Mengurai Benang Kusut Banjir Jakarta

Sumber Gambar: suaraharapan.com

Mengurai Benang Kusut Banjir di Jakarta

Laporan Diskusi Bosman Batubara Ph.D Candidate from Unesco-Institute for Water Education University of Amsterdam di Aula Rujak Center for Urban Studies, 17-November 2017 dengan tema The Spiral of Socioecological Crisis and Fix: Land Subsidence & Flood Infrastructure in Jakarta.

Kenapa sih Jakarta banjir terus, banyak pula pakar yang terlibat dalam masalah ini, akan tetapi tidak rampung-rampung banjir di Jakarta, malah semakin banjir. Populasi periset tentang banjir juga banyak, saya juga sudah membaca karya para peneliti yang mengambil studi di Belanda dan mengamati bagaimana argument mereka tentang problem banjir di Jakarta, bahkan saya merasa kesulitan mencari suatu masalah yang belum dibahas oleh orang lain tentang suatu topik dan semuanya sudah di bahas. Sehingga dari kenyataan ini saya menemukan suatu pembahasan dalam sebuah dimensi pertanyaan yang menurut saya menarik, sebenarnnya apa sih hubungannya banjir dengan Orde Baru, dan dititik mana hubungan antara pemerintahan Orde Baru dalam menciptakan Jakarta yang banjir, kemudian sampai dimana pengaruh itu terjadi? akan tetapi hal ini bukan berarti saya membatasi pembahasan saya terhadap pemerintahan Orde Baru, saya mencoba menekankan ruang sosial-spasial atau kota seperti apa yang dihasilkan oleh suatu rezim otoritarianisme seperti Orde Baru?

Saya telah berhubungan dengan data-data keimigrasian Jakarta sejak tahun 1971 sampai tahun 2016 yang saya koleksi. Saya melihat suatu pola bahwa fenomena keimigrasian yaitu orang berimigrasi ke Jakarta semakin meningkat sejak tahun 1972-an sekitar 14.000, sementara di tahun 1998-1999 di penghujung Orde Baru telah mencapai 270 ribuan orang pertahun. Selain itu juga saya setidaknya menemukan fakta mengenai konservasi lahan di Jakarta.

Hal ini sangat berkaitan dengan  kroni kapitalisme Orde Baru, yang setidaknya memiliki kontribusi cukup signifikan dalam mengkonversi ruang hijau di Jakarta. Setidaknya saya telah mengumpulkan data dan menemukan fakta bahwa terdapat sekitar 4.000 hektar lahan yang sebenarnnya berdasarkan RTRW (rencana tata ruang wilayah) 1965-1985 yang diperuntukan bagi hutan kota atau daerah resapan air yang pada intinya merupakan ruang manajemen banjir di Jakarta telah terkonversi.

Ternyata lahan-lahan tersebut yang telah teridentifikasi, merupakan bagian ruang spasial horizontal yang dikelola dari kroni kapitalisme, dan juga telah diuraikan dalam buku Richard Robison. Richard Robinson telah mengidentifikasi siapa mereka-mereka yang menjadi bagian dari kroni kapitalisme yang secara langsung terlibat dalam mengkonversi 4.000-an hektar lahan manajemen banjir di Jakarta tersebut. Pada dasarnya saya juga membuka fakta bahwa bagaimana rezim totalitarianisme seperti Orde Baru telah menciptakan ruang socio-spasial banjir di Jakarta melalui konversi lahan tersebut.

Saya memiliki pengalaman berbeda untuk melihat sebuah fenomena bencana, tertutama mengenai banjir di Jakarta. Saya juga pernah terlibat membantu masalah “LUMPUR LAPINDO” yang secara kasat mata (bencana) tersebut bersifat politis. Fenomena ini telah mengajarkan saya untuk berhati-hati melihat bencana sebagai kategori hasil alam. Saya mencoba memahami bahwa Bencana yang terjadi tidak serta-merta sebagai faktor alam, akan tetapi beberapa bencana yang saya lihat terlalu “politis” untuk dimaknai sebagai proses bencana alam.

Pada hari ini pembahasan mengenai The Spiral of Socioecological Crisis and Fix: Land Subsidence & Flood Infrastructure in Jakarta. Pada dasarnya saya punya mimpi untuk membangun suatu tesis yang dikembangkan dari satu pertanyaan riset yang kemudian untuk diperdalam. Oleh karena itu, dari data-data ini juga saya mengembangkan suatu teoritical frame work yang mampu membingkai masalah ini.

Apa itu crisis socioecological fix? ada orang yang membahas kasus socioecological fix di Kanada, kasus socioecological fix telah membuka pikiran saya bahwa depresi ekonomi di Kanada pada tahun 1930-an yang kemudian juga disebut sebagai krisis global diklaim sebagai krisis yang berangkat dari krisis ekonomi. Kemudian dilakukan mobilisasi penganggur pada tahun 1933 untuk digiring membangun infrastruktur seperti bandara atau highway dan juga untuk melakukan reforestasi. Reforestasi merupakan suatu proyek sociecological fix, yaitu pada saat yang bersamaan mereka menggarap itu untuk menghasilkan pendapatan dan untuk mengurangi pengangguran kemudian meletakkan alam (hutan) sebagai proses akumulasi kapital ekonomi.

Pada dasarnya studi di atas merupakan gambaran dari pemikir seperti Ekers and Prudham (2015) yang menyatakan bahwa crisis socioecological fix di Kanada sebagai krisis ekonomi. Tetapi saya melihat land supsidence Jakarta bukan semata sebagai krisis ekonomi, akan tetapi justru krisis socioecologi. Sehingga point ini menjadi kritik terhadap argumentasi Ekers yakni bahwa krisis di Kanada juga sebenarnnya bukan semata krisis ekonomi, melainkan crisis socioecological fix sama seperti halnya kasus land supsidence (tanah ambles) di Jakarta tentunya.

Saya akan mencoba melihat beberapa penyebab landsapsidence (amblesan tanah) yang saya coba teliti kedalam dua argumentasi yaitu pertama, sebagai transformasi spasial-horizintal perluasan pembangunan wilayah (ekspansi lahan) dan kedua, transformasi spasial-vertikal dalam hal ini pemboran air tanah, kedua elemen ini merupakan fakta penting dari proses terjadinya land supsidence di Jakarta.

***

Kalau kita lihat selama ini bahwa argumentasi amblesnya tanah di Jakarta yang dipakai oleh banyak dokumen penanganan banjir sebagai alasan untuk pembangunan sebuah “proyek” infrastruktur. Salah satunya kita dapat melihat versi NCICD. Dalam hal ini sebenarnnya dokumen NCICD berniat memberi solusi atas amblesnya tanah di Jakarta, akan tetapi pada kenyataannya justru menimbulkan masalah yang sama, dan kenyataan ini saya kategorikan sebagai the spiral, dari situlah saya bangun suatu argumentasi the spiral tersebut.

Logika the spiral itu dapat kita pahami bahwa disatu sisi seolah-olah dapat menjadi “solusi” pemecahan masalah atas suatu masalah (dalam hal ini banjir di Jakarta), akan tetapi justru beresiko menimbulkan masalah yang sama dan terjebak kembali kepada krisis, dan itulah kategori spiralnya (selalu berujung dan kembali pada masalah yang sama).

Secara teoritis bahwa socioecological fix berangkat dari konsep David Harvey mengenai spasial fix, spasial fix menurut Harvey merupakan tendensi krisis yang disebabkan ekonomi kapitalisme. Menurut Harvey, terdapat tiga jenis krisis. Pertama, krisis karena overacumulation atau devaluation. Biasanya bagi kapitalis solusi yang terjadi akibat krisis over-akumulasi dan devaluasi biasanya melahirkan solusi ekspansi spasial (spasial fix). Kurang lebihnya gambaran mengenai ekspansi spasial dapat kita lihat misalnya sebagai contoh: kolonialisme melihat Jawa dijadikan sebagai pasar sumber barang, atau sebagai sumber barang mentah atau biasanya sebagai sumber buruh murah, atau pengandaian sebagai tempat investasi yang baru untuk mendapatkan keuntungan dan bahkan keuntungan lebih..

Krisis yang kedua menurut Harvey disebut sebagai kapitalisme finansial, dimana krisisnya terjadi karena “spekulasi”. Kita dapat melihat banyak proyek perumahan-perumahan yang dibangun sebanyak sekarang ini apakah laku? Belum tentu, itulah sebabnya banyak proyek hunian seperti apartemen atau apa pun itu banyak yang kosong, akan tetapi mengapa proses membangun hunian tersebut masih terus berlanjut? Dengan cara membangun itulah, modal yang digunakan dapat terus berputar pada sirkuit kapitalisme berikutnya, inilah yang disebut spekulasi. Tutur Bosman

Lebih lanjut Menurut Bosman bahwa Kurang lebihnya gejala yang terjadi dalam kapitalisme finansial seperti putaran modal besar dengan sistem kredit untuk melakukan sebuah pembangunan akan terus berlanjut dengan bentuk membangun karena adanya sistem kredit baru yang akan mereka peroleh dan menutup sistem kredit lama dengan kredit baru, oleh karena itu menambal-sulam kredit harus dilakukan dengan cara membangun dan teru berputar pada jenis pembangunan sebagai pengoperasian modal pinjaman (kredit) untuk terus diputar, dengan demikian sistem ekonomi tersebut tersebut sebenarnnya rentan terhadap krisis. Itulah krisis karena kapitalisme finansial. 

Strategi terhadap krisis finansial biasanya dilakukan dengan metode temporal fix. Temporal fix mengandaikan bagaimana kapitalsime melakukan penundaan terhadap krisis. Logikanya bahwa ketika membangun hunian tidak laku, sementara modal hasil pinjaman harus dibayar, maka mereka meminjam jenis kredit lain scara berulang-ulang dan terus menerus, dan kenyataannya hal ini tidak menyelesaikan masalah, justru sewaktu-waktu akan meledak dan melahirkan krisis finansial terutama bagi sebuah negara. Sehingga pemahamannya adalah mereka seolah-olah menunda krisis tersebut tetapi pada akhirnya akan meledak. Menunda krisis itulah bahaya yang mengancam sebuah roda ekonomi.

Jenis krisis yang ketiga ialah krisis yang disebabkan oleh krisis yang pertama dan kedua, solusi kaitalisme melalui spasial fix dan temporal fix pula akan melahirkan krisis, hal ini terjadi karena proses akumulasi nilai terus berlanjut, bahkan melahirkan krisis ditempat ekspansi barunya. Begitu kira-kira kurang lebihnya gambaran krisis spasial fix. Oleh sebab itu Ekers memodifikasi teori spasial fix menjadi socioecological fix, melalui reforestasi di Kanada. Dimana Ekers melihat bahwa reforestasi merupakan tempat baru bagi berlangsungnnya akumulasi kapital, sekaligus mempekerjakan orang dan pada saat yang sama juga bahwa alam dijadikan instrumen untuk mendapatkan keuntungan, itulah inti dasar teori socioecological fix.

Maka yang saya hadapi pada fakta di Jakarta dengan menggunakan konsep socioecological fix untuk membingkai krisis amblesan Jakarta sebagai krisis socioecological fix dan membingkai krisis ekonomi sebagai socioecological fix.

Oleh karena itu, saya mengadopsi beberapa pandangan terutama dari David Harvey dan ditambah dengan satu buku yang cukup menarik yaitu karya Neil Smith berjudul Uneven Development, Nature, Capital and the Production of Space Foreword by David Harvey. Dalam buku tersebut ada satu pembahasan mengenai the production of nature yang saya gunakan juga untuk membahas bagaimana rekayasa manusia memoodifikasi alam demi keuntungan.

Neil Smith membedakan alam menjadi dua yaitu antara first nature (merupakan dimana relasi manusia dikendalikan oleh nilai guna) ibaratnya ketika saya haus dan saya ambil air lalu saya gunakan untuk minum merupakan nilai guna, dan second nature (merupakan relasi manusia yang dikendalikan oleh nilai tukar (modal dan keuntungan) hal ini misalnya terjadi pada mekanisme perusahaan air, seperti Aqua misalnya mengambil air untuk dijual bukan diminum dan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dapat dipahami bahwa first nature merupakan dunia atau alam yang belum terkomodifikasikan sementara second nature merupakan dunia atau alam yang sudah terkomodifikasikan dan dikendalikan.

Melihat gagasan Neil Smith tersebut saya mencoba mengkombinasikan dan kemudian saya formulasikan bahwa socioecological crisis adalah sebuah krisis yang terjadi karena dihasilkan oleh ekspansi kapitalisme atau spasial fix, dan setelah itu bahwa second nature itulah kemudian di produksi dan berperan melahirkan crisis socioecological fix.

***

Kita akan masuk ke beberapa kasus di Jakarta yang menyangkut amblesan, dan pada kasus tersebut terdapat banyak perdebatan dari para pakar memandang fenomena tersebut. Pada tahun 2007 terjadi banjir di Jakarta Utara yang sebenarnya intensitasnya sangat kecil. Pada suatu hari saya bertemu dengan seseorang bernama Marco (bukan Marco Rujak) dan Brinkman dan mereka membuat sebuah model dari hidrometeorologi bahwa menurut mereka banjir Jakarta yang hadir pada bulan November 2007 merupakan yang terjadi setiap 18.5 tahun sekali, dan telah terhubung kdalam fenomena “land subsidence” yang sebelumnya terjadi pada puncak gelombang siklus banjir 18 tahun tersebut dan belum separah tahun 2007.

Pertanyaannya menagapa banjir di Jakarta utara yang intensitasnya kecil tersebut belum menjadi masalah, akan tetapi kini keberadaannya justru menjadi masalah? Dari situlah bahwa pada dasarnya mereka sudah menghubungkan banjir di Jakarta dengan fakta amblesan tanah di Jakarta  kenyatannya memang dulu amblesan belum separah seperti yang sekarang terjadi. Sehingga moment banjir yang terjadi pada kurun waktu setiap 18 tahun sekali itu yang terjadi akibat pasang air laut tersebut kemudian menjadi masalah besar. Sejak saat itulah argumentasi mengenai amblesan tanah menjadi bagian dari proyek infrastruktur dan penanganan banjir.

Ada kajian yang pernah dilakukan Maathuis di tahun 1996[1] dia sudah menulis bahwa di tahun 1974-1978 sampai 1988 bahwa bagian tanah di Jakarta sudah ambles sekitar 50cm. ada pun argumentasi dari pakar dari ITB yang telah melakukan banyak survey soal amblesan tanah di Jakarta dengan metode yang variatif dan menghasilkan berbagai ukuran amblesan tanah, kisaran 25 cm pertahun, 28 cm pertahun dan bermacam-macam perbedaan bergantung pada tempat.

Para pakar tersebut mencoba mengidentifikasi mengapa Jakarta ambles tanahnya? Saya kira terdapat empat point penting yang muncul dari diskusi mereka pertama, bahwa terdapat argumentasi air tanah di Jakarta sudah di ekstrak melebihi kapasitasnya. Kedua, terdapat argumentasi bahwa bangunan tinggi di Jakarta ini tinggi banyak sekali kemudian menyebabkan ambles. Ketiga, bahwa argumentasi megenai sedimen mengalami kompaksi sehingga menyebabkan ambles. Keempat, merupakan dampak dari aktifitas tektonik.

Dari beberapa argumentasi tersebut seolah-olah terpisah, akan tetapi saya pikir memiliki keterkaitan, mungkin hanya aktifitas tektonik yang tidak terkait. Akan tetapi argumentasi tersebut pada dasarnya sangat berhubungan seperti halnya kompaksi dapat menimbulkan retakan baru dalam tanah, berikutnya aktifitas tektonik merupakan pergerakan dari lempeng bumi, jadi menurut saya keempat argument tersebut berhubungan satu sama lain.[2]

Pertanyaanya tentu bahwa mereka sebagai orang yang ingin menyelamatkan amblesan tanah di Jakarta kemudian mereka harus mengeliminasi faktor-faktor utamanya untuk dihadapi terlebih dahulu, untuk tektonik apakah bisa kita menahan gaya dorong bumi, ternyata tidak bisa. Apakah bisa kita menahan kompaksi sedimen, ternyata itu agak susah juga. Dari berbagai argumentasi yang hadir dari pada saintis, apakah dia seorang geologis, geodesi, geofisika, saya kira yang menarik bahwa argumentasi mereka sangat berhubungan dengan posisi politik mereka dan kepentingan mereka.

Pada laporan-laporan tertentu menyebutkan bahwa penyebab utama dalam amblesan tanah di Jakarta adalah karena terjadinya ekstraksi air tanah. Dan saya pikir pemikiran mereka menjadi rasional dengan kepentingan mereka, karena mereka memiliki proayek dimana mereka-mereka menjadi konsultannya yang disebut proyek NCICD[3] (National Capital Integrated  Coastal Development), sebuah proyek mega infrastruktur yang akan menambah beban baik itu dipantai utara mau pun teluk Jakarta. Artinya, bahwa jika NCICD berargumntasi mengenai pembebanan sebagai penyebab amblesan tanah di Jakarta, maka mega proyek infrastrukturnya tentu akan bermasalah dengan argumentasi pembebanan tanah.

Selain itu, saya juga melihat argumentasi seorang yang dikutip dari Jakarta Post 2007 bahwa Kementerian ESDM menyebutkan penyebab utama amblesan tanah terjadi karena pembebanan bangunan, kalau saya tarik kembali posisi argumentasi mereka dengan latar belakang para pakar memang terlihat agak sedikit “politis.” Karena Dinas Tata Air dan ESDM di Jakarta Post disebut sebagai “money-agency” yang “berkepentingan” terhadap pajak dari air tanah. Kemudian (Pak Lampok dan Pak Ramdhan) merupakan konsultannya dari Dinas Tata Air, kalau mereka bilang bahwa amblesan tanah Jakarta karena ekstraksi air tanah, maka jelas akan menganggu kepentingan (bisnis) mereka. memang logika yang saya bangun terlihat “kasar” karena terlihat terlampau jauh, akan tetapi begitu adanya.

Kemudian dalam pencarian saya, untuk melihat arugumentasi mengenai amblesan tanah yang mungkin netral dan tidak memiliki kepentingan politis apa pun, saya menemukan opini yang berbeda pula dari para pakar-pakar yang sudah dijelaskan diatas. Seperti diutrakan oleh (Minardi et al. 2014) memiliki argumentasi lebih variatif dan memiliki perbedaan data ditempat-tempat yang berbeda seperti disatu titik terjadi karena ekstraksi, dan dititik lain terjadi karena beban bangunan, dan saya pikir argumen ini lebih berminat melawan kepentingan yang ada.

                  

  Amblesan Tanah Karena Ekstraksi Air Tanah         Amblesan Tanah Karena Gedung-Gedung  Sumber: Minardi et al. 2014

Kita bisa amati dalam gambar ini misalnya, bahwa terlihat pembebanan bangunan sangat dominan,  bahkan ada titik yang sudah turun sampai 13 cm. bagi saya dua opini tersebut apakah dari ekstraksi air tanah atau pun pembebanan bangunan sama saja. Karena ekspansi spasial, menimbulkan pertumbuhan bangunan gedung-gedung, juga terjadi ekspansi vertikal yaitu pemboran air tanah. Dua problem tersebut telah menjadi indikator bagaimana Jakarta tumbuh, yang kemudian saya katakana tumbuh dengan sangat kapitalistik. (silahkan berdebat, apakah A atau B penyebabnya, namun bagi saya sama saja).Ekstraksi Air Tanah. Sumber: Minardi et al. 2014.

Saya akan mencoba membuktikan satu persatu sampai saya anggap kedua fenomena tersebut sama saja. dalam konteks Jakarta bahwa konsep first nature horizontal development adalah endapan alluvial dan vulkanik yang datang dari gunung-gunung di Selatan itu mengalir ke sungai-sungai dan terdapat 13 sungai katanya, kemudian mengendap disepanjang pantai, kira-kira 40 km arah Timur dan Barat dan inilah yang disebut dengan alam yang belum terkomodifikasi (alam pertama dalam pandangan first nature Smith).

Kemudian datanglah kolonialisme dalam spasial fix, bahwa mereka mencari bahan mentah, mencari buruh, artinya mereka mencoba memproduksi atau mempolarisasi kapitalnya di Indonesia atau juga mengekstrak faktor alamiah first nature. Karena sebelum mereka datang, bahwa Batavia tidak terlalu menjadi central, akan tetapi kala VOC datang ke Batavia, atau ketika pada tahun 1807, birokrasi modern semacam negara mulai di instal, atau fenomena pada tahun 1910 mereka mulai merancang Menteng untuk tempat tinggal para Begawan mereka (pekerja Belanda)  orang-orang Eropa, sejak saat itulah secara spasial kawasan Sunda Kelapa atau Batavia menjadi central yang secara spasial menjadi suatu pusat birokrasi.

Pada kenyatannya bahwa fenomena tersebut diatas diteruskan sampai masa Orde Baru. Bahwa kawasan Kebayoran baru dibangun pada tahun 1949 untuk para pekerja, dan 1965-1998 begitu masif pembangunannya, kata orang, Bodetabek sebagai ruang spasial yang digunakan untuk menampung populasi surplus. Bagaimana maksud populasi surplus, kira-kira gambarannya seperti ini, bahwa di tahun 1965 akan dilakukan land-reform Agraria, akan tetapi tidak jadi, lalu tanahnya diberikan kepada pengembang, untuk dijadikan perkebenunan dan macam-macam. Sehingga orang tidak memiliki tanah, karena tidak memiliki tanah mereka tidak bisa menggarap lahan, kemudian mereka harus pindah dan inilah yang disebut populasi surplus dan inilah yang tertampung di Jabodetabek. Bodetabek itu adalah salah satu produk paling orisinil dari Orde Baru, 1965-1998 merupakan algomerasi untuk industri dan menyerap “populasi surplus” dari pedesaan.

Peta: RTRW 1965 – 1985 Sebagai The Production of Nature I: Horizontal Development

Melebarnya spasial horizontal development, pada dasarnya dalam peta tersebut kita dapat melihat bagaimana kekuasaan Orde baru memberikan sebuah ekspansi spasial begitu besar. Sekarang kita bisa mengamati vertikal development, pembangunan sumur bor dalam. Pemahaman mengenai first nature. Saya merasa argumentasi para hidreolog memberikan argument dengan kepentingan mereka, dan mereka membagi kategori-kategori penyebabnya kedalam empat zona. Pertama, akuifer lapis pertama. Kedua, akuitard lapis pertama. Kektiga, akuifer lapis kedua dan keempat akuitard lapis kedua. Di Jakarta kira-kira pembagiannya yaitu dangkal dari 40 meter dikatakan sebagai sumur dangkal dan jika melebihi 40 meter itu dikatakan sumur dalam atau dikenal dengan sumur bor dalam, atau istilahnya sumur pantek.

Waktu saya tinggal di Bukit Duri tahun lalu, saya tanyakan juga kepada orang-orang atau para warga, berapa kedalaman sumur air dirumah tangga mereka? kira-kira menjawab rata-rata 7-10 meter. Sehingga saya tidak menemukan sumur kedalaman 40 meter di dalam rumah tangga, artinya mereka masih sebatas menggunakan sumur dangkal.

 

 

 

 

Peta Geologi Development Vrtikal

 

 

 

 

 

***

Sumur tidak berkembang begitu saja sampai sekarang ini, akan tetapi terdapat satu dokumen dari pemerintahan Batavia pada tahun 1914 yang juga menurut Houwink (1914) menyebutkan bahwa “deepgroundwater well” pertama di Batavia dibuat pada tahun 1873 dokumen tersebut berbicara bahwa kegunaan sumur-sumur tersebut rata-rata digunakan untuk kepentingan militer, kepentingan VOC dan orang-orang kulit putih tersebut dan pada tahun 1914 sudah dibor 48 sumur di Batavia.

The Production of Nature II: Vertical Development

Kemudian kenyataan mengenai sumur bor dalam atau vertikal development ini terus terjadi, misalnya data pada tahun 1990 menunjukan bahwa air tanah digunakan dua kali lebih banyak dari air pipa di Jakarta. Kemudian pada tahun 1995 bahwa 70% industri di Jakarta sudah menggunakan air tanah. Pada intinya bahwa point penting disini menunjukan betapa besar penggunaan air tanah sebagai pelumas pembangunan di Jakarta.

Pada kasus air tanah dalam (sumur bor dalam) untuk sektor komersial, seperti yang saya tadi jelaskan pada fenmena Bukit Duri rata-rata sumur bor rumah tangga tidak kurang dari 10-15 meter. Lagi pula agak susah bagi rumah tangga biasa untuk mengebor tanah sampai kedalaman 300 meter karena hal ini memakan biaya begitu mahal, saya baca-baca, kira-kira sampai Rp. 200.000 permater kalau menggunakan mesin bor. Sehingga saya pikir itu tidak terjangkau oleh orang-orang seperti warga Bukit Duri.

Di sini saya kemudian mencoba membangun sebuah tesis lagi untuk membuktikan ucapan (tesis) saya bahwa yang menyebabkan amblesnya tanah itu karena sektor komersial karena mereka pengguna sektor air sumur bor dalam. Misalnya data base Deltares menunjukan bahwa sekitar 900 sumur yang digunakan oleh sektor pabrik, gedung pemerintah, pabrik bir, hotel, mall, dan gedung-gedung pencakar langit yang memiliki sumur bor dalam dengan kedalaman diatas 40 meter. Fenomena yang terjadi di Jakarta yaitu bahwa koneksi antara akuifer dalam dengan air permukaan itu sangat kurang baik. hanya sekitar 6% menurut model Deltares. Artinya bahwa hanya sekitar 6 % air permukaan yang mampu masuk ke dalam akauifer dalam (air dalam tanah).

Artinya bahwa, kalau air dalam ini disedot secara terus-menerus atau dipompa secara terus-menerus akan terjadi kemacetan dalam proses pengisiannya kembali kedalam air dalam tanah. Karena serapannya hanya sekitar 6 % antara koneksi air permukaan kedalam tanah. Sementara sumur-sumur bor dalam dengan intensitas pengeboran sedalam 40 meter lebih bahkan ratusan meter kebawah terus-menerus dalam mengekstrak air tanah, kemudian siklus pergantian air permukaan untuk masuk kembali ketanah (daur ulang air) terjadi sangat lambat, dengan macetnya siklus air untuk kembali ke tanah tersebut setelah disedot dan dipompa secara terus-menerus maka proses demikianlah yang mempercepat amblesnya permukaan tanah di Jakarta. Karena air tanah membutuhkan waktu yang lama untuk proses recharging(Deltares 2016).

Saya pikir logika yang saya sebutkan kuat dan disana akar permasalahan amblesan air tanah di Jakarta. Jadi penyebab amblesnya air tanah di Jakarta akibat sumur dalam yang dikuasai oleh para pemodal atau para sektor komersil bukan dari kalangan orang rumah tangga. Saya rasa logikanya tepat bahwa ketika proses recharging begitu lambat dan menyebabkan amblas tanah di Jakarta.

Saya bisa menunjukan mengenai data jumlah sumur bor dalam di Jakarta pada tahun 1879 Peta persebaran sumur bor dalam menurut dara Deltares mengenai persebaran spasial sumur-sumurnya dan itu yang menggambarkan socioecological crisis.

The Production of Nature II: Vertical Development. Persebaran sumur bor dalam di Jakarta.

Sehingga kita bisa mengamati bahwa pada masa Orde Baru selain membawa perubahan pada ruang spasial secara besar dan di sisi lain ekspansi spasial pada pembangunan vertikal atau pengeboran air juga jumlahnya sangat besar.

Sekarang kita mulai memberikan perhatian pada apa yang disebut dengan socioecological fix, dokumen pertama yang saya mau sebutkan adalah dari Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dalam data tersebut memperlihatkan data mengenai banyaknya banjir, coastal flooding dari flooding of polder system, floods from the rivers atau terdapat street flooding dan macam-macam. Tetapi satu yang saya ingin tunjukan adalah mengenai land subsidence sudah ada dalam dokumen tersebut dan sudah teridentifikasi bahkan hampir muncul disetiap data dari jenis banjir.

Sehingga apa yang sebelumnya banjir ini tidak dianggap, bahkan kalangan saintis mengaggap sebagai banjir kecil 2007 yang berkaitan dengan landsubsidence, bahkan pada tahun 2011 landsubsidence sudah ada dalam dokumen penanganan banjir. Untuk menangani banjir ini yang ditawarkan oleh coastal defence strategy seperti berikut:

Scenario

 

Key Element Additional Measures
1: On-land solution with open rivers

 

. Coastal dike of 36 km

. On-land retention polders in 600 ha

. 100 km of river dikes

. Land acquisition of 900 hectares and resettlement of 180,000 persons

 

. 36 km road on the top of coastal dikes

. Piped water supply to stop deep groundwater extraction

. Sewage and sanitation system for urban agglomeration of Jakarta

 

2:Offshore solution with open rivers

 

. 58 km of offshore sea dike

. Offshore retention basin of 750 ha

. Additional pumping capacity

. 100 km of river dikes

. Land acquisition of 300 hectares and resettlement of 60,000 persons

 

. 58 km of toll road on the top of sea dike

. Piped water supply

.Sewage and sanitation system

. Land reclamation of 3,000 hectares

. Port expansion

 

3:Offshore solution with closed rivers

 

. 59 km offshore sea dike of

. Offshore retention basin of 10,000 ha

. Additional pumping capacity

 

. 59 km of toll road on the top of sea dike

. Piped water supply

. Sewage and sanitation system

. Land reclamation of 3,000 hectares

. Port expansion

 

Pada dokumen tersebut sudah terlihat bahwa Reklamasi sudah muncul 3.000 hektar (catatannya).  Pada tabel tersebut juga tergambar bahwa reklamasi merupakan Additional Measures bahkan NCICD dalam dokumennya juga membawa proyek reklamasi menjadi 4.000 hektar. Selain giant sea wall, ada juga pulau-pulau yang akan dibangun, ada pula waduk besar yang konon akan difungsikan sebagai air minum untuk warga Jakarta dan terdapat jalan yang akan menghubungkan bagian barat dan timur teluk Jakarta.

Meskipun dokumen NCICD mendokumentasi dengan sangat jelas bahwa salah satu penyebab banjir yang dominan di Jakarta adalah faktor land subsidence  tapi tampaknya dalam dokumen NCICD belum begitu serius mengadopsi permasalahan tersebut untuk mewujudkan pembenahan akibat kesusahan air mibun, karena logikanya bahwa jika jika dibangun pipa air minum disediakan akan mengurangi pemakaian air tanah, sehingga tidak aka nada amblesan lagi.

Selain itu bahwa reklamasi 17 pulau dalam power point Bappenas sudah menjadi kategori Key Element bukan edditional Measures lagi. Pointnnya adalah bahwa pada tahun 1990-an klipingan Koran berasumsi bahwa reklamasi akan menyebabkan banjir semakin parah di Jakarta kira-kira opini yang berkembang seperti itu, akan tetapi di tahun 2000-an sudah berubah opini yang berkembangnya, bahkan salah satu ANDAL dari pulau I Reklamasi yang mengklaim sebagai solusi mengurangi Jakarta yang Banjir. Sehingga kita dapat pahami opini yang berkembang ialah reklamasi yang berawal dari opini masalah sekarang berkembang dan dianggap solusi yang masuk kedalama suatu proyek penanganan banjir.

Itulah sebabnya mengapa reklamasi begitu persisten dan muncul dalam JCDS, NCICD dan  NCICD yang diupdate kembali karena memiliki nilai ekonomi “surplus”. Saya pernah hitung kira-kira satu meter mmperoleh sekitar keuntungan 20 juta rupiah, bagi lahan yang bisa terjual, itu masih abstrak. Inilah yang saya sebut sebagai mengamankan kondisi bagi “akumulasi” tapi sudah diperbaharui. Secara pandangan klasik bahwa akumulasi adalah nilai lebih pada buruh,  tetapi saat ini alam, laut, tanah  dan tembok sekali pun sudah menjadi bagian strategi akumulasi, dan kali ini berpilin dengan isu perkotaan.

Untuk itu saya ingin menyimpulkan dari teori Ekers tadi mengenai socioecological fix bahwa dari dua penyebab utama land subsidence yaitu spatial horizontal development dan vertical development. Seandainya yang berperan besar adalah horizontal development dalam artian pembebanan sebagai dampak dari amblasnya tanah di Jakarta artinya proyek reklamasi, atau penanggulangan banjir yang dikeluarkan oleh NCICD sebagai horizontal development sebagai beban baru melalui mega proyek infrastrukturnya di Jakarta.

Oleh karena itu kalau problem amblasnya tanah di Jakarta akibat pembebanan, maka adanya proyek NCICD menjadi solusi yang kontra produktif sebagai penanganan masalah banjir di Jakarta. Karena apa yang dianggap sebagai solusi justru melahirkan masalah yang sama, yaitu amblasan yang baru atau memperparah amblasan tanah. Itulah spiral dari socioecological crisis yang pertama yaitu amblasan yang diobati dengan proyek infrastruktur yaitu socioecological fix. Tetapi kemungkinan akan menimbulkan krisis berikutnya yang dinamakan socioecological crisis berupa amblasan dan inilah spiral

Kira-kira bijaknya untuk para pakar penanggulangan banjir di Jakarta bahwa jika kalian gagal memahami fenomena  the spiral ini, maka sampai kapanpun kalian akan gagal mengatasi banjir di Jakarta dan karena studi saya bertaut dengan Orde Baru itu lebih karena terkendala  tidak bisa melihat hanya sebatas Orde Baru untuk melihat masalah dalam penelitian ini, bahkan saya diharuskan melacak dokumennya sampai jauh masa VOC, bahkan sebelum VOC. Secara material dalam kasus soal kota, kita tidak bisa mengisolasi ruang dan waktu tertentu saja karena memang Jakarta merupakan entitas spasial yang terikat secara temporal. Kira-kira begitulah abstraksi yang saya akan dorong menjadi kesimpulan Disertasi saya nanti.

 

[1] Beberapa kajian misalnya dapat dilihat dari artikel ini yang dikases melalui klik disini

[2]  Dalam hal ini dapat dilihat dalam berita Kompas Minggu 19-09-2010 berjudul “jalan ambles,” Mewaspadai Penurunan Tanah di Jakarta Utara. Hlm:1.

[3] NCICD merupakan proyek raksasa dengan dalih melindungi Jakarta dari banjir dan memfasilitasi perkembangan socio-ekonomi. Proyek ini sudah digulirkan sejak tahun 2009 yang dahulu bernama Jakarta Coastal Defence System (JCDS) kemudian berubah menjadi NCICD pada tahun 2013. Sampai saat ini proyek tersebut pada dasarnya belum memiliki payung hukum yang jelas, padahal sebagian proyek sudah dijalankan. Data terkait dapat dilihat dari buku pedoman Selamatkan Teluk Jakarta yang diterbitkan oleh Koalisi Pakar Interdisipliner.(Jakarta, Rujak. 2016) hlm:8-9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *