Urgen: Fasilitas Karantina Massal di Kota Besar Indonesia

Seiring dengan bertambahnya penyebaran COVID19 di berbagai kota di Indonesia, bertambah pula jumlah ODP dan PDP di kota tersebut. Keterbatasan dan ketidakjelasan hasil tes PCR walau sudah ada 12 laboratorium dan proses rapid test yang ternyata tidak “rapid” juga menambah ketidakpastian. Sebagai contoh, 50 orang di Kelurahan Pegangsaan Dua masih menunggu hasil tes sejak tanggal 18 Maret 2020.

Status Kelurahan Pegangsaan Dua menurut corona.jakarta.go.id per 1 April 2020

Walau Jakarta sudah memberlakukan rapid test melalui tes darah, namun proses tersebut memiliki konsekuensi. Jika setelah rapid test mendapatkan hasil negatif, maka peserta diharapkan melakukan isolasi mandiri dan mengulangi tes yang serupa 10 hari kemudian. Dan ketika rapid test postif maka diharapkan untuk melakukan test PCR. Selagi melakukan test PCR dan jika menunjukkan gejala ringan, kembali peserta test diharapkan untuk mengisolasi mandiri. Dan jika hasil PCR adalah positif dan peserta test tidak menunjukkan gelaja ataupun hanya gejala ringan, maka kembali lagi mereka diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri.

Alur rapid test

Berbelitnya proses tes ini akhirnya membawa pada konsekuensi yang menyedihkan, ada pasien yang meninggal bahkan sebelum hasil tes keluar. Bahkan Gubernur DKI Jakarta sendiri sempat mengemukakan bahwa sepanjang 6-29 Maret 2020 telah terjadi pemulasaran dan pemakaman 283 jenazah dengan protap COVID19. Sesuai yang dijelaskan Gubernur dalam konferensi pers ada 2 kemungkinan yaitu meninggal sebelum sempat dites dan sempat dites namun keburu meninggal sebelum hasil tes keluar. Tentu jumlah ini jauh lebih banyak dari total meninggal pada 30 Maret 2020 di DKI Jakarta, yaitu sekitar 74 orang.

Konsekuensi dari berbagai test dan korelasinya dengan gejala akhirnya membuat makin banyak orang yang harus melakukan isolasi mandiri, baik itu orang yang sedang menunggu hasil test maupun positif COVID19 tanpa gejala. Jumlah orang yang menunggu hasil pun semakin hari semakin banyak. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Rujak dari situs corona.jakarta.go.id per 1April 2020 masih ada 720 orang menunggu hasil. Ini bisa berarti bahwa dari 720 orang tersebut ada yang di Rumah Sakiit maupun ada yang sedang melakukan isolasi mandiri. Di saat bersamaan juga, ada 176 orang positif COVID19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Image
Jumlah orang menunggu hasil per hari dan jumlah orang positif COVID19 yang harus melakukan isolasi mandiri

Yang terpenting dari situasi ini, bagaimana memastikan bahwa orang yang harus mengisolasi diri tersebut tinggal di hunian layak. Jika garda terdepan perlawanan terhadap COVID19 ini adalah tenaga kesehatan, maka hunian layak seharusnya menjadi benteng pertahanan. Adalah ironis jika orang terpaksa mengisolasi diri dalam rumahnya yang belum tentu dalam kondisi layak, baik itu secara infrastruktur, keamaman bermukim hingga terhindar dari stigmatisasi.

Untuk di Jakarta sendiri, dimana hampir 40% wilayah terdiri atas kampung padat dan ada sekitar 450RW dalam berbagai kondisi kekumuhan (kumuh ringan, sedang dan berat), tentunya kondisi tersebut akan menyulitkan sejumlah warga jika terpaksa harus melakukan isolasi mandiri. Bahkan masih ditemukan kampung-kampung di 11 kelurahan yang tidak memiliki akses air bersih, padahal fasilitas cuci tangan adalah tindakan preventif paling mendasar. Ditambah lagi 30% dari penduduk Jakarta bekerja di sektor informal, sehingga kerentanan sebagian penduduk Jakarta tidak hanya secara spasial, namun juga secara ekonomi.

Mengingat peningkatan jumlah orang positif COVID19 yang harus lakukan isolasi mandiri dan jumlah orang menunggu hasil semakin besar dan ketidakjelasan kondisi hunian masing-masing, DKI Jakarta perlu segera menyiapkan karantina massal yang layak dan nyaman. Memang di DKI Jakarta sudah ada Wisma Atlet, namun lebih baik pelayanan karantina massal terdesentralisasi di berbagai wilayah Jakarta seluas 654 km2. Dan karantina massal ini berangkat dari latar belakang berbeda. Wisma Atlet berangkat dari perlunya penambahan jumlah tempat tidur fasilitas kesehatan, sementara karantina massal seharusnya berangkat dari penjaminan hak atas hunian layak bagi OTG, ODP dan PDP gejala ringan yang membutuhkan.

Banyak sarana prasarana umum milik Pemerintah Provinsi  tersebar di seluruh DKI Jakarta, misalnya puluhan Gelanggang Remaja dan Gelanggang Olahraga DKI Jakarta.

Persebaran Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja di DKI Jakarta (sumber situs Dispora DKI Jakarta)

Selain tersebar di berbagai lokasi, GOR juga terletak di dalam permukiman, misalnya Gelanggang Remaja Cengkareng di tengah Kelurahan Cengkareng Barat dekat dengan Kelurahan Pegadungan yang sampai hari ini memiliki pasien positif COVID19 tertinggi di Jakarta. Karantina massal yang terdesentralisasi bagi positif COVID19 tanpa gejala dan ODP yang mengunggu hasil (yang tak memungkinkan isolasi mandiri) juga akan mempermudah pemerintah maupun tenaga kesehatan maupun lembaga lain dalam memberikan pelayanan.

Fasilitas karantina massal tidak perlu sampai menggunakan hotel berbintang seperti di Singapura dan Australia. Kecuali memang pemerintah pusat dan daerah sama-sama ingin menjaga dan menyambung nafas sektor pariwisata, terutama industri hotel. Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta dan hotel-hotel tertentu untuk menyediakan kamar-kamar isolasi sementara.

Namun jika pemerintah maupun swasta hendak mengkonversi fungsi bangunan tertentu menjadi tempat isolasi bahkan rumah sakit darurat, maka kita harus berhati-hati dengan berbagai prekondisi. Misalnya mengubah mall yang menyatu dengan kompleks apartemen menjadi rumah sakit darurat justru berpotensi membahayakan penghuni apartemen.

Rekomendasi untuk pemanfaatan fasilitas publik sebagai karantina massal

Pertimbangan utama karantina massal jangan hanya pada kriteria orang dan pasien (OTG, ODP dan PDP) yang ada pada panduan Kementerian Kesehatan saja, tetapi pemerintah harus mempertimbangkan kondisi hunian layak tiap OTG, ODP dan PDP ringan sebagai bagian tak terpisahkan.

Menurut BNPB, pandemik COVID19 ini dikategorikan sebagai bencana nonalam, karenanya Pemerintah Daerah seharusnya bisa menggunakan juga acuan Peraturan Pemerintah no 21/2008 untuk menfasilitasi pengadaan hunian sementara atau huntara. Tentunya Pemerintah Daerah perlu membedakan antara karantina massal bagi OTG, ODP dan PDP dengan gejala ringan. Nantinya fasiitas yang disediakan, terutama fasilitas kesehatan, akan berdasar pada klasifikasi antara OTG, ODP dan PDP dengan gejala ringan.

Di luar dari fasilitas kesehatan yang berdasarkan Pedoman dari Kementerian Kesehatan, karantina massal perlu memperhatikan dampak dari  perubahan total relasi dan hubungan sosial, serta kesehatan jiwa para penghuninya. Bagaimana kita sebagai makhluk sosial tiba-tiba diharapkan untuk tinggal di satu tempat dengan tetap menjaga jarak.

Berikut adalah rekomendasi Rujak terhadap fasilitas yang perlu ada dalam penyediaan karantina massal yang menggunakan Gedung Pemerintah/Fasiitas Gedung non-perumahan:

  1. Fasilitas dapur umum atau penyediaan makanan sehat
  2. Ragam dan variasi kegiatan olahraga, rekreasi, ekspresi seni, perpustakaan dengan tetap memperhatikan jaga jarak fisik. Ada beberapa inspirasi kegiatan rekreasi dan olahraga dari tulisan ini. Kegiatan rekreasi dan seni dapat dilakukan secara jarak jauh. Ada banyak inisiasi dari seniman untuk melakukan pertunjukan jarak jauh, misalnya yang digalakkan oleh artis dan musisi, serta program dari Kemendikbud.
  3. Fasilitas konsultasi kesehatan jiwa

Dukungan publik terhadap yang sedang mengalami masa karantina juga sangat diperlukan. Di Wuhan misalnya, ada rutinitas mengucapkan
“selamat berjuang” di jam 7 pagi. Kegiatan tersebut juga penting untuk menghilangkan stigma terhadap ODP, PDP dan pasien positif COVID19 yang kadang masih terjadi di masyarakat. Selain itu, dukungan semangat dari publik dianggap dapat menaikkan semangat orang-orang yang sedang dikarantina.

Pandemik COVID19 ini telah mengubah relasi sosial kita, yaitu memaksa kita untuk menjaga jarak dan mengurangi kedekatan fisik dengan orang lain, seperti jabat tangan dan sejenisnya. Namun dalam upaya penanggulangan COVID19, dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan solidaritas antar warga, karena wabah ini hanya bisa dilewati jika kita bekerja sama.

 

3 thoughts on “Urgen: Fasilitas Karantina Massal di Kota Besar Indonesia

  1. Pingback: Persebaran rusun di tengah kepungan Covid19 - Rujak

  2. Pingback: Pandemik dan Tiga Kerentanan Kampung - Rujak

  3. Pingback: Shelter dan Fasilitas Karantina Massal: Yang Mungkin di Jakarta - Rujak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *