Memastikan Prinsip Leave No One Behind dengan Melibatkan Posisi serta Peran Kelompok Rentan dan Tertinggal

Penulis : Aulia Rizky Safirah. Mahasiswa Sosiologi. Universitas Negeri Jakarta

Pembangunan di Indonesia memang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi negeri ini memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 30% – 35% pulau yang berpenghuni, sehingga ketimpangan dalam pembangunan masih sering dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. SDGs (Sustainable Development Goals) yang lahir setelah berakhirnya masa periode program MDGs (Millennium Development Goals) di akhir tahun 2015 diharapkan untuk lebih menjangkau kepada kelompok yang rentan tertinggal dalam pembangunan baik dari proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Dalam Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2016 oleh United Nations Statistics Division dijelaskan bahwa untuk merealisasikan agenda SDGs yang akan berakhir pada tahun 2030, mereka menghimbau agar negara-negara anggota memenuhi hak seluruh masyarakat melalui capaian SDGs serta untuk menjangkau kepada yang paling tertinggal dahulu. Di dalam laporan tersebut mereka menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut, yaitu anak kecil, anak muda, orang dengan disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, lanjut usia, masyarakat adat, pengungsi, dan migran. Bahkan kelompok rentan seharusnya diprioritaskan, seperti yang dilansir dalam UN News pada 13 Januari 2016, Jan Eliasson, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa inklusivitas universal dari Agenda 2030 untuk SDGs adalah sebuah keharusan etis sehingga muncullah slogan ‘No-one left behind’ yang selayaknya harus dijadikan acuan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Dalam  Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2018, terdapat pembahasan mengenai prinsip Leave No One Behind dengan melibatkan kelompok rentan dan tertinggal. Dengan menghadirkan perwakilan dari KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) dan PEREMPUAN AMAN (Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), diskusi ini memberikan informasi mengenai posisi kelompok rentan dalam SDGs di Indonesia. Secara garis besar, para narasumber menjelaskan bahwa dalam suatu kelompok rentan tertinggal yang sedang mengalami masalahnya sendiri akan selalu ada perempuan yang berada pada lapisan ketidakadilan paling bawah. Hal tersebut karena subordinasi yang terjadi pada perempuan khususnya bagi perempuan dalam kelompok rentan seperti masyarakat adat. Banyak dari perempuan adat yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun kampung, serta adapula penyingkiran identitas diri yang dialami perempuan adat.

Adapula indikasi ketertinggalan yang terjadi pada kelompok rentan antara lain data dan konsep/definisi. Indri Oktaviani sebagai perwakilan KPI menyampaikan bahwa data terkait kelompok rentan tertinggal masih belum jelas, contohnya pada jumlah korban perkawinan anak yang tidak pernah disebutkan melainkan yang tersebar hanyalah informasi mengenai peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan saja. Masalah ketidakpastian data mengenai korban perkawinan anak tersebut biasanya dikarenakan oleh pembatasan pencatatan oleh BPS yang membatasi umur di bawah 15 tahun, banyak pula pernikahan anak yang dilakukan secara nikah sirih sehingga tidak terlapor dan tercatat oleh negara. Indikasi lainnya yaitu pada konsep dan definisi. Bagi kelompok rentan tertinggal, masih ada beberapa konsep atau definisi yang belum jelas atau dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, yaitu pada definisi dari sunat perempuan yang sering dipraktikan di beberapa daerah. Tidak ada definisi jelas untuk konsep sunat perempuan di Indonesia sehingga terjadi kekeliruan oleh masyarakat akan konsep ini. Data dan konsep/definisi tersebut saling berkaitan, sehingga konsep awal, peta data, cara penghitungan akan sulit diukur termasuk indikator pencapaian. Dampaknya, dokumen yang disusun oleh pemerintah belum cukup menjawab kebutuhan individu, kelompok, maupun populasi rentan tertinggal di Indonesia.

Kelompok Rentan dan Tertinggal menurut KPI

Bagi perempuan adat terdapat tantangan integrasi yang dialami sebagai kelompok rentan tertinggal. Devi Anggraini sebagai Ketua Umum PEREMPUAN AMAN menyampaikan bahwa perempuan adat menghadapi tantangan integrasi yang berasal dari dalam dan luar kelompok mereka, yang pertama yaitu ketidakpercayaan diri perempuan adat akibat tidak memiliki kesempatan untuk membangun interaksi dengan pihak-pihak lain, kemudian adanya keterbatasan informasi misalnya mengenai SDGs serta bahasa SDGs yang tidak mudah dimengerti perempuan adat dan menjadi systemic barrier.

Selain itu dijelaskan pula oleh kedua organisasi tersebut terkait peran kelompok rentan dalam pelaksanaan SDGs, seperti pelibatan kelompok rentan dalam penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) dan RAN (Rencana Aksi Nasional). Diharapkan pelibatan kelompok rentan ini mampu memberikan kontribusi pada pelaksanaan SDGs serta meningkatkan kapabilitas kelompok rentan tertinggal itu sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *