Jalur sepeda bukan sesuatu yang baru untuk Jakarta. Untuk pertama kalinya di tahun 2011, Jakarta memiliki jalur sepeda di kawasan Blok M. Namun jalur tersebut tak bertahan lama, dan malah menjadi tempat parkir kendaraan bermotor hingga jalur sepeda motor. Fauzi Bowo, selain membangun jalur sepeda di kawasan Blok M, juga memanfaatkan tepian Banjir Kanal Timur sebagai jalur sepeda, bahkan sempat menggadangnya sebagai jalur sepeda terpanjang. Dan penjajal pertama jalur sepeda terpanjang itu adalah Gubernur Joko Widodo. Sementara Gubernur selanjutnya, Basuki Purnama, sempat mewacanakan berbagai hal terkait jalur sepeda, misalnya jalur sepeda layang hingga keinginan untuk mengembangkan jalur sepeda pasca MRT selesai. Namun sayangnya tidak ada satupun yang terwujud, tapi setidaknya Jakarta mendapat tambahan layang Semanggi yang diperuntukkan untuk sepeda mobil.
Gubernur Anies Baswedan pun kini giat mengembangkan jalur sepeda. Berbeda dengan proyek-proyek jalur lajur (?) sepeda sebelumnya, kali ini Dinas Perhubungan mengadakan berbagai uji coba, bekerja sama dengan ITDP. Desain rute dan jalur era 2019 ini memang jauh lebih partisipatif dan berdasarkan pengumpulan data jika dibandingkan dengan era 2010-12. Namun keberadaan jalur sepeda, seperti biasa seperti masa-masa sebelumnya juga menimbulkan polemik. Tak jarang supir taksi, baik online maupun taksi biasa mengeluhkan bahwa jalan mobil pribadi mereka termakan lagi. Ada juga yang bingung, bagaimana sih menyikapi polemik jalur sepeda ini? Pengendara mobil harus bagaimana? Lalu kenapa marka jalan menjadi memiliki dimensi yang aneh, seperti yang diutarakan dalam twit ini:
Gaes. Cara nyetir di jalanan Jaksel tuh skrg gimana sih?
Ada jalur sepeda gak boleh dilanggar. Ya udah rada kanan. Tp terus garisnya gini gak muat 2 mobil.Bebeb mau belok kiri makanya dia nyetir di sisi kiri jalan.#weekenddriver pic.twitter.com/xNWi7u0Aba
— Ligwina Hananto (@mrshananto) December 1, 2019
Tetapi ada juga yang optimis dan menyambut jaluar sepeda, misalnya segerombolan anak-anak yang bersepeda di jalur sama dengan twit sebelumnya. Ini dia:
Orang2: ngapain sih bikin jalur sepeda segala?
Anak-anak: pic.twitter.com/C3XmQRr7V3
— Yoga Adiwinarto (@yadiwinarto) December 7, 2019
Tak hanya jalur sepeda yang menuai berbagai macam komentar dan hoax, pelebaran dan revitalisasi trotoar juga menuai banyak komentar. Ada yang mengeluh karena pengerjaan trotoar tidak kunjung usai, ada politikus yang protes pelebaran trotoar menyebabkan jalan semakin macet, hingga ada yang menyambut secara antusias kehadiran revitalisasi trotoar. Mungkin yang menyambut baik revitalisasi trotoar itu menyadari bahwa bahkan sepanjang 2010-2 tidak ada penambahan panjang trotoar sama sekali. Tidak sedikit yang skeptis dengan penambahan trotoar dan mengaitkannya dengan penambahan pedagang kaki lima, namun ada juga yang secara positif meminta agar pengguna trotoar (baik pejalan kaki, pengguna transportasi umum dan pedagang kaki lima) untuk membangun aliansi bersama.
Namun, baik polemik soal pembangunan jalur sepeda maupun revitalisasi trotoar – entah itu pro, kontra, apatis hingga skeptis – telah membawa Jakarta memasuki babak baru, dimana untuk akhirnya mobilitas dan kegiatan non motor kembali naik daun. Untuk tahun 2020, Dinas Perhubungan menganggarkan 62 milyar untuk pembangunan lajur jalur sepeda. Jumlah tersebut tentu sangat besar jika dibandingkan dengan berbagai tender terkait jalur sepeda dari periode 2012-4 yang hanya berjumlah total 4.3 milyar. Sementara di tahun 2020, total rencana anggaran Dinas Bina Marga beserta suku dinas terkait revitalisasi trotoar (termasuk pengembangan complete street) melebihi angka 1.5 Triliun.
Namun, sebagai pihak yang memiliki privilese mengelola situs rujak.org, maka kami memilih cuitan dari @mitatweets sebagai gambaran pertarungan polemik yang muncul akibat dari revitalisasi trotoar dan pembangunan lajur sepeda ini.
Ribut2 di Jakarta ruang mobil berkurang krn pelebaran trotoar + jalur sepeda bukti sehari2 bhw “to the privileged, equality feels like oppression” (“bagi yang berprivilese, kesetaraan terasa seolah penindasan”).
— Aria Danaparamita (@mitatweets) December 3, 2019
Pingback: Hak atas Kota? - Rujak