Perumahan Swadaya Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat untuk Menyediakan Perumahan Yang Bersifat Adil dan Humanis.

 

Penulis :Fahmi Idris Sudrajat . Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia . Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Asian Games 2018 baru saja dimulai, serangkaian persiapan di lakukan oleh perintah kota khususnya Jakarta dan Palembang yang menjadi tempat digelarnya ajang tersebut, Persiapan dari aspek visual seperti membuat mural untuk mempercantik kota, hingga ditutupnya kali item dengan kain yang di yakini Pemprov untuk mengurangi bau dan menyamarkan penampilan kali yang kurang indah.

Jika kembali mengulas masa lalu, Indonesia sebelumnya pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962, namun saat itu persiapan yang dilakukan cukup memilukan. Antara tahun 1961-1962 pengusiran kampung-kampung mengakibatkan 47.000 orang kehilangan tempat tinggalnya demi kepentingan pembangunan yang di peruntukan untuk membuka jalan bagi kompleks Asian Games tersebut. Berkaca dari kejadian tersebut perencanaan masih dilakukan dengan satu arah (top-down), tidak terlihat peran masyarakat sebagai aktor yang terlibat dari perencanaan tersebut dan sangat rentan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaanya.

Merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Serta penegasan dari dunia internasional tahun 1993 melalui Komisi HAM PBB dalam Resolusinya 1993/7a, 1993/77 menyatakan Forced Eviction (penggusuran secara paksa) adalah pelanggaran berat HAM, terutama hak akan tempat tinggal yang memadai. Dari dua rujukan tersebut sejatinya pemerintah harus memperhatikan kewajiban memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan di dalamnya.

Saat ini penyediaan perumahan masih menjadi masalah klasik perkotaan, dengan dalih melakukan efisiensi, penanganannya masih bersifat praktis misalnya dengan membangunan perumahan sosial (rusunawa/rusunami).

Sementara hingga saat ini masalah penyediaan perumahan di perkotaan makin pelik, Badan Pusat Statistik tahun 2012 menyebutkan bahwa 50% penduduk penduduk tinggal di wilayah perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,74% per tahun data ini melebihi pertumbuhan nasional yaitu sebesar 1,17% per tahun. Ditambah lagi angka backlog Badan Pusat Statistik tahun 2013 menunjukan bahwa dari tahun 2011 sampai 2013 kebutuhan perumahan mencapai 13,6 juta unit hunian, sementara studi Bank Dunia menyatakan produksi rumah hanya 250.000-400.000 unit per tahun, hal ini menunjukan ketidak seimbangan antara supply dan demand pada penyediaan perumahan.

Dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat tentu akan berdampak pada munculnya kawasan kumuh daan peningkatan kemiskinan, Ditjen Pengembangan Permukiman Cipta Karya PU menyatakan saat ini ada 10% kawasan kumuh perkotaan dengan total lahan seluas 38.431 Ha, Pada tahun 2015 di perkirakan lebih dari 33 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di permukiman kumuh. Penangnan kawasan kumuh itu sendiri masih selalu menggunakan dikotomi legal-ilegal sehingga upaya penyediaan pemukiman layak untuk warga yang tinggal di kawasan kumuh yangjuga biasanya dilabeli masyarakat miskin masih sulit untuk di lakukan penyelesaian.

Lalu pertanyaanya, apakah ada cara alternatif selain dengan pendekatan secara teknokratik untuk menangani permasalahan penyediaan perumahan yang tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dan keadilan?

Perumahan Swadaya

Di landasi oleh kesadaran serta pengetahuan dan pengalaman gotong-royong, sebenarnya  pendekatan keswadayaan bisa menjadi salah satu solusi alternatif masalah penyediaan perumahaan saat ini. Dengan menitik beratkan aktor utama penyedia hunian kepada komunitas, mereka di beri keleluasaan untuk mengatur perencanaan tersebut secara partisipatif, tentu hal ini juga bisa meminimalisir pertimbangan bisnis dalam penyediaan perumahan tersebut.

Tujuan dari pendekatan keswadayaan ini adalah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di bidang perencanaan, juga diharapkan hasil akhir dari pendekatan ini berdampak langsung dengan hilangnya kemiskinan. Sasaran dari konsep perumahan swadaya ini adalah perumahan rakyat di wilayah kumuh perkotaan yang terkadang rentan dengan permasalahan kemanusiaan dan keadilan dalam setiap penyelesaiannya.

Pendekatan semacam ini sebelumnya pernah di lakukan oleh Ali Sadikin saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta, pada tahun 1969 Ali Sadikin melalui melalui program Kampung Improvment justru memilih melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas kampung kota di jakarta. Tujuannyapun hampir sama, yakni untuk meningkatkan perumahan kampung, dan memperbaiki kampung-kampung miskin.

Inisiatif warga yang bergotong-royong dengan cara mengumpulkan uang untuk memperbaiki kampung secara mandiri menjadi dasar Ali Sadikin menetapkan beberpa kampung untuk dijadikan proyek percontohan program Kampung Improvment tersebut, diantaranya adalah Kampung Kemayoran Kecil (Kemayoran, Jakarta Pusat) dan Kampung Rawa Badak I (Koja, Jakarta Utara).

Namun, akibat revitalisasi urban secara ambisius yang di mulai dari tahun 1980 yang mengarah kembali pada pembangunan satu arah mulai menggerus eksistensi program Kampung Improvment tersebut, sehingga banyak kampung yang sebelumnya telah di selamatkan oleh Ali Sadikin hilang terkena dampak pengusiran. Puncaknya, program Kampung Inprovment tersebut di hentikan lalu di ganti dengan program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang cenderung kembali melakukan pendekatan secara teknokratik dengan membangun perumahan sosial, Rusunawa Kebun Kacang sebagai percontohannya.

Khusus Jakarta, di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Jakarta makin masif melakukan penggusuran di kampung kota yang di cap kumuh atas dasar pembangunan. Penggusuran tak jarang menimbulkan kegusaran yang di rasakan oleh warga terdampak, karena dianggap mencederai hak asasi dan keadilan atas hidup dan bertempat tinggal.

Bentuk penolakan penggusuran oleh warga bukit duri.
Sumber foto: Tirto.id

Mungkin kita harus berefleksi dengan apa yang telah di lakukan oleh Gerakan Rakyat Miskin Kendari (GERIMIS) yang di bantu oleh Arkom Jogja juga di dukung oleh kebijakan pemerintah Kota Kendari serta pendanaan dari Kementian Sosial RI pada tahun 2012-2013. Saat itu mereka berhasil merelokasi 55 kepala keluarga secara komunal dengan program yang bernama Bedah Kampung Terpadu Bungku Toko.

Atau yang di lakukan di Surakarta, juga di fasilitasi oleh arkom Jogja dari tahun 2014 sampai sekarang, pemerintah kota menyediakan lahan baru dan berkolaborasi langsung dengan warga untuk perencanaan yang bersifat partisipatif. Dengan strategi penataan permukiman kumuh untuk 46 kepala keluarga yang kedepannya dapat direplikasi di daerah kumuh lainnya, warga menjadi aktor utama dalam perencanaan ini dengan semangat gotong-royong.

Suasana perencanaan parsitipatif oleh warga yang di lakukan oleh Arkom Jogja.
Sumber Foto: arkomjogja.or.id

Tentu untuk melaksanakan konsep perumahan swadaya ini semua pihak harus mengambil berperan, terutama pemerintah selaku penentu kebijakan yang diharapkan bisa melakukan langkah strategis terkait kebijakan.

Moratorium penggusuran periode Joko Widodo – Jusuf Kalla, pembentukan Perpres tentang perumahan swadaya, pembentukan lembaga perumahan swadaya tingkat Kabupaten/Kota, dan juga menetapkan pilot project  dengan peluncuran City Wide Mapping di kota yang pernah melakukan konsep perumahan swadaya seperti di Kota Kendari dan Surakarta tadi, bisa menjadi langkah strategis terkait kebijakan untuk mewujudkan perumahan swadaya.

Karena jika penyelesaian masalah penyediaan perumahan hanya dengan melakukan penggusuran terhadap kampung kumuh lalu di relokasi ke rusunawa tanpa mendengarkan keinginan warga, bukan hanya bentuk fisik yang tergusur, mungkin ada kenangan, harapan, serta kebahagiaan yang ikut hancur.

Untuk itu, mari bersama-sama kita ciptakan pembangunan yang adil dan humanis agar kota kita tidak berujung menjadi kota necropolis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *