi perilaku standar dalam kegiatan amal dan politik. Dan tiap kali kegiatan demikian tetap diramaikan oleh banyak yang antri. Kami tidak yakin tingkat kemiskinan kita masih sama dengan tingkat di masa krisis 1997-1998. Namun, sembako telah menjadi suatu praktik simbolis kedermawanan di satu pihak, dan di pihak lain tindakan simbolik partai politik untuk menyatakan simpati kepada “wong cilik”, kalaupun bukan untuk menyuap untuk mendapatkan suara di pemilu dan pilkada.

Melalui aikon sembako ini kita dapat menyangka, bahwa meskipun mungkin kemiskinan tidak separah 20 tahun lalu, praktik baru dari masa krisis menjadi semacam kebiasaan baru dalam menunjukkan kedermawanan dan menjadikan politik pemilu-pilkada menjadi transaksional. Dan kita pun bisa jadi sadar, walaupun kondisi ekonomi makro Indonesia bisa jadi sudah pulih pasca krisis ekonomi, tetapi tidak untuk kondisi kesenjangan ekonomi kita.

Bahwa praktik seperti itu masih terjadi setidaknya menunjukkan bahwa cita-cita reformasi yang lebih luhur belumlah tercapai: Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang lebih bersifat struktural, bukan karikatif; serta demokrasi yang didasarkan pada kesadaran mendalam tentang perlunya perubahan mendasar, bukan sekedar transaksional jangka pendek.

Di tahun 2012, kami, Rujak Center for Urban Studies, menyusun dan menerbitkan buku berjudul Kata Fakta Jakarta. Buku ini dimaksudkan sebagai bantuan untuk mengingat peristiwa yang selama dasawarsa terakhir membentuk Jakarta seperti sekarang. Ia tidak pernah lengkap, dan terbuka untuk ditambahi dan diperbaharui.

Saat menyusun Kata Fakta Jakarta, kami sadar bahwa kota adalah suatu produk peradaban manusia yang terbesar. Dan buku ini membantu kita membangun kota dengan sadar, bahwa segela sesuatu terkait dalam kontinum waktu dan ruang. Setelah buku inipun diterbitkan ada begitu banyak kejadian yang terjadi. Memang Jakarta mencengangkan karena kecepatan dan besaran perubahannya tiap saat.

Secara historis, kampung kota yang informal kerap hidup berdampingan dengan permukiman formal. Pasca Krismon pun, tanah terlantar digunakan untuk menghadapi situasi kritis saat banyak pengangguran akibat kehilangan pekerjaan. Banyak diantara mereka, termasuk dari dalam kota memanfaatkan tanah terlantar, seperti bantaran rel kereta api, kolong jembatan hingga bantaran sungai. Pemanfaatan tanah tersebut diamini oleh negara dan diatur secara informal. Tanah yang didiami hingga menjadi kampung tersebut tak hanya tanah negara tapi juga mencakup lahan swasta.

Perubahan yang demikian cepat dan besar tentunya memakan korban, dan tentu saja korban selalu pihak yang lemah, terutama dari segi ekonomi, dalam hal ini warga yang tinggal di kampung, baik kampung kota yang terbentuk pasca krismon maupun kampung kota lama. Perubahan dalam kota biasanya terpicu dan terjadi atas nama pembangunan dan investasi, yang selalu membutuhkan lahan. Akhirnya kampung-kampung yang dianggap informal itu digusur oleh pemerintah, terutama jika lahan-lahan yang dimaksud hendak dikembangkan oleh investor.

Tahun 2002 mencatat kenaikan penggusuran hampir 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Yang tergusur mulai dari kampung di Bantaran Kali Angke, Kapuk Poglar, Pejagalan, Penjaringan, Cilandak hingga Ragunan dan Mangga Dua. Setidaknya ada 3 pola penggusuran yang terjadi yaitu pembakaran pemukiman yang akan digusur, penggusuran paksa atas permintaan pemilik modal hingga penggusuran paksa secara tiba-tiba. Penggusuran ini dilakukan demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak yang didapatkan dari pembangunan sentra bisnis dan apartemen. Padahal penggusuran paksa adalah pelanggaran HAM berat, seakan mengabaikan salah satu capaian tertinggi Reformasi yaitu Undang Undang no 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan tergusurnya kampung secara sistematis dan brutal, sesungguhnya menyimpan api dalam sekam sekaligus menjaga semangat perlawanan kaum miskin kota.

Ternyata makin kemari, penggusuran paksa pun makin parah, baik secara jumlah korbam hingga metode. Selama kurun waktu 20015-2017  Jakarta mengalami penggusuran yang juga mengagetkan karena mengingkari salah satu cita-cita reformasi yang sebenarnya sudah dilembagakan, yaitu setidaknya dari segi prosedural. Tentara seharusnya tidak dilibatkan. Prosedur dan seharusnya dipatuhi. Hak Asasi Manusia seharusnya dihormati.

Cita-cita reformasi yang tidak terlembagakan, dan mungkin juga hanya berupa harapan yang diam-diam saja karena dianggap “wajar” bagi bangsa mana saja tanpa harus diujarkan, malah makin jauh dari pemenuhan: Hak rakyat atas hunian layak.

 

Reformasi, pada konteks saat kejadiannya, yaitu pada akhir tahun 1990an, bagaimanapun mengandung harapan melawan neoliberalisme yang sudah mencapai puncaknya pada saat itu. Dampak neoliberalisme yang kini, dua puluh tahun kemudian, sangat terasa justru adalah pada kesenjangan yang makin melebar dalam hal ekonomi, dan antara peningkatan harga rumah dan peningkatan penghasilan. Tentu saja peningkatan harga rumah selalu lebih besar daripada peningkatan penghasilan. Peningkatan harga lahan (saja) di Jakarta adalah 10 hingga 15% per tahun. Sementara di beberapa lokasi di Surabaya bisa meningkat hingga 20% per tahun. Peningkatan penghasilan penduduk Jakarta tak mampu melebihi 10% per tahun, kecuali mungkin sekitar 2- 5% pimpinan perusahaan.

Jargon-jargon semacam “Senin Harga Naik” menjadi hal lumrah, terutama di Jakarta. Namun sebetulnya hal seperti itu tidak boleh dijadikan lumrah, seakan-akan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tanpa ada kontrol negara sedikitpun. Pada akhirnya, neoliberalisme menjadi pendorong transformasi tata guna lahan di Jakarta dan periurban Jakarta (Bodetabek) secara masif, yang seluruhnya terjadi pasca Reformasi.

Krisis Finansial Asia memang menyebabkan berhentinya hampir seluruh proyek real-estat di Jabodetabek. Sebagian besar developer kelas kakap berhasil menyelesaikan hutang mereka sekitar 10 tahun pasca Krisis. Developer kini siap membangun kembali dan kelas menengah Indonesia pun menggeliat dan bertumbuh. Otonomi daerah membuat para developer tersebut berurusan langsung dengan pemerintah daerah, dan developer pun telah mengetahui bagaimana caranya mempengaruhi pemerintah daerah melalui jejaring informal dengan politikus dan elit, sambil memberikan mimpi pada kelas menengah akan “World Class City”, terlepaskan dari berbagai kekacauan yang masih terjadi di Jakarta.

Developer kelas kakap yang ada dari sebelum masa Reformasi dan anak emas era Suharto, sesungguhnya mereka tetap ada dan berpengaruh hingga saat ini, malah berkelindan dengan elit politik yang lama maupun baru. Bahkan menteri di bidang perumahan pertama di Indonesia sekarang menjadi Presiden Direktur Agung Podomoro. Saat Wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan program 1000 tower dan 1 juta tahun 2009, yang diajak kolaborasi saat itu adalah para developer besar. Tujuan dari program adalah untuk menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat kelas menengah perkotaan. Namun pada akhirnya, program tersebut “dibajak” oleh developer dan sasarannya dibelokkan serta justru menjadi bahan spekulasi dan finansialisasi.  

Dalam kabinet terakhir, bidang perumahan rakyat hanya diurus dua direktorat jenderal sebagai bagian dari satu kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA). Pada puncaknya, bidang perumahan mencapai tingkat kementerian tersendiri (Kementerian Perumahan Rakyat, 2009-2014). Meletakkan urusan perumahan rakyat di bawah kementerian pekerjaan umum (!) adalah kemunduran konseptual yang mendasar yang dilembagakan. Tidak mengherankan tidak ada pencapaian signifikan dalam bidang perumahan.

 

Kota-kota kita mencapai banyak hal dalam pembangunan infrastruktur sesudah demokratisasi dan otonomi daerah 20 tahun. Tapi tentu saja yang harus menjadi ukuran pencapaian bukan hanya jumlah infrastruktur yang dicapai, melainkan dampaknya terhadap hal lain, misalnya pertumbuhan ekonomi dan tentu saja pemerataannya serta keadilan sosial secara luas. Dalam kesadaran mutakhir, pemulihan dan peningkatan kelestarian alam semestinya juga menjadi ukuran dari dampak pembangunan infrastruktur.

Kota-kota kita juga makin menjadi panggung kekerasan dan tontonan pameran hasilnya. Perbedaan-perbedaan pandangan menyalurkan dirinya ke dalam ruang-ruang kota dengan konflik-konflik yang seringkali tidak ditengahi. Ruang-ruang publik kita pun dipagari, dimulai dari pemagaran Taman Monas 2002, yang membatasi akses publik mencapai ruang publik yang begitu penting saat Reformasi 1998. Dan berlanjut pada berbagai macam pembatasan akses pada ruang publik, yang terkadang memakai kedok renovasi atau revitalisasi ruang publik, seperti contohnya saat renovasi Bundaran Hotel Indonesia.

Dalam dua puluh tahun terakhir juga muncul banyak hal-hal baru yang tidak kita duga sama sekali di tahun 1998. Misalnya angkutan umum berbasis daring. Maka persoalannya bukan kaitannya langsung dengan reformasi. Namun, betapa kacaunya situasi yang terjadi mencerminkan bahwa dalam kehidupan perkotaan kita, reformasi tidak (belum?) menghasilkan kemampuan antisipasi dan kemampuan regulasi yang cepat tanggap. Bukankah kita berharap demokratisasi sebagai cara juga untuk meningkatkan kapasitas dan ketanggapan pembuatan kebijakan serta regulasi, termasuk pada hal-ha baru yang tiba-tiba datang menimpa. Jangan heran, hal-hal baru akan makin banyak dan cepat datang. Reformasi melalui demokratisasi tidak seharusnya menghasilkan kepandaian berdebat semata, melainkan kepandaian menghasilkan kebijakan bersama yang bermutu dan tepat waktu.

 

Memang , neoliberalisme tidak melulu mewabahi Jakarta. 5 tahun setelah Reformasi, Di Jakarta lahir infrastruktur transportasi terjangkau dan terintegrasi, setelah menyaksikan babak belurnya berbagai sistem dan perusahaan bus yang lampau akibat hilangnya berbagai subsidi pasca krismon. Selama hampir 15 tahun, kita menyaksikan pertumbuhan Transjakarta yang mulai dari 1 koridor di tahun 2004 menjadi 150 rute di tahun 2018, dan bahkan melayani 500.000 perjalanaan/hari. Ada rute Transjakarta 24 jam, ini sungguh sesuatu yang langka terjadi pada sistem transportasi publik kota. Sistem Trans yang berbasis bus ini tidak hanya ada di Jakarta, tapi mulai terintis juga di Yogyakarta, Semarang dan Solo.

Harapan lain juga ada pada sebagian warga kota yang semakin aktif dan tetap konsisten dalam menuntut hak atas kota, terutama di berbagai kota besar. Urban Poor Consortium melahirkan berbagai jaringan rakyat miskin kota di Jakarta, Surabaya, Lampung, Porong, Kendari hingga Makassar, dan Yogyakarta. Di Jakarta sendiri, di tengah periode peningkatan penggusuran paksa, kaum miskin terorganisir dan terhubung dengan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya untuk sama-sama memperjuangan hak (kaum miskin) atas kota, terutama hak atas hunian layak.

Memang ada masa ketika gerakan itu kuat maupun lemah, bahkan ada yang hilang. namun gerakan tersebut terus ada dan mengalami proses pembelajaran terus menerus. Berbagai kontrak politik terjadi, kaum miskin sering diingkari janjinya serta hanya dilihat sebagai komoditas politis, namun tidak menjadikan sebagian darinya maupun orang-kelompok yang berjuang disitu untuk langsung apatis dan menyerah. Disini juga heroisme perorangan melebur menjadi organisasi dan jejaring, dengan kesadaran bahwa perubahan hanya bisa dicapai melalui pengorganisasian warga yang kuat, berpengetahuan dan secara bersama-sama. Ini adalah modal baik untuk membawa perubahan di kota, dan tantangan 20 tahun kedepan, bagaimana membuatnya terus relevan dan menyala serta memastikan perubahan struktural dan mendasar di kota. Aliansi dan strategi macam apalagi yang harus dibentuk?

 

Melihat 20 tahun ke belakang, untuk menatap masa depan. Sesungguhnya begitu banyak hal-hal yang tak terjawab dan tidak selesai di 20 tahun sebelum, sehingga membawa beban yang lebih berat bagi generasi berikutnya. Sementara generasi baru, tak hanya membawa beban serta produksi kesalahan masa silam, mereka pun harus menjawab tantangan baru seperti perubahan iklim. Apakah 20 tahun kedepan kita akan gagal lagi?

Seharusnya dengan krisis-krisis yang makin nyata yang direpresentasikan dengan jurang kesenjangan yang melebar, lingkungan hidup, hingga perubahan iklim, kita harus bersama-sama menghasilkan dan melaksanakan agenda perubahan yang lebih berani dan mendasar. Ini saatnya.

Ketimpangan pada permukiman di pesisir (Foto oleh Irwan Ahmett di Ziarah Utara Jakarta)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *