Warga Dadap Mencari Keadilan

Warga Kampung Dadap tengah berdiskusi dengan beberapa warga kampung di jakarta, bersama UPC (Urban Poor Consortium) dan JRMK (Jaringan Rakyat Miskin Kota)Selasa, 6 Juli 2018 Di Aula Perpustakaan Rujak Center for Urban Studies, Cikini, Jakarta Pusat

 

Pada hari selasa, 6 Juli 2018 jam 13.00 WIB, beberapa warga yang berasal dari Kampung Dadap, Kampung Tongkol, Kampung Bandan, Kampung Aquarium, beserta Sekjen Komunitas Anak Kali Ciliwung, UPC, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), bersama-sama berdiskusi di ruang perpustakaan Rujak Center For Urban Studies, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan untuk membahas persoalan Kampung Dadap di tengah isu penggusuran yang menyelimuti kehidupan warga Kampung Dadap. Tujuannya sekaligus saling belajar mengorganisir persoalan konflik agraria yang kerap menyerang warga kampung.

Secara geografis, Kampung Dadap berada di perbatasan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten dan letaknya di pesisir laut. Latar belakang masalah yang terjadi adalah terkait dengan Bupati mereka pada saat ini yang berperan di dalam isu penggusuran. Menurut penjelasan warga, “Bupati setempat tidak memperhatikan kami sebagai warga kampung dadap, kami tinggal di sini sejak tahun 70-an, kalo tidak ada kami, maka kampung ini juga tidak ada.

Oleh karena itu kita pertahankan kampung sekuat-kuatnya. Kami juga perlu tranparansi dari Bupati terkait dengan rencana proyek yang berdampak pada penggusuran di kampung dadap, seperti pelebaran kali dan lain-lain. Tahun 1972 kita yang rintis kampung ini, tapi kini Bupati main memusnahkan gitu saja tanpa kompromi melalui proyek-proyek yang ia izinkan”. Tutur salah seorang warga Dadap.

Intinya jika ada rencana semacam proyek tersebut, warga perlu transparansi terkait dengan tanah yang ditempati beserta seluruh ganti ruginya. Karena warga tidak ingin dirugikan dengan proyek-proyek tersebut. Mereka juga menganggap bahwa Bupati mereka hanya berpihak pada borongan atau pengembang saja, tetapi warga tidak diperhatikan.

Sudah puluhan tahun perjalanan warga Dadap mempertahankan kampungnya,.“Pada awalnya kami tidak tahu, apakah proyek yang menggusur kampung kami akan menjadi jalan untuk melewati pulau-pulau baru (pulau palsu), ke bandara, ke Pantai Indah Kapuk 1, atau PIK dua. Kami cuma tahu bahwa kami akan dipindahkan di rumah susun. Namun pembangunan rusun itu pun belum ada, jadi tidak ada jaminan. Maka kami sepakat untuk tidak menerima apapun, sepakat bertahan tetap di Kampung Dadap. Secara jelas kami ingin melegalkan tanah yang kami tempati menjadi hak milik kami. “Tutur Pak Amir warga Kampung Dadap.

Menurut informasi yang diterima warga, sudah ada rencana dari Pemda terkait dengan pembangunan rusunawa. Semua rumah warga Kampung Dadap akan digusur dan dipindahkan di dalam rusunawa yang dibuat Pemda termasuk dengan fasilitasnya. Pemda hanya menganggap Kampung Dadap merupakan kampung kumuh yang harus ditata.

Menurut penjelasan seorang warga kampung Dadap bahwa mereka membangun kampungnnya dari titik nol, dan anggapan kampung kumuh merupakan klaim yang tidak disertai dengan observasi. Sekalipun akan dibuat rusun, menurut warga Dadap hal itu akan menghambat kegiatan sehari-hari mereka sebagai nelayan.

“Proyek pembangunan yang mengharuskan kampung kami digusur, kami kira tidak memiliki dasar yang jelas. Rencana pembangunan jalan inspeksi, pelebaran kali, atau jembatan kami kira tidak jelas dan tidak masuk akal. Karena wilayah kami merupakan ujung kanal atau laut. Asumsi kami, bahwa kampung kami hanya untuk kepentingan sebuah proyek yang merugikan kami”, Tutur salah satu warga Kampung Dadap. Total data warga Kampung Dadap yang sebanyak 1200 KK, 670 bangunan, 3 RW sepakat untuk memutuskan bertahan di kampung dadap.

Rencana Tidak Resmi

Munculnya masalah gambar rencana pembangunan rusun (rumah susun) yang disosialisasikan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarkat) untuk menggantikan tempat tinggal warga kampung Dadap saat ini ternyata tidak resmi. Setelah warga telusuri terkait rancangan rusun tersebut ternyata tidak jelas sumber resminya. Bahkan warga Dadap mendatangi langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menanyakan perihal rencana pemindahan warga ke rusun, namun tidak ditemukan adanya laporan terkait rencana pembangunan rusun di Kampung Dadap.

Menurut salah seorang warga, rusun pun belum tentu adil buat warga dari segi pembiayaan ganti rugi berdasarkan ukuran rumah warga, ditambah lagi aspek ekonomi, penataan, status yang terancam mengalami perubahan serta hilangnya hak-hak yang selama ini sudah terbangun di Kampung Dadap

“Kalo dilihat dari data perencanaan PIK 2, dengan rencana penggusuran kampung dadap, bisa disimpulkan ternyata ada keterkaitan antara proyek PIK 2 dengan pulau reklamasi terkait pembangunan jalan Tol untuk mengakses kedua tempat tersebut.

Proyek jalan Tol tersebut membutuhkan lahan dan akan mengorbankan Kampung Dadap. Jadi saya kira, anggapan bahwa kampung dadap itu kumuh dan sebagainya itu tidak menjadi alasan yang kuat untuk menggusur, yang jelas mereka hanya butuh tanah untuk proyek tersebut. tetapi ini masih bersifat asumsi dan analisa berdasarkan data rencana pembangunan yang ada. ”Tutur Gugun sebagai perwakilan dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

Informasi juga didapatkan dari KNTI (kesatuan Nelayan Tradisional Indoneia), yang dijelaskan bahwa masalah rencana pembangunan jalan tol dalam data rencana pembangunan tersebut merupakan masalah yang sumbernya tidak hanya dari keserakahan swasta saja, banyak pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan strategis tersebut tentunya ini berdampak pada bahaya ancaman penggusuran warga kampung Dadap. berdasarkan dari rencana tersebut, Kampung Dadap akan habis untuk kepentingan jalan Tol sebagai akses strategis. Tapi hal ini belum ditetapkan secara resmi.

Warga Kampung Dadap berharap, dari adanya pertemuan dan penguatan solidaritas oleh warga kampung Jakarta, UPC mau pun JRMK dan organ lainnya yang hadir dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi warga Dadap. “Kalau bicara bertahan, kita semua warga harus bersatu dan kuat. “Tutur warga kampung Jakarta.

dalam pertemuan itu, setidaknya warga kampung Dadap bisa melakukan silaturahmi dan berbagi pengalaman terkait permasalahan yang terjadi di kampung mereka masing-masing, terutama pengalaman pengorganisasian rakyat oleh warga kampungdi jakarta, seperti kampung Aquarium, kampung Tongkol, dan kampung lainnya.

Pelajaran penting dari pertemuan tersebut ialah bahwa warga Dadap harus mampu mengorganisir diri di loingkungan mereka dalam menghadapi suatu masalah, terutama ancaman penggusuran. selain itu juga bahwa warga harus melakukan hal positif untuk membangun citra kampung, bukan sekedar membahas persoalan legal atau tidak legal. Solusi-solusi tersebut yang tampaknya untuk saat ini akan menjadi langkah yang relevan bagi warga dalam mencari keadilan atas bahaya yang mengancam kampung Dadap.

Penulis: Ezi Zulkarnain, Mahasiswa Sosiologi – Universitas Brawijaya, Malang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *