Menggagas Alternatif Pembiayaan Perumahan Rakyat (#3)

Diskusi Mencari Pengadaan Perumahan Dengan Prinsip Keadilan. dengan narasumber yaitu Sunarsip The Indonesia Economic Intelligence, Taufiqurrahman DPRD DKI, Elisa Sutanudjaja Rujak Center for Urban Studies, Charlie LBH Jakarta dan M.H Yudhistira dari Universitas Indonesia.

Tulisan Lanjutan Diskusi ke-3 Ham Hunian Layak

“Menarik melihat kenyataan yang terjadi pada sektor hunian di kampung kota, terutama kampung di Jakarta. Selama ini kampung kota telah menampung kantung-kantung urbanisasi baik pada level masyarakat informal mau pun masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat menghuni. Fenomena kampung kota memang secara spasial dekat dengan pusat kota, sehingga keberadannnya lebih terjangkau atau bagi mereka yang kurang mampu dapat menyewa dengan biaya terjangkau .”Tutur Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, pada diskusi bertajuk “Mencari Pengadaan Perumahan dengan Prinsip Keadilan.”

Lebih lanjut menurut Elisa,  bahwa selama ini pemerintah lebih tertarik membangun rusun atau rusunami, padahal terdapat opsi yang sudah ditawarkan oleh warga kampung kota dalam mencari solusi hunian layak dan terjangkau, meski dalam hal ini, menghuni tidak selalu dikategorikan dengan kepemilikan namun secara substansial bahwa mereka dapat menghuni secara layak dan tetap  terjangkau.

Peluang ini setidaknya harus dilihat oleh pemerintah dan pemerintah seharusnya mampu bertindak dalam memberikan pelayanan dalam hal dokumen legal kependudukan bagi warga kampung kota dan bantuan fasilitasi lingkungan agar lokasi bermukim warga kampung dapat lebih baik dan sehat bagi penghuni baik mereka yang menyewa atau pun memiliki secara komunal.

Terkait dengan gagasan tersebut setidaknya kenyataan ini berangkat atas keprihatinan program bantuan yang kurang memberi inovasi atas hak hunian layak seperti hanya berpaku pada rusun atau pun rusunami, kadan tidak menjamin aksesibilitas kelayakannya.  Berdasarkan hasil press release dokumen World Bank yang menunjukan bahwa Indonesia akan melakukan program national affordable housing program dengan total pinjaman sebesar 450 juta US$ yang tersalur untuk pembiayaan perumahan berbasis tabungan yang tersalur melalui FLPP dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Namun kebijakan ini akan ini tidak diimbangi oleh inovasi pengadaan perumahan dengan menjangkau pembiayaan  alternatif berbasis komunitas seperti koperasi perumahan dan lainnya yang bersifat non-pasar modal perbankan.

Selain itu kita juga memiliki dinas UMKM (usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Kementerian Koperasi yang seharusnya dapat memfasilitasi pembiayaan perumahan berbasis komunitas. Setidaknya mereka dapat berperan sebagai “community fund” pembiayaan perumahan berbasis komunitas. Seringkali kita tidak pernah memandang kekuatan komunitas, namun dapat kita amati bahwa sebenarnnya keberadaan koperasi pembiayaan perumahan komunitas sudah ada namun keberadaaanya sedang terganjal  dan tersendat.

Ada pula konsep penguasaan lahan melalui community land trust sebuah strategi bermukim sebuah komunitas yang dilandasi prinsip bahwa perumahan merupakan asset bersama bukan berarti menghilangkan hak individual, namun seidaknya upaya kreatif demikian dapat terfasilitasi oleh pemerintah.

Pembiayaan berbasis komunitas diaplikasikan dengan mengintegrasikan program pemerintah dengan kondisi riil warga kampung kota dengan dasar prinsip yang sama yaitu mengembangkan hak bermukim secara adil. Selain itu pembiayaan komunitas dapat menjadi alternatif gagasan pembiayaan terhadap mekanisme pembiayaan yang selalu mengacu pada konsep “formal” yang ketat dalam menyeleksi konsumen, meski dengan dalih terciptanya keterjangkauan seluas-luasnya.

Pil pahit yang diterima dari pelajaran tragedi 2005 terkait pembangunan seribu tower rumah MBR justru bertransformasi menjadi hunian “berkelas” telah menghilangkan hak masyarakat penerimanya yaitu MBR. Atas retrospeksi demikian, Jakarta setidaknya harus mampu mejadi pilot project untuk mengembangkan lembaga independen yang secara legal mengurusi perumahan dan permukiman. Kenyataan ini pada dasarnya memang sudah dilakukan dibeberapa kota lain di Asia dan terbukti hasil serta manfaatnya dalam menciptakan keterjangkauan hunian khususnya bagi masyarakat “informal” mau pun maysarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian, terutama diperkotaan.

Thailand memiliki CODI (Community Organize Development Institute), Korea Selatan Memiliki Seoul Development Institute, serta Singapura memiliki National Housing Work sebagai lemabaga yang mengurusi bidang perumahan. Keberadaan lembaga perumahan ini pun mampu memberikan kendali dan kontrol terhadap keterjangkauan atas hunian layak secara adil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *