Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs di Indonesia

 

Penulis : Aulia Rizky Safirah. Mahasiswa Sosiologi. Universitas Negeri Jakarta

Acara Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2018 di Hotel Aryaduta Tugu Tani lalu menghasilkan sebuah deklarasi bersama yang ditanda tangani beberapa pihak. Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan OXFAM ini dihadiri oleh kurang lebih sebanyak 200 peserta yang berasal dari perwakilan kelompok masyarakat sipil dari seluruh Indonesia, anggota INFID, peserta yang berasal dari pemerintahan baik nasional dan daerah, parlemen, media, akademisi, dan swasta. Seluruh peserta seminar mengikuti diskusi pleno satu dan dua terlebih dahulu sebelum kemudian mengikuti diskusi paralel dengan empat topik khusus yang dapat dipilih peserta. Adapun tema-tema diskusi paralel tersebut antara lain (1) Memikirkan Pendanaan dan Pembiayaan SDGs di Pusat dan Daerah, (2) Temuan Terbaru Kajian Ketimpangan Sosial dan Gender, (3) Memajukan Kemitraan Multi Pihak dalam Pelaksanaan SDGs, dan (4) Memastikan Pelibatan Kelompok Rentan dan Tertinggal.

Mulai dari pukul 09.00 WIB, para peserta sudah dapat melakukan registrasi ulang di depan Ballroom Mezanine, ruang utama tempat seminar nasional ini dilangsungkan. Pada sekitar jam 10.30 WIB, acara pun akhirnya dibuka oleh MC yang selanjutnya menghimbau para peserta untuk menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Ucapan selamat datang kemudian diberikan oleh Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID dan Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia yang berperan dalam membantu pendanaan acara Seminar Nasional SDGs ini.

Selanjutnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Kepala BAPPENAS, Bambang P.S Brodjonegoro menyampaikan pidato kunci yang berjudul ‘Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs’. Di dalam pidato tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam menjalankan SDGs dibutuhkan setidaknya pelibatan dari 5P, yaitu People, Planet, Partnership, Peace, dan Prosperity. (People) SDGs diharapkan dapat mengakhiri kemiskinan yang dialami banyak masyarakat di berbagai belahan dunia, (Planet) dengan usaha-usaha pembangunan yang bersifat berkelanjutan tanpa merusak alam,  (Partnership) karena itu dibutuhkan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi, (Prosperity) untuk memastikan semua manusia hidup sejahtera dan hidup damai (Peace). SDGs sebagai agenda pembangunan bersama memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Menurut SDG Index and Dashboards Report 2018, Indonesia menempati posisi ke-99 dari 156 negara dalam pelaksanaan SDGs serta mendapatkan nilai indeks 62.8 dengan skor rata-rata regional sebanyak 64.1. Pak Bambang juga memberikan paparan keterbaruan data terkait capaian SDGs di Indonesia, seperti pada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem dan garis kemiskinan nasional telah turun menjadi satu digit dan proporsi penduduk usia muda yang tidak sedang bekerja/sekolah/pelatihan cukup tinggi.

Kemudian acara dilanjutkan ke Diskusi Pleno 1 yang dimoderatori oleh Khairani Arifin dari Flower Aceh. Narasumber pertama, yaitu Arifin Rudiyanto, Deputi Menteri PPN/ BAPPENAS bidang Kemaritiman dan SDA yang memaparkan presentasi yang berjudul ‘Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia’. Beliau menjelaskan beberapa poin mengenai aspek yang dibutuhkan dalam strategi pelaksanaan SDGs, yaitu Political Will atau komitmen stakeholder yang terlibat; Legal Basic yang kuat dalam arti SDGs di Indonesia didasarkan oleh aturan yang kuat; dan Strategi yang baik meliputi proses partisipatif, kejelasan indikator dan sumber dana, tanggung jawab pelaksanaan, serta ketepatan dan keefektifan strategi komunikasi.

Selanjutnya ada Binny Buchori yang mewakili Eko Sulistyo (Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi) yang mempresentasikan ‘Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan SDGs’. Beliau menjelaskan bahwa ada tiga aspek yang sudah terlaksana dalam SDGs di Indonesia yaitu Kerangka Hukum, Sasaran Nasional, dan Pelibatan. Dalam aspek kerangka hukum telah diterbitkan Perpes No.59 Tahun 2017, dalam aspek sasaran nasional penetapan sasaran nasional TPB 2017-2019 dalam RPJMN 2015-2019, dan yang terakhir dalam aspek pelibatan yang salah satunya pelibatan CSO, akademisi, dan filantropi.

Narasumber terakhir dalam Diskusi Pleno 1 adalah Zumrotin K. Susilo yang merupakan salah satu anggota tim pelaksana SDGs. Dalam pemaparannya berjudul ‘Partisipasi Masyarakat Sipil dan Kemitraan sebagai Semangat Baru Pelaksanaan TPB’, beliau menyampaikan prinsip SDGs, yaitu kemitraan dan kolaborasi; akuntabel dan transparan; responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif. Adapun strategi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dan kemitraan pada pelaksanaan SDGs, yaitu menyusun peta jalan, ‘mengkapitalisasi’ kelebihan setiap stakeholder, dan membagi sumber daya. Dalam kesempatan ini, beliau juga mengingatkan kembali bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pelaksanaan SDGs seperti mensosialisasikan dan menginternalisasikan SDGs; terlibat dalam penyusunan RAD dan RAN; mengadvokasi isu, memberikan masukan data kualitatif; serta membangun kesadaran kritis masyarakat.

Sekitar pukul dua siang, acara dilanjut ke Diskusi Pleno 2 yang dimoderatori oleh Meuthia Ganie Rochman dari Universitas Indonesia dan menghadirkan lima orang narasumber. Tiga dari lima narasumber tersebut merupakan kepala dari daerah masing-masing. Mereka akan memaparkan mengenai ‘Inovasi dan Kemajuan Pelaksanaan SDGs di daerah’ asal mereka. Yang pertama datang dari Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, yang menceritakan bahwa misi atau strategi perwujudan visi Kota Banda Aceh mengacu pada poin-poin yang terdapat dalam SDGs. Dijelaskan pula bahwa indeks terwujudnya SDGs di Kota Banda Aceh, yaitu sebesar 55%. Penjelasan selanjutnya yaitu dari Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan/ Pangkep Sulawesi Selatan, Syahban Samanda, yang menjelaskan bahwa 15 tujuan SDGs berkaitan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangkep. Adapun program inovatif di Kabupaten Pangkep dalam rangka pencapaian SDGs antara lain Program Desa Mandiri, Perahu Sehat Pulau Bahagia, Program Sekolah Perempuan, Kelas Perahu, SPP Gratis, dan Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan (Gertak).

Kemudian pemaparan selanjutnya datang dari Yudas Sabaggalet, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai. Beliau membawakan presentasi mengenai rencana pengembangan energi daerah Mentawai dengan menggunakan kearifan lokal daerah tersebut, yaitu dengan biomasa bambu. Penggunaan bambu ini diwujudkan sebagai upaya peningkatan rasio elektrifikasi masyarakat perdesaan atau kepulauan terpencil. Selanjutnya Hermanto Rohman yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat LP2M Universitas Negeri Jember membawakan presentasi yang berjudul ‘Pengembangan Data Kemiskinan Berbasis IT Melalui Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID)’. Program SAID ini bertujuan agar desa memiliki basis data riil terkait kemiskinan desa yang terbaru dan valid. Materi terakhir pada Diskusi Pleno 2 ini dibawakan oleh Dian Aryani, Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Kelompok Kepentingan Petani berjudul Pelibatan Perempuan dalam Pelaksanaan Pencapaian SDG di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa fokus area pelaksanaan SDGs di NTB antara lain pembangunan SDM, sektor unggulan penggerak perekonomian daerah, infrastruktur dan tata kelola pemerintah daerah, dan kepemimpinan dari pemerintah daerah. Maka KPI di Dompu NTB melakukan beberapa usaha untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan di Dompu, yaitu membentuk Pokja JMS dan mengadakan cerdas cermat SDGs, bekerja sama dengan media untuk sosialisasi, dan melakukan konsultasi publik dan hearing kepada dinas atau Lembaga terkait.

Sebelum acara berlanjut ke diskusi paralel yang terbagi ke empat kelompok, Yanuar Nugroho, Deputi Kantor Staf Presiden/Kepala Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, meresmikan ‘TRACK SDGs’. TRACK SDGs merupakan Digital Platform yang Transparent, Reliable, Accurate and Credible Knowledge untuk SDGs. Platform SDGs ini dapat diakses melalui di alamat web track-sdgs.id. Dengan peluncuran TRACK SDGs ini, pihak developer mengharapkan kesediaan banyak pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan SDGs untuk menuliskan kontribusi mereka di platform tersebut. Hingga saat ini, sudah tercatat 35 kontribusi yang datang dari beberapa LSM di Indonesia dan mencakup lingkup nasional.

Platform digital TRACK SDGs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *