Menjamin Akses Air di Tengah Ketidakpastian

Salah satu anjuran sederhana dalam mencegah penularan COVID19 adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Namun pada kenyataannya, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun bisa jadi sebuah keistimewaan, apalagi di negara yang akses air minum bersihnya masih 73,65% berdasarkan Susenas BPS 2019. Namun definisi BPS mengenai air minum bersih pun patut dicermati yaitu sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m].

Sementara di DKI Jakarta sendiri 88.4% menurut BPS telah memiliki air minum bersih. Namun setidaknya ada kampung-kampung di 11 kelurahan (Amrta Institute for Water Literacy) yang tidak memiliki akses air bersih, yaitu Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Marunda, Rorotan, Semper Timur, Ujung Menteng, Pademangan, Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan dan Warakas.

Lokasi RW kumuh di Jakarta Utara terhadap kelurahan domisili positif COVID19

Ada juga Kelurahan Pluit yang sebagian besar memiliki akses air bersih, namun tidak demikian bagi 5 kampung di Muara Angke, yaitu Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Empang, Kampung Blok Eceng, Kampung Blok Limbah dan Kampung Tembok Bolong. Setidaknya ada sekitar 6510 jiwa di 5 kampung tersebut mendapatkan air bersih melalui pihak ketiga, dalam hal ini penjual air pikul. Tentu saja harganya lebih mahal dibandingkan langganan air via PAM Jaya. Berdasarkan survey kampung yang dilakukan Rujak dan Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta, pengeluaran rata-rata untuk pembelian air berkisar antara 500-800 ribu per bulan. Tentu saja itu pengeluaran yang sangat besar, bahkan lebih mahal 4-5x lipat dengan kapasitas sama jika harus berlangganan langsung dengan PAM Jaya.

Berdasarkan survey yang pernah dilakukan Jaringan Rakyat Miskin Kota di tahun 2017, sekitar 32.8% KK 3 kampung Muara Angke mengeluarkan 300 ribu per bulan untuk keperluan air bersih. Sementara pengeluaran rata-rata per bulan 40% KK Muara Angke berkisa di 1 juta hingga 1.9 juta. Ini menunjukkan betapa besar porsi pengeluaran air di daerah tersebut.

Memang pada akhirnya Pemprov DKi Jakarta menyebarkan fasilitas cuci tangan dengan sabun di berbagai tempat, terutama di ruang publik. Beberapa kampung di Kelurahan Penjaringan pun mendapatkan fasilitas cuci tangan dari Walikota Jakarta Utara dan CSR BUMD. Namun tetap jauh dari cukup. Pada akhirnya warga tetap terbebani biaya bulanan di saat banyak pekerja informal, buruh, nelayan, PKL kehilangan nafkah dan dirumahkan.

Fasilitas cuci tangan di samping Halte DPRD
Fasilitas cuci tangan di Penjaringan

Ketika kita harus berburu waktu dengan virus yang menyebar melalui pergerakan orang dan sementara tindakan preventif utama adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, maka pemenuhan hak atas air menjadi perlindungan mendasar. Terlebih di masa darurat ini, agar jangan sampai warga rentan harus memilih apakah sebaiknya dia membeli air untuk memasak dan cuci tangan, membayar uang sewa kontrakan atau mengisi perut kosong. Ketiganya adalah hak dasar yang makin penting untuk terjaga dan terpenuhi.


 

Sejak 23 Maret 2020, kami membuat perencanaan pengadaan fasilitas cuci tangan di 4 wilayah yang minim akses air bersih di DKI Jakarta, termasuk 5 kampung di Muara Angke, yang sedang dalam proses pemasangan oleh salah satu BUMD. Berikut adalah contoh rencana fasilitas.

 

 

2 thoughts on “Menjamin Akses Air di Tengah Ketidakpastian

  1. Pingback: Mengalami Paskah di Tengah Pandemik – OpenUrbanity

  2. Pingback: Kolaborasi demi Pemenuhan Akses Darurat untuk Air Bersih - Rujak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *