Ulasan Buku “Merebut Ruang Kota” : Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya Tahun 1900-1960an

Penulis Buku : Purnawan Basundoro

Tahun Terbit : 2013

Penerbit : Marjin Kiri

Penulis Review :

Anastasya Lavenia, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Jurusan Sosiologi

Felicia Putri Anggrasari, Mahasiswa Universitas Diponegoro, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Ageng ‘Ale’ Yudhapratama, Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Komunikasi

Buku ini membuka pembahasan tentang perebutan ruang kota dengan ilustrasi yang cukup membuat tersenyum: Makam yang seharusnya sepi dan seram ternyata tidak berlaku di Surabaya. Di sana makam tetap penuh “penunggu”. Penunggunya tak lain adalah warga miskin kota. Surabaya diambil sebagai topik pembahasan karena sejak kelahirannya di awal abad 19 hingga awal abad 20 Surabaya sudah tumbuh menjadi salah satu gementee (kota madya) paling besar dan paling maju di Hindia Belanda, selain Batavia.

Hingga saat ini kondisi ini tidak banyak berubah. Surabaya tetap tampil membayangi Jakarta dan stabil menjadi kota terbesar kedua di Indonesia. Keadaan tersebut membuat industrialisasi di kota ini selalu berjalan pesat. Dampaknya banyak orang berbondong-bondong datang ke Surabaya demi mengadu nasib. Tak heran kota ini menjadi kota yang padat penduduk dan sekadar untuk memiliki tempat tinggal di Surabaya pun, orang harus berebut tempat dengan berbagai cara.

Namun ada dua hal yang membuat perebutan ruang ini sudah terjadi secara masif di Surabaya saat indutrialisasi di kota tersebut belum segila sekarang. Pertama, sejak pertama dibentuk sebagai gementee di zaman kolonial, tidak ada perencanaan Surabaya sebagai kota bumiputera. Rancang bangun Surabaya sengaja dikhususkan hanya sebagai kota untuk kolonial. Sehingga kepentingan masyarakat secara umum, terutama soal urusan pemukiman, dikesampingkan dalam perencanaan kota.

Pemerintah kolonial Belanda tidak mengantisipasi potensi ledakan penduduk yang akan membanjiri Surabaya seiring statusnya sebagai kota besar. Akibatnya masyarakat pribumi “melawan” dengan cara memenuhi kebutuhannya secara “mandiri” tanpa menggantungkan diri dan menunggu kebaikan hati pemerintah kolonial. Mereka menghuni setiap tempat kosong yang bisa ditinggali dan membentuk perkampungan-perkampungan rakyat di berbagai sudut kota Surabaya.

Pada perkembangan selanjutnya gementee Surabaya terus tumbuh sebagai kota yang semakin besar dengan kecepatan yang mengagumkan. Selain karena faktor lokasi yang dikelilingi oleh hinterland yang subur, status rangkap tiga sebagai ibukota distrik, ibukota kabupaten, dan ibukota provinsi, membuat Surabaya berkembang menjadi pusat kemajuan di ujung timur Jawa. Orang-orang terus berdatangan ke Surabaya dan muncul kebutuhan akan ruang-ruang hidup baru bagi para pendatang yang tiba di kota ini.

Faktor kedua, pembagian status tanah di Surabaya pada era gementee menjadi tiga tipe hak milik: tanah milik gouvernement (pemerintah pusat), tanah gementee (kota madya), dan tanah partikelir/swasta. Pengaturan macam ini menyebabkan kaum miskin kota ada dalam kondisi terjepit. Mereka jelas tidak bisa membeli rumah-rumah layak huni yang dijual oleh gementee. Bagi rakyat yang menempati tanah gouvernement, mereka tidak bisa memiliki legalitas hak milik dan sewaktu-waktu bisa terancam penggusuran. Bagi mereka yang menghuni tanah partikelir, status mereka adalah abdi/budak seumur hidup bagi tuan tanah di tempat mereka tinggal.

Di sisi lain, pengaturan ini membuat bertumbuhnya kawasan pemukiman elit yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan kaum yang disetarakan dengan Belanda (Cina dan Arab) di beberapa titik baru di kota Surabaya. Pemukiman elit baru ini terletak di sisi barat Kali Mas dan kelak dikenal dengan kawasan sebutan kota baru.

Situasi di Jalan Gemblongan, Surabaya.(Sumber: dewey.putra.ac.id)

Buku ini tidak cukup berhenti membahas soal sejarah perebutan ruang di kalangan rakyat miskin kota. Lebih lengkap lagi, penulis menyebutkan juga tiga faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Surabaya. Faktor pertama, ialah perubahan ekologi. Pada awal abad ke 19, lahan di Surabaya didominasi oleh lahan pertanian sehingga mata pencaharian masyarakat disana pada umumnya ialah seorang petani.

Namun, pada abad ke 20, lahan pertanian banyak yang dikonversi menjadi lahan permukiman dan kawasan industri karena pada tahun tersebut permukiman dan kawasan industri sangat berkembang pesat. Dengan adanya konversi lahan tersebut, banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan banyak penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah sehingga pekerjaan yang dapat mereka lakukan terbatas, yaitu menjadi buruh.

Faktor kedua dalam penyebab kemiskinan ialah migrasi. Pada akhir abad ke 19, Surabaya telah menjadi kota industri dan perdagangan yang maju. Pembukaan jalur kereta api di akhir abad 19 yang menghubungkan Surabaya dengan daerah lain menjadi penyebab banyaknya penduduk dari luar Surabaya. Para pendatang biasanya bekerja di sektor informal dan menjadi buruh rendahan. Upah yang mereka terima juga sangat minim dan dibayarkan secara harian sehingga biasanya para migran menetap di pinggiran toko atau membuat gubuk kecil.

Faktor ketiga adalah jenis pekerjaan dan tingkat upah. Upah yang diterima oleh para kaum bumiputera maupun para pendatang sangatlah minim. Penghasilan yang mereka dapatkan juga seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain minimnya upah, posisi buruh di perusahaan swasta juga sangat rentan. Para kaum buruh dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan permintaan perusahaan tersebut. Upah yang minim dan pekerjaan yang tidak tetap menyebabkan mereka harus tinggal di tempat yang tidak layak.

Ketiga faktor tersebut membuat kehidupan orang miskin di Surabaya sangat memprihatinkan dari saat krisis ekonomi hingga perang. Tahun 1930 dunia dilanda krisis ekonomi dimana hal ini berdampak pada kaum buruh. Kaum buruh semakin tertekan, upah yang mereka dapatkan semakin berkurang dan bahkan terdapat beberapa buruh yang diberhentikan. Akhir tahun 1930 saat perekonomian mulai membaik terjadi Perang Dunia II yang menyebabkan kemiskinan menjadi semakin kacau. Setelah itu mulai masuk masa penjajahan Jepang, pada masa ini terjadi pemiskinan massal karena macetnya perekonomian akibat hancurnya sektor industri dan perdagangan.

Saat perang besar revolusi Indonesia meletus di Surabaya, banyak masyarakat Surabaya yang pergi mengungsi. Namun juga tetap ada masyarakat yang menetap untuk memperjuangkan Surabaya. Biasanya masyarakat yang menetap tersebut ialah kaum miskin. Keputusan kaum miskin untuk menetap di Surabaya sekaligus dengan tujuan memanfaatkan harta benda dan juga merebut ruang privat milik para pengungsi. Pada umumnya rumah yang direbut oleh kaum miskin termasuk ke dalam golongan menengah dimana mereka tidak mampu membayar penjaga untuk menjaga rumahnya.

Sebagian kaum miskin yang menetap di Surabaya saat terjadi peperangan juga menempati lahan-lahan milik pemerintah. Maka itu, saat peperangan telah mereda pemerintah mengambil kembali hak atas tanahnya dengan melakukan sistem sewa kepada rakyat yang menempati tanah tersebut. Namun, beberapa masyarakat tidak mampu untuk membayar sewanya sehingga orang-orang tersebut mencari ruang-ruang kosong yang tersisa, dimana ruang kosong yang tersisa adalah ruang publik seperti pemakaman umum.

Jembatan Merah tempoe doeloe. (Sumber: langitkata.blogspot.com)

Salah satu permasalahan lain yang terjadi yaitu perebutan hak kepemilikan atas tanah partikelir. Sebab pada mulanya tanah partikelir dibagi menjadi dua jenis yaitu landerijen dan merdekan. Landerijen adalah tanah-tanah partikelir yang awalnya diusahakan untuk perkebunan, sedangkan merdekan status yang diberikan kepada suatu kampung tertentu. Menurut para kaum bumiputera tanah partikelir yang mereka tempati ialah warisan nenek moyangnya. Namun legalitas tanah ini belum resmi.

Pada tahun 1990-an saat perkembangan permukiman dan industri yang cukup besar, maka tanah partikelir tersebut ingin diubah menjadi real estate oleh tuan tanah sehingga terjadi penggusuran di bebebapa lokasi. Namun penggusuran ini ditentang keras oleh rakyat. Terjadi perlawanan untuk memperebutkan tanah partikelir oleh rakyat dan tuan tanah. Namun, pada awal abad ke 20 gementee mulai ikur campur dalam tanah partikelir sehingga masyarakat seperti berada di dua tekanan, di satu sisi harus memenuhi kewajiban dari tuan tanah dan disisi lain harus mengikuti aturan dari gementee.

Di penghujung buku ini, penulis kembali menegaskan dan mengembalikan bahasan pada kekuatan serta subjektivitas dari rakyat miskin kota. Kekuatan tersebut digambarkan melalui perjuangan untuk memperoleh tempat tinggal di sudut-sudut kota Surabaya – pasca kemerdekaan, ruang-ruang publik seperti pinggir jalan raya, trotoar, tepi sungai, hingga makam, berhasil diambil alih oleh rakyat miskin kota.

Bagi mereka yang memilih untuk tinggal di pinggir jalan raya, jalanan merupakan ruang terbuka paling nyaman serta menawarkan nilai ideologis berupa kebebasan dan kemerdekaan; hal ini membuat jumlah pengemis dan gelandangan di kota Surabaya sangat tinggi. Selain pinggir jalan, area trotoar juga kerap kali digunakan oleh Pedagang Kaki Lima, hal ini dikarenakan para pedagang tidak difasilitasi dengan baik sehingga mereka memilih untuk berjualan di trotoar agar dagangan mereka mudah dilihat dan dibeli oleh orang yang berlalu-lalang. Bagi mereka yang tinggal di tepi sungai, akses air untuk kegiatan mencuci, mandi, dan buang air besar menjadi sangat mudah.

Terakhir, bagi mereka yang memilih untuk tinggal di makam, penulis menyebut mereka sebagai kelompok yang paling lemah dalam perebutan ruang karena “bersaing dengan yang telah mati”. Alhasil, nilai kesakralan dan ke-tabu-an dari tempat pemakaman tidak lagi menjadi penting karena makam telah telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal bagi mereka yang masih hidup.

Makam Tionghoa di Surabaya yang hingga hari ini masih digunakan sebagai tempat bermukim. (Sumber: hurek.blogspot.com)

Gementee Surabaya tentu telah menempuh beragam upaya untuk melakukan penertiban pemukiman yang dianggap tidak sesuai aturan. Namun dengan mengabaikan fakta historis bahwa pemukiman rakyat miskin kota sudah ada sejak masa kolonial sebagai akibat dari pembangunan kota Surabaya yang sejak semula berorientasi terhadap kepentingan Belanda.

Sehingga usaha pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap rakyat miskin kota tidak membawa perubahan yang signifikan – gelandangan dan pengemis yang ditempatkan ke penampungan banyak yang berhasil kabur, pembongkaran paksa yang dilakukan aparat tidak menghasilkan perubahan karena pemukiman ‘liar’ selalu muncul kembali, dan wacana pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan kampung menuai pertentangan karena dianggap akan menghapuskan perkampungan.

Usaha penertiban yang dilakukan oleh pemerintah telah mengabaikan peran rakyat miskin kota dalam perencanaan dan pembangunan kota Surabaya – alih-alih diberdayakan, mereka dilihat sebagai objek yang mengganggu ketenteraman kota dan oleh karena itu harus disterilkan.

Padahal pada kurun waktu 1900-1960, melalui serangkaian gerakan, rakyat miskin kota telah membuktikan peran penting mereka dalam dinamika perkotaan serta pembentukan sejarah Surabaya. Tekad kuat membawa mereka untuk mengambil alih ruang-ruang privat yang sebelumnya tidak terjangkau dan cenderung mengasingkan, dan ketika ruang privat tidak bisa diambil alih mereka pun beralih ke ruang-ruang publik.

Dalam persepsi rakyat miskin kota, ruang publik boleh diakses secara bebas oleh siapapun. Hal ini berlawanan dengan persepsi pemerintah kota bahwa pemerintah memiliki kewenangan atas ruang publik. Pergulatan rakyat miskin kota dalam memperoleh tempat tinggal telah menciptakan oposisi biner dalam perebutan ruang kota, yaitu rakyat miskin versus negara dan swasta.

Pengambilalihan ruang-ruang privat maupun ruang publik oleh rakyat miskin kota merupakan bentuk perlawanan dalam perebutan ruang, rakyat miskin kota yang selama ini dianggap tidak berdaya dan kerap di-objektifikasi dalam kebijakan akhirnya membuktikan bahwa mereka memiliki daya dan kuasa dalam perebutan ruang yang membentuk dinamika perkotaan. Buku ini berhasil menekankan pentingnya peran rakyat miskin kota dalam perebutan ruang kota, juga menyediakan refleksi kritis terhadap peran rakyat miskin kota yang selama ini terlupakan atau dikesampingkan dalam historiografi nasional Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *