Temuan Terbaru Kajian Ketimpangan Sosial dan Gender : Dari Ketimpangan Politik di Indonesia dari Perspektif Gender sampai dengan Ketimpangan yang Terjadi di 3 Daerah di Indonesia

Penulis : Ana Tria Purnama. Mahasiswa Sosiologi. Universitas Negeri Jakarta

Saat ini pembangunan di Indonesia semakin berkembang. Pemerintah berusaha melakukan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah di Indonesia. Pembangunan tidak hanya pada infrastruktur saja, tetapi juga untuk meminimalisir ketimpangan yang terjadi. Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) melakukan penelitian yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan politik di Indonesia. Hasil penelitian Tim LIPI terhadap ketimpangan ekonomi dan politik di Indonesia disusun dari berbagai rezim pemerintah yang terjadi. Dimulai dari masa orde baru, persoalan terbesar yang ada dan dihadapi masa itu mengenai distribusi kekayaan negara yang tidak berimbang. Mantan Presiden Indonesia Soeharto sempat berusaha menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani ketimpangan yang terjadi di desa maupun kota, permasalahan antara pribumi dan non pribumi.

Di era reformasi, kesenjangan antar wilayah dan sentralisasi menjadi masalah yang cukup pelik. Mangacu pada masalah tersebut, ada beberapa upaya pemerintah masa kini yang dilakukan, yaitu mengeluarkan aturan mengenai desentralisasi yang diwujudkan melalui UU No.29 tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui UU No 32 tahun 2004. Tetapi munculnya kebijakan formal ini justru menimbulkan ketimpangan yang baru lagi. Di Era Jokowi ini terdapat usaha untuk meminimalisir ketimpangan melalui berbagai pembangunan infrastruktur sebagai bentuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

Meskipun terdapat berbagai upaya politik yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi, namun ketika ditelaah lebih lanjut terdapat indikasi permasalahan dibidang politik dari perspektif gender. Apabila dilihat dari perspektif gender, terlihat bahwa adanya pengabaian peran perempuan dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan. Sehingga berimplikasi pada proses demokrasi tidak berjalan secara efektif.

Secara struktural adanya pikada langsung memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perempuan berkiprah di bidang politik dan ruang publik. Hal ini menjadi pencapaian bagi perempuan serta membuka ruang ramah bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen, yang biasa didominasi oleh laki-laki. Apabila dilihat dari perspektif politik, pengabaian terhadap perempuan menandakan gejala defisit dimana dapat kurangnya peran perempuan. Seharusnya perempuan dilibatkan pada berbagai sektor, agar meminimalisir ketimpangan yang terjadi.

Pembahasan mengenai ketimpangan politik dan gender sangat erat kaitannya dengan permasalahan stratified democracy. Maknanya, perempuan mampu terlibat dalam proses politik hanya didasarkan pada posisi kelas sosial dan keterlibatannya pada dinasti politik. Masalah demokrasi di Indonesia juga disebabkan oleh beberapa kalangan oligarki yang memainkan politik elektoral melalui modal yang dimilikinya.

Salah ilmuan dari Amerika Serikat, Winters mengatakan bahwa pada tahun 2011 ada  43 ribu orang-orang terkaya di Indonesia mewakili <1 persen dari 1 persen populasi Indonesia memiliki total kekayaan yang setara dengan 25 persen GDP Indonesia. Sementara 40 orang terkaya memiliki total kekayaan yang setara dengan <10 persen GDP. Pada tahun 2012 jumlah miliarder Indonesia melampaui Jepang. Indonesia juga memiliki jumlah miliarder per kapita yang lebih besar dibandingkan Tiongkok dan India. Jadi, kondisi ekonomi memengaruhi ketimpangan.

Hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki hubungan yang kuat dengan jumlah perempuan yang menjadi kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Bahwa jumlah perempuan yang menjadi kandidat kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki banyak universitas dan tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa.

Hasil ketimpangan di 3 daerah di Indonesia

Sedangkan hasil dari penelitian TIM INFID mengenai ketimpangan di tiga daerah, yakni Pangkep, TTS (Timur Tengah Selatan), dan Dompu diawali dengan pengertian ketimpangan sosial yang bermakna adanya ketidakmerataan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Ini memberikan gambaran adanya perbedaan rata-rata sumber daya dalam berbagai kelompok sosial di masyarakat. Dalam penelitian ada sekitar 10 ranah yang menjadi sumber ketimpangan sosial di Indonesia, yaitu kesehatan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, penghasilan, harta benda yang dimiliki, rumah/tempat tinggal, pendidikan, kesejahteraan keluarga, hukum, keterlibatan dalam politik, dan lingkungan tempat tinggal. 10 ranah ini dijadikan alat ukur melihat ketimpangan di Indonesia. Hasil survei menunjukan persertase ketimpangan di tiga  daerah di Indonesia yang terbesar yakni 72,6 % pada ranah penghasilan dan terendah pada 39% ranah kesehatan. Pada hasil penelitian ini ketimpangan yang terjadi mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,4%.

Dari hasil indeks ketimpangan di tiga daerah tersebut, TTS (Timor Tengah Selatan) memiliki angka ketimpangan terbesar. Ketimpangan pada ranah penghasilan vs UMP(Upah Minimum Pekerja) pada tahun 2018 TTS masih menduduki angka paling tinggi dibanding ranah ketimpangan yang ada.

Sedangkan hasil dari ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di tiga wilayah menurut warga, yakni TTS (Timor Tengah Selatan) sekitar 79% sedangkan di Pangkep hanya 1%. Di wilayah Dompu sendiri sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan, yang ditunjukan melalui angka ketimpangan terbesar, yakni diskriminasi terhadap sunat perempuan dengan angka 80% sedangkan angka rendah, yakni kekerasan terhadap perempuan di ruang publik. Sedangkan di wilayah Pangkep diskriminasi terjadi pada perempuan bekerja sekitar 32%, dan angka terendah yakni kekerasan terhadap perempuan di ruang pribadi/rumah sekitar 52%. Penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan lamanya, dengan metode random sampling dan survey koesioner ke masyarakat dan diperkuat dengan wawancara oleh beberapa tokoh masyarakat setempat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *