Press Release: Diskusi Publik Kampung Kota sebagai Solusi Hak atas Hunian Layak

Penulis : Aulia Rizky Safirah. Mahasiswa Sosiologi. Universitas Negeri Jakarta

Terhitung dari bulan April 2018, Rujak Center for Urban Studies telah melangsungkan empat rangkaian diskusi publik mengenai hak asasi manusia dan hunian layak. Diskusi publik yang baru saja diadakan Rujak kali ini pada 11 Oktober 2018 mengangkat isu Kampung Kota sebagai topik utamanya serta mendatangkan empat narasumber, yaitu JJ Rizal sebagai Sejarawan, Siti Rakhma Mary Herwati sebagai Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Marco Kusumawijaya sebagai Urbanist, dan Indriani Pratiwi sebagai Arsitek Komunitas dari Rujak Center for Urban Studies. Dengan dimoderatori oleh Charlie Albajili dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, diskusi yang berjudul ‘Kampung Kota sebagai Solusi Hak atas Hunian Layak’ ini juga menampilkan presentasi warga mengenai visi dan misi Kampung Kota mereka, diantaranya dari Kampung Kunir Jakarta Barat, Kampung Anak Kali Ciliwung Jakarta Utara, dan Kampung Akuarium Jakarta Utara. Dalam diskusi ini pula diberikan penjelasan mengenai; Sejarah mengenai asal usul konsep Kampung Kota di tahun 1905 serta sejarah mengenai penggusuran Kampung Kota di Jakarta; Potensi Kampung Kota untuk dimajukan ke masa depan dilihat sebagai komunitas; Usaha perlindungan hak atas tanah dan rumah warga Kampung Kota; dan Kampung Kota dalam wacana Rencana Tata Ruang. Diskusi diadakan di auditorium Goethehaus Menteng Jakarta Pusat dari pukul 18.30 – 21.00 dengan jumlah peserta kurang lebih mencapai 140 peserta.

Acara diawali dengan pemaparan JJ Rizal mengenai Kampung Kota dari segi historis, termasuk perspektif terhadapnya, pengenalan konsep Kampung Kota, dan penanganan pemerintah terhadap Kampung Kota. Ia menyebut perspektif tentang kampung yang kumuh dan kotor sebagai sindrom Nyai Dasima karena Dasima dirasa menjadi simbolisasi dari kampung. Jika dibaca lagi mengenai cerita Nyai Dasima, kampung digambarkan sebagai daerah yang tidak baik dan dirasa sebagai beban bagi kolonial sehingga baiknya dihapuskan, hal itu juga lah yang terjadi kepada Nyai Dasima. Kemudian ia juga bercerita tentang antropolog urban amatir yaitu Hendrik Freerk Tillema yang berjasa dalam pelestarian kampung lewat buku-buku dan dokumentasi nya tentang Kampung Kota. Tillema berharap dapat memicu fikiran untuk membuat suatu konsep perencanaan kota yang tidak menafikkan kampung. Penjelasan terakhir dari JJ Rizal yaitu mengenai realitas kehidupan rakyat yang pada masa pasca kemerdekaan susah untuk mendapatkan hunian meskipun dalam pidato-pidato kebangsaan sering dibicarakan mengenai kebutuhan rakyat yang satu ini. Menurut JJ Rizal, tidak pernah terealisasi pembangunan rumah yang benar-benar untuk rakyat, malahan yang terjadi adalah banyaknya penggusuran di masa itu.

Pemaparan selanjutnya yaitu datang dari Marco Kusumawijaya yang menjelaskan bahwa Kampung sebagai komunitas seharusnya dimajukan ke masa depan dibandingkan hanya melestarikannya saja. Menurutnya, hak atas hunian bukan hanya tentang fisik huniannya saja, tetapi juga hak atas lingkungan ketetanggaan dan hal tersebut dapat ditemukan di Kampung Kota. Kampung juga memiliki posisi istimewa sebagai perantara warga sebagai individu dengan negara atau kota sebagai komunitas yang lebih besar. Marco juga mengatakan bahwa dalam mereproduksi kampung sebaiknya dengan cara menciptakan sistem pendanaan dan tata cara membangun yang baik untuk kampung, salah satu usahanya yaitu dengan mengikutsertakan orang asli kampung dalam perencanaannya.

Kemudian ada pemaparan ketiga dari Siti Rakhma Mary Herwati yang menampilkan beberapa data kasus penggusuran di Indonesia yang tercatat telah memakan korban hingga 28.436 korban dari 416 kasus penggusuran tahun 2015-2017. Beberapa penggusuran masif yang dilakukan diketahui sebagai usaha pemerintah dalam mendukung sebanyak 22 proyek pemerintah, diantaranya seperti pembuatan Bandara, jalan tol, Geothermal, PLTU, Reklamasi, serta perluasan kawasan industri. Yang paling banyak, penggusuran terjadi pada warga yang telah menetap selama lebih dari 20 tahun yaitu mencapai 47.5%. Menurut Rakhma, ‘pemindahan’ warga dari Kampung ke Rusun malah menimbulkan beberapa masalah yang dialami warga, diantaranya muncul oleh peningkatan biaya pada beberapa tagihan warga juga diikuti oleh penurunan pendapatan yang berdampak pada menunggaknya pembayaran sewa Rusun. Terakhir, Rakhma memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk solusi dari kasus lahan seperti peninjauan ulang kebijakan tata ruang dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada masyarakat, pendataan menyeluruh terhadap kepemilikan tanah di Jakarta, mendesain konsolidasi tanah perkotaan berbasis dialog dengan masyarakat, melaksanakan reforma agraria dengan diawali penyelesaian konflik struktural agraria, dan melaksanakan Rekomendasi Pelapor Khusus PBB, yaitu memelihara kampung – kampung kota dengan mendata keberadaannya dan membuat mekanisme perlindungan misalnya legalisasi.

Lalu terakhir yaitu pemaparan dari Indriani Pratiwi tentang Kampung Kota dalam wacana Rencana Tata Ruang. Menurutnya, Kampung Kota jika dilihat lebih luas lagi memiliki perannya sendiri dalam menghidupkan dan mengembangkan daerah serta fasilitas disekitarnya. Komunitas dalam Kampung Kota yang memiliki spectrum keberagamannya sendiri dirasa dapat dijadikan potensi untuk membuat strategi yang efektif dan efisien. Spectrum keberagaman Kampung Kota yaitu terdiri dari beragamnya etnis, agama, pendidikan, ekonomi, tradisi sosial-budaya, dan rentang kepadatan. Adapula potensi Kampung Kota yang harus dipertahankan antara lain swadaya berkelanjutan, tradisi lokal, beragam modal dan sektor, dan rentang kepadatan. Indri menjelaskan dalam kebiijakan tata ruang yang sudah ada disebutkan bahwa kampung termasuk dalam kawasan pemukiman dalam RDTR dan Peraturan Zonasi Hirarki III RDTR Zona Perumahan Kampung, namun definisi kampung disini adalah kampung sebagai cagar budaya dan terkesan sudah menentukan bagaimana kampung kota seharusnya, padahal dalam kenyataannya ruang selalu beradaptasi. Ia kemudian menyusun sebuah definisi sementara dari Kampung Kota yaitu sebagai “Bagian dari kawasan budi daya yang berdiri sendiri dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 20 tahun, memiliki kepadatan relatif tinggi dan karakteristik yang terikat dengan kawasan, serta dihuni oleh masyarakat yang beragam dengan mengedepankan prinsip keswadayaan dan kebersamaan, sehingga keterbelakangan dan kerentanan yang ada perlu ditingkatkan dan lestarikan melalui perencanaan partisipatif dan komprehensif.

Acara kemudian dilanjutkan dengan presentasi Kampung Kunir yang diwakili oleh Wahyudi sebagai warga disana. Menurutnya, Kampung Kunir yang digusur pada tahun 2015 ini jauh dari definisi area kumuh. Hal ini dibuktikan dari foto-foto Kampung Kunir sebelum penggusuran yang menampilkan suasana kampung yang asri dan bersih, Selain itu, kampung ini juga pernah mendapatkan sertifikat atas peran aktifnya dalam program Jakarta Green and Clean di tahun 2010. Setelah digusur, warga kampung masih ada yang bertahan di sepanjang jalan inspeksi yang telah dibuat. Adapula kegiatan yang dilakukan warga kampung didampingi beberapa pihak seperti Kegiatan Jurnalisme warga bersama KKM, Koperasi dan arisan warga, pembuatan musholla, pembuatan sekretariat RT, pemahaman tentang isu pertanahan bersama Rujak, pemetaan sejarah & spasial serta perancangan shelter bersama ASF-ID. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menggalang kembali partisipasi warga dalam menentukan visi dan tujuan masa depan bersama.

Presentasi oleh Kampung Kunir

Presentasi kedua datang dari Kampung Akuarium yang diwakili Dharma Diani atau yang biasa dipanggil bu Yani. Kampung Akuarium yang sudah ada sejak tahun 1980 diratakan di tahun 2016 oleh Pemprov. Setelah penggusuran, sebanyak 45% warga kampung Akuarium bertahan di atas puing-puing rumah mereka dengan tenda-tenda sementara, 55% menyewa rusun, dan 10% sisanya mengontrak dan pulang ke kampung halaman. Dengan didampingi Rujak, warga membuat rencana desain pembangunan kembali kampung Akuarium. Menurut bu Yani, Kampung Akuarium yang dulu digusur dengan alasan tidak layak huni malah sudah memenuhi 6 dari 7 aspek hunian layak (Keamanan Bermukim, Kelayakan Huni, Aksebilitas, Keterjangkauan, Ketersediaan Layanan dan Infrastruktur, Lokasi, dan Kecukupan Budaya) Kampung Akuarium hanya tidak memiliki Keamanan Bermukim yang diberikan oleh pemerintah.

Dan terakhir ada Maya sebagai perwakilan KAKC (Komunitas Anak Kali Ciliwung) yang akan mempresentasikan mengenai kampung yang tergabung dalam KAKC, diantaranya Kampung Lodan, Kampung Kerapu, dan Kampung Tongkol. Karena lokasinya yang terletak di sisi sungai, KAKC mengalami ancaman penggusuran di tahun 2015 untuk ʻnormalisasiʼ sungai. Menyambut hal tersebut, warga dengan sukarela memotong rumahnya dan mengosongkan ruang sebesar 5 meter dari bibir sungai. Selain itu, KAKC juga merancang kembali kampung mereka agar menjadi layak huni serta untuk menjaga lingkungan sekitar kampung, seperti pembuatan drainase dan septic tank komunal, perawatan situs cagar budaya yang terletak di belakang kampung, penghijauan pekarangan, menata façade rumah, dan mengikuti pelatihan pengurangan sampah. Setelah pemaparan dan presentasi oleh narasumber dan perwakilan kampung, acara dilanjutkan ke sesi pertanyaan yang berlangsung hingga pukul 21.00. Dengan berakhirnya acara diskusi publik yang kali ini mengangkat tema mengenai Kampung Kota, diharapkan masyarakat dapat mengetahui serta memahami peranan dan permasalahan yang dialami oleh Kampung Kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *