Narasi Dua Belas Kota di Masa Pandemi

Berbulan setelah Covid-19 mewabah di Indonesia, muncul pertanyaan besar dari kacamata urban: bagaimana sebenarnya kota-kota di Indonesia menghadapi pandemi? Untuk mendalaminya, kegiatan “Kota dan Pandemi” yang diinisiasi Rujak menyorot kebijakan serta proses sosial-politik yang memberi daya tawar kuat dalam keseharian masyarakat dan inisiatif yang muncul dari komunitas di 12 kota di Indonesia. Kota-kota yang berpartisipasi kegiatan ini adalah Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, Cirebon, Banjarmasin, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Palu, dan Toboali (kecamatan kota di Kabupaten Bangka Selatan).

Melalui kronologi sejak kemunculan kasus pertama, kita dapat menelaah tentang narasi dan upaya yang muncul di tengah masyarakat serta signifikansinya bagi kelangsungan keduabelas kota tersebut. Sekian banyak isu ditemukan dari paparan masing-masing kota tentang kehidupan masa pandemi. Di antaranya, ruang hidup yang terbentuk di kota penyangga seperti kota Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Bogor.

Terlebih dalam kondisi pandemi, garis kebijakan yang hadir di kota-kota penyangga ini selalu dan sangat terkait dengan kota Jakarta. Terminologi kebijakan penanganan Covid-19 yang berbeda pada kota-kota ini pun tak luput dari imbas kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Implementasi dari kebijakan-kebijakan ini kemudian melahirkan beragam respon sesuai dengan kultur sosial di masing-masing kota.

Berkaca pada kondisi lapangan di kota-kota satelit wilayah Bodetabek, wabah membuat kita kembali menggarisbawahi narasi tentang kesatuan ekosistem ruang. Kesatuan ini bukan berarti diwujudkan dengan tunggalnya pemerintahan, melainkan sinkronisasi data dan kebijakan. Untuk menerapkannya, Jabodetabek pun harus dipandang sebagai satu kesatuan ruang hidup, ruang ekologis, dan ruang sosial-politik yang saling berkesinambungan.

Dengan kesadaran ini, kondisi pandemi membuat pertemuan kepala daerah semakin sering dilakukan, bahkan tanpa menunggu inisiasi pemerintah pusat ataupun lembaga resmi yang harusnya bisa mengkoordinasikannya. Misalnya, seperti Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang biasanya hanya melakukan pertemuan setahun sekali dan diwakili oleh tiga gubernur kawasan tersebut. Hal ini pun menjadi poin penting narasi pandemi di area Bodetabek.

Selain itu, kontestasi prioritas antara kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi menjadi tren perdebatan yang cukup serius baik dalam badan pemerintah maupun kalangan masyarakat. Dua kutub kepentingan yang seolah berseberangan ini juga menjadi satu dari berbagai faktor penyebab ngerinya peningkatan kasus Covid-19 di berbagai kota di Indonesia. Alhasil, kebimbangan ini pun tercermin pada inkonsistensi pemerintah di banyak daerah dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi. Misalnya, pemberlakuan jam malam yang dibatalkan sehari setelah pengumumannya dengan dalih ekonomi di Cirebon. Atau, pengawasan protokol kesehatan yang dipertanyakan efektifitasnya di kafe-kafe dan warung makan  kaki lima di Bekasi dan Tangerang Selatan.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 membuka peluang terhadap peluang menyangkut perilaku masyarakat sehari-hari. Salah satunya, bertani sebagai solusi pangan masyarakat kota. Persoalan distribusi serta hubungan antara produktivitas dan harga pangan yang tak efisien membuat urban farming menjadi pilihan untuk kemandirian pangan. Cara ini pun menjadi bagian dari respon masyarakat akan pandemi di Depok dan Yogyakarta.

Masih ada bentuk respon, keresahan, dan rentetan tanda tanya lain seputar kehidupan masa pandemi yang muncul di kota-kota lainnya. Misalnya, tantangan pembelajaran jarak jauh yang dihadapi guru dan siswa di Toboali, literasi tentang pandemi di tengah masyarakat Banjarmasin, simpang siurnya kebijakan di Palu, siasat jaringan kampung dan perempuan di Semarang, serta geliat kehidupan ruang publik seperti di taman-taman kota Medan dan pasar-pasar kota Surabaya.

Ketidakteraturan sosial terjadi di mana-mana. Garis koordinasi pemerintahan yang tak teratur memunculkan beragam inisiatif di berbagai daerah untuk menanggulangi dampak pandemi. Hal ini mengindikasikan upaya kota dalam mencari bentuk penanganan dan alternatif perubahan di masa pandemi. Meski demikian, tak jarang pula inisiatif daerah dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Seluruh isu yang muncul di kota-kota ini menyadarkan kembali akan pentingnya komando tegas pemerintah pusat untuk menentukan tindak lanjut dari masing-masing daerah dalam melakukan penanganannya sendiri. Istilah “new normal” yang digagas pemerintah pusat pun kurang menjelaskan proses adaptasi kehidupan seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ketidakpastian kebijakan dan tarik-ulur penanganan pandemi ini lantas menjadi kecemasan yang kian menghantui warga.

Sayangnya, tegangan antara kutub roda perekonomian atau kesehatan masyarakat menjadi tantangan yang terlampau besar untuk menguji konsistensi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Alih-alih semakin waspada, dualisme kebijakan pemerintah justru membuat masyarakat kian jenuh dan apatis terhadap pandemi. Dampaknya, kontradiksi ini justru melahirkan angka penularan kasus yang tidak sedikit. Maka, perlu adanya dampingan dan solidaritas warga untuk terus mengawal tiap kebijakan yang dicetuskan pemerintah agar optimal dampaknya bagi kehidupan kota.

Wacana “Kota di Masa Pandemi” ini memberi peluang bagi pegiat antar kota untuk saling bertukar pembacaan akan kotanya masing-masing. Kelak, pembacaan ini pun bukan tidak mungkin akan melahirkan poin-poin universal yang bisa dipetik bersama dan disesuaikan terhadap masing-masing konteks kota. Harapannya, kegiatan ini dapat menyumbangkan pengetahuan yang dapat dipelajari untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang baik, efektif, dan konsisten di masa mendatang.

Sebab pada akhirnya, ruang-ruang kota yang kita huni adalah sebuah kesatuan ruang hidup yang tak bisa dipecahbelah oleh sektor otoritas maupun geografis. Maka, penting bagi kita untuk memandang segala isu kolektif dengan cara penanganan kolektif pula, serta berkolaborasi untuk mewujudkan ruang hidup yang aman dan berkeadilan untuk semua.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *