Rekam Jejak Pendanaan Perumahan Rakyat (#1)

Diskusi Mencari Pengadaan Perumahan Dengan Prinsip Keadilan. para narasumber diskusi diantaranya adalah, Sunarsip The Indonesia Economic Intelligence, Taufiqurrahman DPRD DKI, Elisa Sutanudjaja Rujak Center for Urban Studies, Charlie LBH Jakarta dan M.H Yudhistira dari Universitas Indonesia.

 

Selasa, 31 Juli 2018 Rujak Center for Urban Studies mengadakan diskusi rutin terkait hunian layak berbasis hak asasi manusia. Diskusi ini merupakan seri ke-3 dari diskusi sebelumnya dengan tema “mencari Pengadaan Perumahan Dengan Prinsip Keadilan” yang terselenggara di Auditorium Goethe-Institut Jakarta.

Masalah pembiayaan perumahan pada dasarnya merupakan persoalan yang begitu kompleks, hal utama yang menjadi persoalan yaitu keterjangkauan pembiayaan dalam menyediakan akses kepada semua golongan. oleh sebab itu, fokus inilah yang menjadi pemantik diskusi kali ini.

Tentunya hal ini sangat terkait denegan proses politik yang terjadi di Indonesia dalam mengembangkan perumahan rakyat. selain itu jalan panjang pengadaan perumahan rakyat dinegara kita kerap terjebak oleh mekanisme “spekulasi” yang telah melahirkan semacam “monopoli properti” hingga terjadinya krisis perumahan.

Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pengeluaran yang memiskinkan non-pangan ternyata terdapat pada sektor perumahan (tempat tinggal) sebesar 36% ketimbang angka pengeluaran untuk bahan bakar mau pun kesehatan. Setidaknya kenyataan ini telah menunjukkan bahwa sektor perumahan merupakan kebutuhan yang sangat menghidupkan. Belum lagi berbicara mengenai keterjangkauan atau pun aksesibilitasnya.

“Pasca krisis moneter 1998 pemerintah Indonesia sudah tidak menganggarkan pendanaan perumahan rakyat.  Bahkan selama 2 tahun berturut-turut sesudah masa krisis, sama sekali tidak ada anggaran untuk perumahan rakyat. BPPN (badan pencatat pertanahan nasional) telah menginiasi peluang pengadaan rumah rakyat untuk masuk ke arena pasar modal dengan menjual surat obligasi dalam bentuk surat tagihan KPR dari para institusi keuangan. “Tutur Elisa Sutanudjaja Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies.

Lebih lanjut Elisa Sutanudjaja menjelaskan bahwa, sumber dana pasar modal akan dialihkan kepada bank dengan harapan dapat menciptakan bunga yang rendah, seperti halnya teori pasar, bahwa selama terdapat penjualan surat tagihan KPR secara terus-menerus, maka dana yang turun membangun perumahan rakyat akan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah.

Pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, proses pembiayaan perumahan sudah melibatkan institusi keuangan seperti PT. SMF (sarana Multigriya Finansial) sebagai sebuah institusi yang berfungsi mencari pasar pendaan sekunder, yaitu dengan menerbitkan obligasi dan menarik investor,  lalu menjualnya kembali ke bank untuk didistribusikan kepada konsumen KPR, akan tetapi sifat pendanaan ini sangatlah “formal.” Hanya orang dengan penghasilan dan pekerjaan dengan jelas dan terukur (fix income) yang dapat menikmatinya.

Pada saat yang bersamaan dengan terbitnya PT SMF, pemerintah menerbitkan produk pembiayaan seperti FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dan pada momentum inilah, pembiayaan perumahan sudah masuk ke arena pasar modal investor.  Begitulah keberadaan pendanaan perumahan rakyat selama ini. Kiranya pendanaan pasar modal harus juga mampu membuat kreatifitas dan inovasi pembiayaan perumahan agar proses pembiayaan perumahan dapat menjangkau masyarakat lebih luas termasuk mereka yang dianggap “informal.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *