PENATAAN KAMPUNG KOTA OLEH WARGA DAN UNTUK WARGA: PRESS RELEASE DISKUSI “Tantangan Pembangunan Kawasan Kumuh DKI Jakarta”

Penulis : Rahmadi Fajar Himawan . Mahasiswa Universitas Indonesia . Jurusan Sosiologi

Dilatarbelakangi oleh kepedulian terhadap isu penataan kampung kota, alumni Jurusan Teknik Sipil UGM (Universitas Gadjah  Mada) Yogyakarta, menyelenggarakan diskusi internal bertajuk “Tantangan Pembangunan Kawasan Kumuh DKI Jakarta” pada 6 Maret 2018 di restoran Madame Delima Jakarta Pusat. Menurut moderator diskusi, peran alumni Jurusan Teknik Sipil UGM perlu diberdayakan dalam mengfasilitasi infrastruktur perkotaan. Hasil diskusi tersebut diharapkan rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta di masa mendatang.

Seperti telah dinyatakan moderator dalam diskusi tersebut, bahwa “kekumuhan tidak semata perkara fisik, namun juga perilaku,” diskusi kemudian berjalan untuk memahami berbagai aspek dalam penataan kampung kumuh. Diskusi tersebut mengundang Arief Sabaruddin, Elisa Sutanudjaja (Rujak Center for Urban Studies), Yayat Supriyatna, Izzul Waro, Soemarsono (warga penghuni Kampung Deret, Jakarta), dan Heru Dewanto sebagai fasilitator diskusi untuk memberikan perspektif berbeda terhadap usaha penataan kampung kumuh dalam diskusi.

Secara general, keempat pembicara menekankan signifikansi aspek manusia, terutama penempatan warga perkampungan di posisi stakeholder, dalam rangka mencapai penataan kampung kota yang dianggap ‘berhasil.’

“ Kondisi ‘kumuh’ dianggap baik-baik saja oleh masyarakat. Jangan sampai hal tersebut justru membentuk karakter yang menerima (kondisi kumuh),” ujar Arief. Proyek penataan kampung di Petogogan diambil sebagai contoh. Menurut Arief, banyak kendala di lokasi proyek yang pada akhirnya diselesaikan dengan pendekatan pemberdayaan. Kunci keberhasilan proyek tersebut, menurut Arief, adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat. Selain melalui sosialisasi dan pembinaan, menjalin relasi dengan tokoh masyarakat setempat dan pemberdayaan industri lokal memiliki arti penting untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam penataan tempat tinggal mereka. “Keberhasilan penataan kampung juga didukung oleh trust masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Arief.

Elisa Sutanudjaja hadir dengan memperkenalkan peran Rujak Center for Urban Studies dalam membantu penataan kampung kota. “Rujak memiliki jaringan dengan gerakan serupa di beberapa kota seperti Makassar, Surabaya, Jogja, Solo, dan banyak mengfasilitasi advokasi penataan kampung pada warga kampung kota,” ujar Eliza. Hak atas atas hunian layak, sebagai salah satu butir dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), disertai indikator keberhasilan Sustainable Development Goals (SDGs), mendasari kinerja Rujak. Menurut Eliza, penggusuran paksa yang banyak dilakukan oleh pemerintah merupakan pelanggaran HAM. Persoalan lain adalah fakta bahwa 30% rumah di perkampungan adalah rumah sewa. “Jika perkampungan digusur, tidak ada lagi rumah terjangkau,” ujar Eliza, yang memperhatikan bahwa  di lahan bekas penggusuran justru dibangun apartemen ataupun kompleks perumahan. Advokasi yang dilakukan oleh Rujak, menurut Eliza, menjawab permasalahan tersebut dengan banyak melakukan negosiasi hak atas tanah. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan usaha advokasi.

Selain pemberdayaan komunitas dan komunikasi antar pihak yang berkepentingan, kesiapan masyarakat juga penting dalam mendukung usaha penataan kampung kota. Hal ini digarisbawahi oleh Yayat, yang memperhatikan bahwa dampak relokasi perkampungan yang paling jelas terlihat dari ketidaksiapan masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada pemiskinan masyarakat itu sendiri. Yayat menyebutkan beberapa permasalahan yang dialami oleh masyarakat di situs relokasi; kebiasaan  menunggak uang sewa dan tagihan air; peningkatan ongkos transportasi dan tagihan listrik. Proyek relokasi, menurut Yayat seharusnya diikuti dengan sinergi bersama beberapa pihak, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang menjadi sasaran proyek relokasi.

Untuk melengkapi berbagai masukan yang diajukan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, Soemarsono, warga Kalibaru, Kecamatan Cilincing, yang menjadi penghuni Kampung Deret, membagikan pengalamannya sebagai warga yang menjadi sasaran penataan kampung kota di DKI Jakarta kepada segenap peserta diskusi internal. Soemarsono, yang pernah menjabat sebagai ketua RW (Rukun Warga) di Kalibaru, bersama warganya pernah mengusulkan penataan sanitasi. Oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Soemarsono dan warga lainnya dijanjikan penataan kampung: ketika warga kampung telah menerima sosialisasi penataan kampung, janji tersebut sempat menemui kendala dikarenakan surat perjanjian sempat hilang dari Pemda DKI Jakarta. Soemarsono juga menyatakan bahwa rencana penataan kampung dari Pemda DKI tidak memasukkan Pos RW – menurut Soemarsono, Pos RW merupakan situs vital bagi warga kampung dikarenakan kegunaannya bersifat multifungsi, mulai dari pusat rembuk warga hingga lokasi Posyandu. “Warga saya rindu kebersamaan,” ujarnya. Hal yang kini tengah diusahakan Soemarsono setelah menjadi penghuni  Kampung Deret adalah membina hubungan dengan organisasi kemasyarakatan untuk membangun suatu sistem ekonomi warga yang berorientasi untuk kesejahteraan warga. “Setidaknya warga jadi tidak perlu menunggak (tagihan) listrik,” tandas Soemarsono.

Diskusi berjalan dengan mengalirnya tanggapan peserta diskusi terhadap masukan dari para narasumber. Dengan logika pembangunan secara bottom-up yang kuat mewarnai rekomendasi para narasumber, peserta diskusi mengsepakati paradigma bahwa teknisi perlu menjadi social engineering di saat bersamaan. Menurut peserta diskusi, advokasi suara masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Elisa dari Rujak, perlu untuk menjadi landasan kerja birokrat di DKI Jakarta ataupun daerah perkotaan lainnya. Akan tetapi, selain menaruh arti penting pada HAM, pemahaman akan regulasi peraturan dan revisi kebijakan juga diperlukan dalam penataan kampung kota. Di akhir diskusi, peserta diskusi menyepakati untuk melakukan tindak lanjut yang lebih konkrit terhadap pihak-pihak terkait dalam usaha penataan kampung kota, terutama rencana melakukan kontak langsung dengan Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *