Melihat Pembangunan Kota Sebagai Risiko

Penulis : Ezi Zulkarnain . Mahasiswa Universitas Brawijaya  . Jurusan Sosiologi

Sedikit berefleksi, pembangunan pada konteks saat ini tampaknya masih jauh dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, seolah-olah hanya berorientasi pada ekonomi. Pada prosesnya, pelaku pembangunan hanya memikirkan bagaimana pembangunan yang dilakukan dapat terlaksana dan hanya untuk memenuhi unsur modal dan keuntungan. Namun, prosesnya seringkali mengabaikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan, seperti halnya masalah tata ruang kota atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan semacamnya.

Banyak fenomena pembangunan di perkotaan, khususnya DKI Jakarta yang pada saat ini memang lebih memusatkan perhatian kepada manusia atau sangat antroposentris, bukan lagi pada lingkungan yang menjadi pusat dari pembangunan itu sendiri. Hal itu semakin kuat dengan banyaknya gedung-gedung bertingkat, pemukiman padat, dan pembangunan reklamasi pulau seperti di Utara jakarta serta masih banyak lagi pembangunan yang lain yang secara jelas mengesampingkan aspek lingkungan (Wiryono, 2017). Lingkungan perlu diakui keberadaannya karena menyangkut dengan kehidupan manusia ke depannya. Jika lingkungan itu hancur, maka manusiapun menjadi tidak berdaya.

 

Sumber sindonews pada tahun 2017

Pada konteks pembangunan kota di DKI Jakarta dapat dilihat melalui skema Ulrich Beck tentang “masyarakat berisiko”. Beck menyamakan masyarakat industri sebagai “masyarakat berisiko” lewat pengamatannya tentang adanya penyusunan kelas-kelas sosial dan peng-individualisasian. Meski, risiko dan bahaya bukanlah suatu sinonim, namun keduanya memiliki hubungan tersendiri. Risiko dapat dipahami sebagai suatu akibat yang bisa dikendalikan oleh manusia atau aktor, sedangkan bahaya merupakan sesuatu yang sudah pasti tidak dapat dikendalikan atau dikontrol oleh manusia (Beck, 2015). Beck menjelaskan risiko adalah sesuatu yang tidak terlihat atau invisible karena baru dapat disadari manusia setelah terjadinya bencana (bersifat jangka pangjang).

Skema Beck menjadi relevan ketika pembangunan yang tidak diimbangi dengan aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti kebutuhan air bersih, ruang terbuka hijau, daerah resapan air dan lain-lain hanya akan menimbulkan risiko ekologis, seperti krisis air bersih, resiko tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

sumber foto dari Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya

Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan sangat dibutuhkan agar masyarakat akan tetap hidup secara “utuh”. Secara utuh yang dimaksud adalah dari aspek mata pencaharian, tempat tinggal, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat akan terus terjaga.

Tata ruang kota menjadi penentu bagaimana manusia dan lingkungannya memiliki hubungan yang harmonis. Masyarakat atau pelaku pembangunan yang lain harus memahami peraturan tentang ketataruangan di dalam RTRW yang menjelaskan bahwa diperlukan adanya pengendalian pembangungan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, pembangunan yang dilakukan perlu mencermati bagaimana potensi atau dampak yang akan terjadi ketika pembangunan itu berlangsung. Persoalan RTRW juga memang terkadang bersifat politis juga. Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai RTRW juga sebenarnya tergantung konteks politik yang sedang terjadi, artinya pada konteks politik tertentu juga akan menentukan kebijakan dan realitas yang berbeda pula.

Kemudian pada konteks analisis dampak lingkungan (AMDAL), secara definitif merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting bagi suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraannya (Mukono, 2005). AMDAL sendiri memiliki tujuan untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup, sekaligus mengurangi risiko bencana. Namun, AMDAL juga tidak hanya berbicara mengenai lingkungan secara fisik saja, melainkan juga mencakup masalah lingkungan sosial-budaya dari masyarakat.

 

Secara logika hukum sebenarnya AMDAL menjadi ‘benteng’ dari kelestarian lingkungan dari aktivitas pembangunan yang merusak. Namun di sisi lain, secara fungsional AMDAL juga dijadikan sebagai syarat atau sejenis lisensi bagi para pelaku pembangunan dalam perizinan mendirikan suatu bangunan dan usaha melalui berbagai jenis cara, semacam untuk normalitas saja.

 

Masalah tata ruang kota dan analisis dampak lingkungan menjadi suatu komponen yang sangat penting dalam konteks pembangunan kota. Hal itu sangat memungkinkan akan meminimalisir potensi-potensi kerusakan atau bencana  ekologis yang terjadi pada lingkungan, serta risiko-risiko yang dihadapi masyarakat. Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan saat ini tidak hanya dinikmati dalam jangka waktu pendek saja, namun memiliki harapan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, sehingga harus dijaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

Beck, U. (2015). Masyarakat Beresiko (Risk Society): Menuju Modernitas Baru. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Mukono, H. J. (2005). KEDUDUKAN AMDAL DALAM PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT). JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN, VOL. 2, NO. 1, 19-28.

Wiryono, S. (2017, March 23). Sederet Dampak Buruk Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta. Retrieved from www.republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/03/23/on975w282-sederet-dampak-buruk-reklamasi-pulau-di-teluk-jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *